Capai Titik Temu, Bupati Malaka Buka Segel Kantor

Bupati Malaka Simon Nahak telah membuka segel yang dipasang pemilik lahan pada sejumlah kantor pemerintah. Ia berjanji akan merevisi keputusan pengangkatan tenaga kontrak daerah.

NOFRY LAKA UNTUK KOMPAS

Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur, disegel pemilik lahan pada Senin (4/4/2022) pagi. Bupati Malaka Simon Nahak telah membuka segel di kantor tersebut pada Senin siang.

BETUN, KOMPAS — Penyegelan sejumlah kantor pemerintah di Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur, berakhir. Bupati Malaka Simon Nahak menemui pemilik lahan kemudian membuka segel yang dipasang. Ia berjanji akan merevisi kembali keputusan pengangkatan tenaga kontrak daerah demi mengakomodasi berbagai tuntutan masyarakat.

”Saya bersama pemilik lahan sudah bicara dari hati ke hati. Kami sudah mencapai titik temu. Syukurlah, malam ini kantor yang disegel sudah kami buka sehingga mulai besok (Selasa) pelayanan publik akan kembali normal seperti biasa,” kata Simon lewat sambungan telepon kepada Kompas, Senin (4/4/2022) malam.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, fasilitas umum yang disegel pemilik lahan meliputi Kantor Bupati Malaka, Rumah Sakit Umum Penyangga Perbatasan, Kantor Dinas Sosial, Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, sejumlah kantor camat, serta beberapa puskesmas. Penyegelan dilakukan sejak pekan lalu.

”Penyegelan itu terjadi saat saya sedang tugas di luar daerah. Kami sudah komunikasikan dengan pemilik lahan dan keputusan yang sudah kami ambil akan kami revisi kembali, " kata Simon. Keputusan dimaksud terkait pengangkatan tenaga kontrak daerah yang sebelumnya diprotes pemilik lahan karena tidak mengakomodasi warga sekitar lahan sehingga berujung pada penyegelan itu.

KOMPAS/FRANSISKUS PATI HERIN

Persawahan di Kampung Laran, Betun, Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur pada Sabtu (10/10/2020).

Simon mengangkat tenaga kontrak melalui surat keputusan Nomor 24/HK/2022 pada 10 Januari 2022. Tenaga kontrak yang diangkat sebanyak 978 orang untuk tahun anggaran 2022. Salah satu pertimbangan pengangkatan adalah jumlah aparatur sipil negara (ASN) di daerah itu tidak selaras dengan beban kerja yang semakin bertambah.

Baca juga: Rekrutmen Tenaga Kontrak Berujung Penyegelan Kantor Pemerintah di NTT

Pelajaran berharga

Sejumlah masyarakat menyambut baik dibukanya segel tersebut. Mereka berharap agar kejadian itu jangan sampai terulang lagi. Penyegelan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, misalnya, sangat merugikan banyak orang. Kantor tersebut paling banyak didatangi warga setiap hari.

Pada tahun 2005, mereka menyerahkan lahan itu secara cuma-cuma kepada pemerintah. Kala itu, pemerintah berjanji akan memperhatikan anak-anak di kampung itu.

Biasanya, pelayanan yang dibuka mulai Senin hingga Jumat selalu dipadati masyarakat yang datang mengurus administrasi kependudukan seperti kartu keluarga, kartu tanda penduduk, dan akta kelahiran. Kartu identitas itu merupakan syarat utama untuk berbagai keperluan saat ini.

”Saya sudah datang jauh-jauh, bayar ojek mahal-mahal, untuk mau urus KTP tapi kantor disegel. Jangan korbankan kepentingan orang banyak,” kata Berto Bria (30), warga Io Kofeu. Io Kofeu berjarak sekitar 34 kilometer dengan Betun, ibu kota Malaka. Kondisi jalan rusak berat.

KOMPAS/FRANSISKUS PATI HERIN

Suasana saat matahari terbit di persawahan Bakateu, Betun, Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur pada Jumat (9/10/2020).

Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil disegel pada Senin pagi. Pintu masuk kantor itu dipalang dengan potongan bambu. Pegawai kantor tidak bisa masuk, sementara warga yang telanjur datang pulang dengan kecewa. Pelayanan di kantor itu lumpuh total.

Penyegelan kantor catatan sipil dilakukan oleh Yanti Tei Seran (43), pemilik lahan yang berada di Kampung Laran. ”Bupati punya keputusan mengecewakan kami. Orang-orang di kampung kami, tidak ada satu pun yang jadi tenaga kontrak. Saya tidak minta anak kandung saya, tetapi tolong perhatikan anak-anak di sini,” kata Yanti dengan nada marah pada Senin pagi.

Yanti menyatakan, dirinya belum mau membuka segel itu sampai harapannya dikabulkan. Menurut dia, lahan itu milik orangtuanya, yang diwariskan kepada dirinya. Pada tahun 2005, mereka menyerahkan lahan itu secara cuma-cuma kepada pemerintah. Kala itu, pemerintah berjanji akan memperhatikan anak-anak di kampung itu. Senin siang, Simon datang menemui Yanti.

Baca juga: Menghirup Damai di Betun