3.000 Warga Sulteng Masih Mengungsi, Wapres Minta Segera Realisasikan Hunian Tetap

Wapres Amin meminta agar klaim sejumlah pihak atas lahan hunian tetap (huntap) Tondo II seluas 65,3 hektar diselesaikan pada Februari. Jika tidak juga terselesaikan, pemerintah akan menggunakan lahan alternatif.

Kompas

Wakil Presiden Ma'ruf Amin menggelar jumpa pers seusai memimpin Rapat Penuntasan Pemulihan Pascabencana Sulawesi Tengah (Sulteng), di Ruang Rapat Polibu Lantai 3, Kantor Gubernur Sulteng,  Palu, Sulteng, Kamis (6/1/2022).

PALU, KOMPAS — Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta agar pembangunan hunian tetap bagi warga terdampak bencana di Sulawesi Tengah bisa segera direalisasikan. Tiga tahun sejak terjadi gempa bermagnitudo 7,4  disusul tsunami dan likuefaksi yang menghantam beberapa wilayah di Sulteng pada 28 September 2018, sebanyak 3.000 warga masih tinggal di hunian sementara di pengungsian.

Hingga kini, sebanyak 1.102 unit hunian tetap (huntap) yang rencananya akan dibangun di Huntap Tondo II dengan luas lahan 65,30 hektar masih belum dapat direalisasikan. ”Karena tanahnya masih ada persoalan karena dananya dana donor yang harus clean and clear, maka belum bisa dibangun. Oleh karena itu, yang terkendala ini akan kita selesaikan secara cepat,” ujar Wapres Amin dalam jumpa pers seusai menggelar rapat di Palu, Kamis (6/1/2022).

Ketika memimpin rapat penuntasan pemulihan pascabencana Sulteng di Kantor Gubernur Sulteng, Palu, Wapres membahas tentang penyelesaian persoalan perumahan bagi korban bencana di Palu. Rapat juga dihadiri Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto, serta Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Surya Tjandra.

Menurut Wapres, jumlah korban bencana yang telah direhabilitasi oleh BNPB sebanyak 72.000 orang. Dari jumlah tersebut sudah terselesaikan sebanyak 98 persen. Sisanya tinggal beberapa persen yang ditargetkan bisa segera diselesaikan pada Februari mendatang.

”(Warga) untuk direlokasi karena tidak mungkin dibangun (hunian) di tempat yang lama, itu tadinya diperkirakan 11.000 (orang) setelah divalidasi tinggal 9.800 (orang) dan beberapa lokasi sudah dibangun hanya tinggal sekitar 3.000 (orang) sisanya,” ujar Wapres.

Wapres Amin menjelaskan bahwa ada kendala dalam pembebasan lahan. Secara faktual, kondisi lahan yang berada di Huntap Tondo II belum seluruhnya clean and clear. Hal ini karena terdapat klaim dari sebagian kelompok terkait status hak guna bangunan (HGB) pada lahan yang akan dibangun. Meskipun isu ini sudah ditangani oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, tetap membutuhkan perhatian serius dari Wali Kota Palu.

Untuk itu, Wapres meminta Wali Kota Palu untuk menetapkan target penyelesaian masalah clean and clear ini hingga Februari mendatang sehingga pembangunan Huntap Tondo II dapat segera diselesaikan. ”Kalau sudah clean and clear, sudah bisa dibangun. Karena masih ada masyarakat masih menginginkan di situ, kita coba beri waktu. Langsung dibangun 3-4 bulan selesai. Pembangunannya sebenarnya cepat hanya tinggal menunggu penyelesaian itu,” kata Wapres.

Baca juga: Sengkarut Lahan Hunian Tetap Penyintas Gempa Palu

Kompas

Seusai memimpin rapat penuntasan pemulihan pascabencana Sulawesi Tengah (Sulteng) di Palu, Sulteng, Kamis (6/1/2022), Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta agar pembangunan hunian tetap atau huntap bagi warga terdampak bencana di Sulawesi Tengah bisa segera direalisasikan.

Jika masalah lahan tidak bisa diselesaikan paling lambat akhir Februari, pemerintah telah menyiapkan alternatif pembangunan hunian tetap di lokasi lain. ”Telah tersedia yang tanahnya, lahan tidak ada persoalannya di Pombewe, memang lebih jauh tapi tidak terlalu jauh,” tambah Wapres Amin.

