Penumpang Kereta Api Jarak Jauh Harus Bawa Surat Izin

Calon penumpang kereta api jarak jauh diwajibkan memiliki surat izin dari kepala desa atau pimpinan tempatnya bekerja karena layanan kereta api hanya untuk kepentingan mendesak nonmudik.

KOMPAS/WILIBRORDUS MEGANDIKA WICAKSONO

Anggota komunitas pencinta kereta api Spoor 5 memberikan sosialisasi tentang keselamatan di pelintasan sebidang di Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah, Selasa (27/4/2021).

PURWOKERTO, KOMPAS — Untuk mendukung kebijakan larangan mudik dari pemerintah, PT Kereta Api Indonesia (Persero) mengoperasikan kereta api jarak jauh hanya bagi pelaku perjalanan mendesak untuk kepentingan nonmudik pada periode 6-17 Mei 2021. Selain butuh pernyataan bebas Covid-19, warga masyarakat pelaku perjalanan jarak jauh juga harus dilengkapi surat izin dari kepala desa atau pimpinan di tempat kerjanya.

”KAI menjalankan kereta api jarak jauh pada periode itu bukan untuk melayani masyarakat yang ingin mudik Lebaran. Kami mematuhi aturan dan kebijakan dari pemerintah bahwa mudik tetap dilarang,” kata Manajer Humas PT KAI Daerah Operasi (Daop) V Purwokerto Ayep Hanapi dalam keterangan tertulis, Selasa (4/5/2021).

Baca juga : Kluster Tarawih Muncul di Banyumas

Ayep menyampaikan, kepentingan nonmudik diatur sesuai Surat Edaran Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 13 Tahun 2021 dan Surat Direktur Jenderal Perkeretaapian Nomor HK.701/1/10/DJKA/2021 pada 30 April 2021. Disebutkan bahwa masyarakat yang diperbolehkan menggunakan kereta api adalah pelaku perjalanan mendesak untuk kepentingan nonmudik, yaitu untuk bekerja/perjalanan dinas, kunjungan keluarga sakit, kunjungan duka anggota keluarga meninggal, ibu hamil yang didampingi satu orang anggota keluarga, dan kepentingan nonmudik tertentu lainnya yang dilengkapi surat keterangan dari kepala desa atau lurah setempat.

KOMPAS/WILIBRORDUS MEGANDIKA WICAKSONO

Anggota komunitas pencinta kereta api Spoor 5 memberikan sosialisasi tentang keselamatan di pelintasan sebidang di Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah, Selasa (27/4/2021).

Bagi pegawai instansi pemerintahan/ASN/BUMN/BUMD/prajurit TNI/anggota Polri, syaratnya adalah wajib memiliki printout surat izin perjalanan tertulis yang dilengkapi tanda tangan basah atau elektronik pejabat setingkat eselon II serta identitas diri calon pelaku perjalanan.

Adapun pegawai swasta wajib melampirkan printout surat izin perjalanan tertulis yang dilengkapi tanda tangan basah atau elektronik dari pimpinan perusahaan. Sementara pekerja sektor informal dan masyarakat umum nonpekerja wajib melampirkan printout surat izin perjalanan tertulis yang dilengkapi tanda tangan basah atau elektronik dari kepala desa atau lurah setempat.

”Surat izin perjalanan tertulis bagi pelaku perjalanan mendesak untuk kepentingan nonmudik berlaku secara individual, untuk satu kali perjalanan pergi-pulang, serta bersifat wajib bagi pelaku perjalanan yang berusia 17 tahun ke atas,” kata Ayep.

KOMPAS/WILIBRORDUS MEGANDIKA WICAKSONO

Anggota komunitas pencinta kereta api Spoor 5 memberikan sosialisasi tentang keselamatan di perintasan sebidang di Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah, Selasa (27/4/2021).

Selain persyaratan surat izin perjalanan tertulis, lanjut Ayep, para pelaku perjalanan dengan keperluan mendesak untuk kepentingan nonmudik juga tetap diharuskan menunjukkan hasil negatif tes PCR, tes cepat antigen, atau pemeriksaan GeNose C19 yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 24 jam sebelum jadwal keberangkatan KA.

”Petugas akan melakukan verifikasi berkas-berkas persyaratan saat boarding di stasiun. Jika ditemukan calon penumpang yang berkasnya tidak lengkap atau tidak sesuai, penumpang tidak diizinkan untuk naik kereta api dan tiket akan dibatalkan,” ujarnya.

PT KAI Daop V Purwokerto hanya mengoperasikan dua kereta api jarak jauh untuk melayani pelaku perjalanan dengan keperluan mendesak untuk kepentingan nonmudik. Kereta itu adalah KA Serayu relasi Purwokerto-Kiaracondong-Pasar Senen (PP) dan KA Kutojaya Selatan relasi Kutoarjo-Kiaracondong (PP).

Lihat juga : Layanan Gratis GeNose C19 di Terminal Bulupitu Purwokerto

”Jumlah kereta yang kami operasikan memang hanya terbatas untuk mengakomodasi pelaku perjalanan dengan keperluan mendesak untuk kepentingan nonmudik. KAI tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat sesuai aturan dan hanya menjual tiket sebanyak 70 persen dari kapasitas tempat duduk yang tersedia,” kata Ayep.

Sebelumnya, Bupati Banyumas Achmad Husein kepada wartawan menyampaikan, pemudik yang nekat datang ke Banyumas pada 6-17 Mei harus menjalani karantina baik di Balai Diklat Baturraden maupun di GOR Satria selama lima hari. ”Yang dianggap sebagai pemudik adalah orang yang pulangnya setahun sekali pada waktu Lebaran, termasuk yang dari kabupaten terdekat/Banyumas Raya,” kata Husein.

Husein juga mengingatkan, terkait adanya kluster Covid-19 dari shalat Tarawih di masjid, protokol kesehatan harus diperketat. ”Pastikan pelaksanaan Tarawih di mushala dan masjid, jemaah memakai masker, menjaga jarak, dan membawa sajadah sendiri. Takbir keliling tidak diperbolehkan dan shalat Id diperbolehkan setelah mendapat izin dari satgas Covid-19 kecamatan/kabupaten,” paparnya.

Berdasarkan data http://covid19.banyumaskab.go.id/ hingga 3 Mei 2021, di Banyumas terdapat 10.153 orang positif Covid-19. Dari jumlah itu, 394 orang meninggal, 9.383 orang sembuh, dan lainnya masih dirawat serta menjalani isolasi mandiri.