Kementerian Sosial Adopsi Command Center 112 Surabaya
Command Center 112 Surabaya yang terintegrasi dan cepat memberi tanggapan bisa menjadi pilihan aparatur pemerintah pusat, provinsi, atau kabupaten/kota dalam memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat.
Oleh
AMBROSIUS HARTO/AGNES SWETTA PANDIA
·4 menit baca
SURABAYA, KOMPAS — Kementerian Sosial mengadopsi Command Center 112 Kota Surabaya, Jawa Timur, untuk pelayanan kesejahteraan sosial di lembaga negara tersebut. Pusat Komando atau Command Center dianggap berhasil memberikan pelayanan masyarakat secara terintegrasi dan responsif.
Kementerian Sosial menangani seluruh jenis persoalan masyarakat, utamanya, rakyat terdampak bencana dan penanganan kemiskinan. Di kementerian perlu semacam pusat komando pelayanan yang terintegrasi dan cepat memberi tanggapan agar penanganan persoalan masyarakat maksimal.
”Segala macam masalah masyarakat diurusi, tetapi kewenangan penanganan ada di berbagai institusi. Untuk itu, perlu kanalisasi penanganan,” ujar Menteri Sosial Tri Rismaharini saat meninjau Command Center 112 Surabaya, Sabtu (20/11/2021).
Pusat Komando itu sebenarnya warisan pemerintahan Risma saat menjabat sebagai Wali Kota Surabaya kurun 2010-2020. Pusat Komando berada di Mal Pelayanan Publik yang menempati Gedung Siola di Jalan Tunjungan. Di sini terdapat perangkat pemantauan situasi melalui kamera jarak jauh dan ditunjang alat komunikasi.
Risma kembali mencoba berkomunikasi dengan operator lapangan dari delapan organisasi perangkat daerah Pemerintah Kota Surabaya yang berkompeten merespons segala masalah yang diadukan warga ibu kota Jatim itu. Menurut Risma, konsep 112 perlu dihadikan di Kemensos. Melalui pusat komando, setiap pengaduan warga harus segera ditangani oleh direktorat jenderal yang berwenang dan berkompeten. Di satu sisi, penugasan akan lebih fokus. Di sisi lain, aparatur Kemensos lebih terdorong merespons masalah.
”Setiap laporan yang masuk segera diteruskan ke direktur jenderal. Misalnya, masalah bantuan sosial sehingga akan cepat agar masyarakat tidak merasa terombang-ambing, ada kepastian,” ujarnya.
Pusat Komando juga akan didorong menyebarkan informasi mitigasi kebencanaan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Selama ini, informasi cuaca dan peringatan dari BMKG tidak terlalu cepat menyentuh masyarakat karena bergerak di antarlembaga. Jika informasi bisa lebih cepat diterima masyarakat, peringatan dini, antisipasi, evakuasi, dan penanganan bisa segera ditempuh.
Di masyarakat terdapat sukarelawan kebencanaan bahkan Taruna Siaga Bencana (Tagana). Kalangan ini juga harus cepat mendapat informasi peringatan dini kebencanaan. Kecepatan antisipasi dan evakuasi memastikan peluang keselamatan masyarakat ketika bencana benar-benar terjadi.
Bahkan, Risma ingin Pusat Komando Kemensos turut menjadi tempat pemasaran produk usaha mikro kecil (UMK) masyarakat. Pemasaran produk bisa sekaligus dijalankan oleh Pusat Komando karena jaringan yang luas. Pemasaran diharapkan meningkatkan pendapatan hingga kesejahteraan pengusaha mikro kecil.
Risma ingin Pusat Komando Kemensos turut menjadi tempat pemasaran produk usaha mikro kecil (UMK) masyarakat. Pemasaran produk bisa sekaligus dijalankan oleh Pusat Komando karena jaringan yang luas.
Secara terpisah, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan terima kasih dan bangga dengan rencana Kemensos mengadopsi Command Center 112. Keterlibatan lembaga pemerintah di tingkat pusat, terutama Kemensos, diharapkan memperluas dan mempercepat jangkauan komunikasi. Terutama dalam situasi pandemi Covid-19 yang belum usai dan ancaman peningkatan bencana hidrometeorologi.
Eri mengatakan, Command Center memiliki 22 petugas strategis, antara lain, dari Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga, dan Pematusan, Dinas Pemadam Kebakaran, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Sosial, dan Dinas Perhubungan. Mereka bertugas dalam tiga sesi sehingga pelayanan penerimaan pengaduan berlangsung 24 jam atau nonstop. Seluruh layanan misalnya bencana banjir, pohon tumbang, listrik padam, kebutuhan ambulans, penanganan pasien, orang hanyut di sungai, kecelakaan, anak hilang, bahkan pencarian dan pertolongan terhadap hewan peliharaan mendapat perhatian dan coba ditangani dengan secepatnya.
Lumbung sosial
Pada kesempatan sama, Risma mengungkapkan, Kemensos terus menambah lumbung sosial di daerah yang rawan diterjang bencana. Lumbung sosial itu dikelola warga setempat sehingga begitu wilayah terdekat terjadi bencana, bantuan segera bisa dibagikan. Lumbung sosial juga tidak hanya menyimpan kebutuhan pokok seperti selimut, makanan siap saji, roti kering, peralatan sehari-hari, tetapi juga disesuaikan dengan kebutuhan di daerah itu.
Sebagai contoh, di Kabupaten Agats, Papua, lumbung sosial tidak hanya menyimpan makanan, tetapi juga perahu atau kapal kecil yang selalu siap mendistribusikan bantuan begitu bencana muncul. Sementara lumbung sosial di daerah rawan longsor atau banjir bandang, seprti yang baru melanda Kabupaten Deli Serdamg Sumatera Utara, stok juga termasuk tenda, terpal, dan matras.
”Di Sibolangit, lokasi yang rawan longsor dan sudah terjadi beberapa kali, Kemensos minta disiapkan tujuh lokasi buffer stock atau lumbung sosial,” ujarnya.
Dengan adanya lumbung sosial yang sekarang diutamakan di daerah yang rawan bencana, berbagai bantuan sesuai kebutuhan korban bencana bisa segera dikirim tanpa menunggu pasokan bantuan dari luar kabupaten atau provinsi. Lumbung sosial juga memutus birokrasi yang panjang setiap bencana terjadi. Selama ini, bantuan kepada korban bencana cenderung agak lama tiba karena kemungkinan akses ke lokasi putus hingga kesulitan transportasi.