Pembayaran Lahan Tol Padang-Sicincin Rp 155 Miliar Tunggu Kepastian Pemda

Pembayaran ganti rugi lahan tol ruas Padang-Sicincin belum dilakukan karena menunggu kepastian dari Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman bahwa tidak ada aset pemkab dalam daftar itu.

KOMPAS/YOLA SASTRA

Pekerja melakukan pengecoran jalan dalam pengerjaan proyek Jalan Tol Padang-Pekanbaru Seksi I Padang-Sicincin, Padang Pariaman, Sumatera Barat, Sabtu (13/3/2021). Pembangunan jalan tol tersendat karena lambatnya proses pembebasan lahan.

PADANG, KOMPAS — Lembaga Manajemen Aset Negara atau LMAN telah menyetujui ganti rugi 211 bidang tanah senilai Rp 155 miliar untuk pembebasan lahan jalan Tol Padang-Pekanbaru seksi Padang-Sicincin. Namun, pembayaran ganti rugi belum dilakukan karena menunggu kepastian dari Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman bahwa tidak ada aset pemkab dalam daftar itu.

Hal itu mengemuka dalam rapat koordinasi jalan Tol Padang-Pekanbaru seksi Padang-Sicincin di Aula Kantor Gubernur Sumatera Barat, Padang, Rabu (13/10/2021). Rapat itu dihadiri sejumlah pemangku kebijakan, seperti Wakil Gubernur Sumbar, Kantor Wilayah BPN Sumbar, Balai Pelaksana Jalan Nasional Sumbar, Pemkab Padang Pariaman, Hutama Karya, serta camat dan wali nagari yang wilayahnya dilewati jalan tol.

Kepala Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor Wilayah BPN Sumbar Yuhendri Yakub mengatakan, ada delapan usulan ganti rugi lahan yang telah disetujui LMAN sejauh ini. Jumlahnya 211 bidang tanah senilai Rp 155 miliar. Namun, pembayaran belum dilakukan karena dua surat dari BPN belum direspons Pemkab Padang Pariaman.

Baca Juga: Anggaran Ganti Rugi Belum Cair, Pembebasan Lahan Tol Seksi Padang-Sicincin Terkendala

Karena belum ada tanggapan dari pemkab, kata Yuhendri, Kepala Kanwil BPN Sumbar meminta pihaknya mengecek kembali ke lapangan. Dari 211 bidang itu, ada lima bidang teridentifikasi dan dicurigai sebagai aset pemda. Aset itu antara lain berupa bekas sekolah dasar, jalan permanen, dan saluran irigasi permanen.

KOMPAS/YOLA SASTRA

Rapat koordinasi jalan Tol Padang-Pekanbaru seksi Padang-Sicincin di Aula Kantor Gubernur, Sumatera Barat, Padang, Rabu (13/10/2021).

”Sungguh pun baru lima bidang yang teridentifikasi, tentu mesti ada kepastian terhadap 211 bidang ini, apakah benar-benar clear and clean. Kami khawatir setelah dibayarkan nanti muncul lagi dokumen kepemilikan aset atau dokumen penyerahan/pembebasan tanah,” kata Yuhendri

Yuhendri menolak diwawancarai lebih lanjut terkait jumlah lahan tol yang sudah dibebaskan. Namun, pada 7 September 2021, Yuhendri mengatakan, dari total 1.486 bidang tanah untuk seksi Padang-Sicincin, baru 618 bidang (42 persen) yang sudah bebas. Sementara itu, 287 bidang (19 persen) sedang menunggu proses pembayaran ganti rugi.

Sisa lahan lainnya 39 bidang (3 persen) sedang validasi dokumen dan 195 bidang (13 persen) proses pengumpulan dokumen. Selanjutnya, 332 bidang (22 persen) penilaian dan 15 bidang (1 persen) belum ada pengumuman.

Baca Juga: Terkendala Dokumen, Pembebasan Lahan Tol Seksi Padang-Sicincin Baru 40 Persen

Wakil Gubernur Sumbar Audy Joinaldy mengatakan, pemprov terus menjalin komunikasi dengan LMAN terkait pembayaran ganti rugi lahan tol. Hasilnya, pemerintah pusat tetap berkomitmen membayar ganti rugi lahan yang sudah clear and clean. Saat ini ada Rp 200 miliar yang disediakan LMAN untuk ganti rugi lahan tol.

DOKUMENTASI HUTAMA KARYA

Kondisi di pintu jalan Tol Padang-Pekanbaru Seksi I Padang-Sicincin yang berbatasan dengan Jalan By Pass di Nagari Kasang, Kecamatan Batang Anai, Padang Pariaman, Sumatera Barat, Rabu (16/9/2020).

”Cuma, sekarang tinggal BPN yakin tanah tersebut clear and clean. Kami sudah sampaikan ke Kabid Yuhendri, lahan yang sudah diyakini clear and clean oleh BPN mungkin bisa diangsur membayarnya,” kata Audy, usai rapat.

Menurut Audy, sebagian masyarakat yang lahannya dilewati jalan tol mulai menanyakan kejelasan ganti rugi. Semua dokumen tanah sudah lengkap untuk pembebasan lahan, tetapi ganti rugi tidak kunjung dibayarkan.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah BPN Sumbar Saiful mengatakan, jika lahan yang diragukan itu memang perlu ditinggalkan atau ditunda pembayarannya, bisa saja. ”Namun, risikonya, lahan itu tidak bisa dikerjakan oleh Hutama Karya,” ujarnya.

Dari total 36,6 kilometer panjang seksi Padang-Sicincin yang sudah berbentuk jalan tol baru 4,2 kilometer.

Wakil Bupati Padang Pariaman Rahmang mengatakan, pemkab beserta pemangku kebijakan terkait bakal mengadakan rapat pada Kamis (14/10) pagi untuk memastikan tidak ada lahan pemda dalam daftar tanah yang akan diganti rugi. ”Peserta yang hadir dalam rapat ini besok hadir bersama-sama di ruang rapat sekretaris daerah,” ujarnya.

KOMPAS/YOLA SASTRA

Mobil Hutama Karya melintas di bagian yang sudah selesai di Tol Padang-Pekanbaru seksi I Padang-Sicincin, Padang Pariaman, Sumatera Barat, Sabtu (13/3/2021). Pembangunan jalan tol tersendat karena lambatnya proses pembebasan lahan.

Adapun Direktur Proyek Jalan Tol Padang-Sicincin PT Hutama Karya Marthen Robert Singal mengatakan, hingga saat ini progres jalan tol sekitar 45,11 persen. Rinciannya, 29,11 persen berupa pengerjaan fisik jalan dan 16 persen berupa pengadaan bahan. ”Pengerjaan jalan terus berlangsung,” kata Marthen.

Progres itu tidak bertambah signifikan dibandingkan dengan pernyataan Marthen pada 7 September 2021. Saat itu progres pembangunan seksi Padang-Sicincin dari KM 0-36,6 baru  44,32 persen (Kompas.id, 7/9/2021). Rinciannya, 28,32 persen pengerjaan jalan dan 16 persen berupa pengadaan bahan. Lambatnya progres karena lahan yang bisa dikerjakan terbatas.

Dari total 36,6 kilometer panjang seksi Padang-Sicincin, kata Marthen, yang sudah berbentuk jalan tol baru 4,2 kilometer. Sementara itu, panjang jalan yang sedang dikerjakan sekitar 11 kilometer dan itu terpisah-pisah karena ada lahan yang belum bebas.