Pemerintah daerah diharapkan mendukung pengembangan UMKM. Selain memberikan pendampingan dan bantuan permodalan, pemerintah daerah juga diharapkan menyerap produk UMKM.
Oleh
REGINA RUKMORINI
·3 menit baca
MAGELANG, KOMPAS — Sebagai bagian dari upaya pemulihan ekonomi yang terguncang pandemi, tiap kota/kabupaten di Jawa Tengah tahun ini harus mulai bergerak mengembangkan usaha mikro, kecil, menengah atau UMKM. Selain memikirkan tentang upaya pelatihan, pendampingan, dan akses keuangan, setiap pemerintah daerah harus siap menjadi pembeli, penjamin, atau perantara untuk memasarkan produk UMKM ke pasar yang lebih besar.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan, dengan menjadi pembeli atau offtaker, pemerintah daerah bisa menjalankan perannya dengan membeli produk-produk UMKM, misalnya alat tulis kantor, makanan ringan untuk keperluan rapat, dan perlengkapan rumah seperti sapu.
”Demi mendukung UMKM, pemerintah daerah bahkan bisa menyerap produk UMKM tersebut tanpa harus melakukan kegiatan pengadaan barang,” ujarnya saat ditemui di sela-sela acara peresmian operasional Kantor Bank Jateng Cabang Mungkid dan pelantikan dua direktur Bank Jateng di Kantor Bank Jateng Cabang Mungkid di Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Rabu (16/3/2022).
Penyerapan produk UMKM tersebut, menurut dia, bisa menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada di masing-masing daerah. Di wilayah Kabupaten Magelang, misalnya, banyak petambang galian C di alur-alur sungai yang berhulu di Gunung Merapi, bisa digerakkan untuk menjadi penyuplai bahan baku material bangunan untuk pembangunan kantor-kantor dinas dan instansi.
Untuk mendukung pengembangan UMKM, Bank Jateng tahun ini memberikan dana Rp 1 miliar kepada tiap-tiap kota/kabupaten di Jawa Tengah. Masing-masing pemerintah daerah diharapkan juga mau mengalokasikan 40 persen dari dana APBD untuk kebutuhan pengembangan UMKM.
Dengan alokasi dana dari Bank Jateng dan dari APBD itulah, pemerintah daerah diharapkan segera bergerak membantu UMKM, antara lain dengan menetapkan kebijakan dan aturan terkait kredit, akses UMKM untuk bantuan keuangan, serta metode pendampingan yang akan dilakukan.
”Dengan kebijakan yang dilakukan tersebut, pemerintah daerah harus bisa menetapkan target apa yang akan dicapai dalam lima hingga 10 tahun ke depan,” ujar Ganjar.
Untuk mencapai target tersebut, pemerintah daerah juga harus serius mendorong, melatih dan mendampingi para pelaku UMKM tersebut, meningkatkan kapasitas mereka, sehingga produk yang dihasilkan bisa memenuhi standar kualitas tertentu. Setelah memenuhi kriteria atau kualitas yang diinginkan, produk tersebut bisa didorong untuk ke dimasukkan dalam katalog elektronik milik pemerintah daerah.
Wali Kota Magelang M Nur Aziz mengatakan, pihaknya masih belum memiliki rencana terkait upaya pengembangan UMKM. Namun, dengan adanya alokasi dana CSR dari Bank Jateng sebesar Rp 1 miliar, dia memastikan akan membahas lebih dalam tentang rencana pengembangan UMKM dengan dinas dan instansi terkait.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang Adi Waryanto mengatakan, dana CSR sebesar Rp 1 miliar dari Bank Jateng nantinya akan dimanfaatkan untuk pelatihan-pelatihan UMKM dan bantuan permodalan untuk UMKM.
Di luar itu, Pemerintah Kabupaten Magelang juga masih akan berkonsultasi dengan Bank Jateng tentang upaya-upaya lain yang bisa dilakukan untuk pengembangan UMKM, seperti dukungan untuk melibatkan mereka dalam suatu pameran dan semacamnya.