Bantuan PKH untuk Ribuan Warga di Sragen Belum Cair, Mensos Turun Tangan

Ribuan warga penerima manfaat Program Keluarga Harapan di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, belum menerima bantuan tersebut. Menteri Sosial Tri Rismaharini pun turun tangan. Sebagian besar karena kendala administratif.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Sejumlah warga berada di salah satu kantor Bank BNI di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, untuk mengambil bantuan sosial Program Keluarga Harapan pada masa PPKM level 4, Senin (2/8/2021). PPKM darurat di Jawa-Bali yang kemudian diubah menjadi PPKM level 4 sudah berlangsung satu bulan. Ketepatan bantuan sosial ataupun bantuan kepada dunia usaha diharapkan akan mengurangi beban masyarakat yang terdampak kebijakan PPKM level 4.

SRAGEN, KOMPAS — Ribuan warga penerima manfaat Program Keluarga Harapan di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, belum menerima pencairan bantuan tersebut. Menteri Sosial Tri Rismaharini turun tangan menyelesaikan persoalan tersebut. Ditargetkan, dalam dua pekan ini, pencairan sudah tuntas.

Berdasarkan data Kementerian Sosial, total penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) tahap pertama di Sragen berjumlah 35.508 keluarga. Dari jumlah tersebut, terdapat 87 keluarga yang belum bisa merasakan manfaat bantuan tersebut. Adapun sasaran penerima bantuan pada penyaluran tahap kedua berjumlah 37.237 keluarga. Sebanyak 2.517 keluarga di antaranya juga belum menerima pencairan bantuan.

”Kami ada data bahwa sebagian penerima manfaat belum dicairkan bantuannya. Kami cek masalahnya apa. Padahal, kami sudah ada perintah untuk membayar,” kata Menteri Sosial Tri Rismaharini dalam kunjungan ke Kabupaten Sragen, Jumat (20/8/2021) sore.

Baca juga : Polisi Tahan Pelaku Penyelewengan Bansos Puluhan Warga di Malang

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Warga membawa karung berisi beras yang menjadi bagian bantuan Program Keluarga Harapan saat dibagikan di Kantor Kelurahan Menteng, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat, Sabtu (31/7/2021).

Akar persoalan hambatan pencairan bantuan beragam, antara lain belum diterimanya kartu keluarga sejahtera (KKS), pemblokiran nomor rekening penerima manfaat, dan rusaknya KKS yang digunakan untuk mengambil bantuan.

Risma mengungkapkan, persoalan itu sudah dikoordinasikan dengan jajarannya dan dapat diselesaikan. Pihaknya tak ingin ada warga yang tidak menerima bantuan yang sudah menjadi hak mereka. Sinkronisasi data telah dilakukan. Pencairan diharapkan dapat dilakukan selama dua pekan ini.

”Alhamdulillah sudah bisa diselesaikan. Mudah-mudahan pekan ini atau pekan depan sudah clear,” kata Risma.

Baca juga : Kemensos Siapkan Sistem Baru, Penerima Manfaat Bisa Pilih Isi Bansos

Kompas/Hendra A Setyawan

Warga mencairkan dana bantuan sosial tunai di Kantor Pos Parung, Bogor, Jawa Barat, Selasa (12/1/2021). Pada tahun 2021 pemerintah melalui Kementerian Sosial menganggarkan Rp 110 triliun untuk bantuan sosial kepada puluhan juta keluarga miskin dan masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19. Bantuan terbagi menjadi tiga macam, yaitu Program Keluarga Harapan, Program Pangan Nontunai/Program Sembako, dan bantuan sosial tunai.

Risma berharap ada data real time yang bisa digunakan untuk memantau proses penyaluran bantuan. Keberadaan data tersebut akan mempermudah penyelesaian masalah apabila ditemukan hambatan dalam distribusi bantuan.

”Sebetulnya mudah kalau punya data real time. Jadi, proses yang sudah tersalur berapa, yang sudah diambil berapa, bisa diketahui. Tetapi, kami belum punya dashboard itu. Ini akan lebih sulit karena terkait kerahasiaan nasabah bank juga,” tutur Risma.

Risma sudah menginginkan data real time penyaluran bantuan sejak awal ditunjuk menjadi Menteri Sosial. Namun, kendala regulasi yang dihadapi membuatnya belum berhasil mewujudkannya. Saat ini, ia tengah bekerja sama dengan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan agar pembuatan data real time penyaluran bantuan sosial dapat benar-benar terwujud.

Kompas/Hendra A Setyawan

Antrean warga yang mencairkan dana bantuan sosial tunai di Kantor Pos Parung, Bogor, Jawa Barat, Selasa (12/1/2021). Pada tahun 2021 pemerintah melalui Kementerian Sosial menganggarkan Rp 110 triliun untuk bantuan sosial kepada puluhan juta keluarga miskin dan masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19.

Sementara itu, Pemimpin BNI 46 Kantor Cabang Surakarta Husni Imawan, saat ditanya soal terhambatnya pencairan bantuan, menjelaskan, banyak nomor rekening penerima yang terblokir. Nomor rekening yang terblokir itu sedang didata. Pihaknya diminta merampungkan proses pendataan dalam waktu satu hari oleh Kementerian Sosial.

Husni melanjutkan, pihaknya juga tengah mendistribusikan kartu baru dari sejumlah nomor rekening yang terblokir. Pendistribusian dilakukan bagi penerima manfaat yang terdata lebih awal.

”Untuk pencairan, kami butuh koordinasi dengan pusat. Ini tinggal pendistribusian saja sekitar 600 orang. Prosesnya sedang berjalan,” kata Husni.