Konsep ”smart village”

Ketersediaan lahan di kawasan relokasi alternatif di Pombewe, Kabupaten Sigi, disebut masih memungkinkan untuk menampung warga terdampak bencana dari hunian sementara di Kota Palu. Namun, Wapres tetap meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk menyediakan akses ke lokasi tersebut. Hal ini karena masih adanya resistensi dan penolakan warga untuk dipindahkan ke kawasan relokasi di Pombewe, Kabupaten Sigi.

Pembangunan di Pombewe nantinya mengusung konsep smart village. Pemerintah akan menyediakan fasilitas lengkap seperti jalan raya dan alat transportasi. Tidak hanya permukiman, kampung juga akan ditata dan dilengkapi dengan beragam tempat kegiatan sehingga aktivitas perekonomian warga bisa berjalan normal.

”(Ini) menjadi model yang dilakukan di beberapa tempat ketika terjadi relokasi, termasuk di Lumajang juga dibangun dengan model smart village,” kata Wapres.

Jika masalah lahan tidak bisa diselesaikan paling lambat akhir Februari, pemerintah telah menyiapkan alternatif pembangunan hunian tetap di lokasi lain.

Akibat bencana, Gubernur Sulteng Longki Djanggola mengatakan, total korban jiwa sebanyak 2.657 orang yang tersebar di Kota Palu (2.141 orang), Kabupaten Sigi (289 orang), Donggala (212 orang), dan Parigi Moutong (15 orang). Selain itu, terdapat korban hilang sebanyak 667 orang dan korban jiwa tak teridentifikasi sebanyak 1.016 orang.

Pada 23 Desember 2019, Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan National (BPN) Sulteng telah menyerahkan lahan hunian tetap seluas 250,61 hektar kepada Kementerian PUPR. Berdasarkan Keputusan Gubernur Sulteng Nomor 369/516/DIS.BMPR-Q.ST/2018 pada 28 Desember 2018 telah ditetapkan lokasi hunian tetap di Kota Palu seluas 560,93 hektar dan Kabupaten Sigi seluas 362 hektar.

Berdasarkan peraturan tersebut, telah dilakukan pembangunan Huntap Tondo I dengan luas lahan 45 hektar. Pembangunan hunian tetaqp di area ini telah direalisasikan 100 persen dengan kapasitas sebanyak 1.611 unit. Sesuai data BPPD Kota Palu, tingkat hunian tetap sebanyak 1.600 unit, sementara 11 unit lainnya belum ditempati.

Baca juga: Jalan Lain bagi Penyintas Bencana untuk Menggapai Hunian Tetap

KOMPAS/KELVIN HIANUSA

Lokasi pembangunan hunian tetap di Tondo, Palu, Sulawesi Tengah. Hunian tetap ini dibangun oleh Kementerian PUPR sebagai pengganti rumah warga yang terdampak gempa bumi, tsunami, dan likuefaksi pada September 2018.

Namun, untuk Huntap Tondo II dengan luas lahan 65,30 hektar yang menurut rencana di atasnya akan dibangun 1.102 unit hunian memang belum dapat direalisasikan. ”Saya minta Wali Kota Palu dan Gubernur Sulteng berkoordinasi menyelesaikan target (penyelesaian pada Februari) tersebut,” ujar Wapres Amin.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Sulteng Longki Djanggola dan Wali Kota Palu Hadiyanto Rasyid menyampaikan akan menyelesaikan persoalan lahan tersebut pada bulan Februari. ”Kami siap untuk menyelesaikan target tersebut,” ucap Gubernur Sulteng yang juga diikuti pernyataan kesediaan dari Wali Kota Palu Hadiyanto.

Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat John Wempi Wetipo menambahkan, Kementerian PUPR berencana akan membangun jalan lingkar dari kawasan Tondo di Kota Palu ke kawasan Pombewe di Kabupaten Sigi. Dengan demikian, akses warga terdampak bencana dari lokasi huntap di Pombewe ke lokasi kerja mereka di Kota Palu lebih mudah.

Dalam kesempatan tersebut, Wapres Amin juga menyerahkan sertifikat tanah kepada perwakilan warga huntap. Selanjutnya, Wapres meninjau ke Huntap Tondo I dan Huntap Tondo II. Setelahnya, Wapres menuju Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Khairaat di Palu Barat untuk bersilaturahim dengan pengurus Ponpes Al-Khairaat.