Wapres Amin: Pesantren Harus Jadi Mitra Pemerintah
Wakil Presiden Ma’ruf Amin menegaskan, pondok pesantren memiliki tugas yang sama dengan tugas pemerintah, yaitu menyejahterakan umat. Pondok pesantren harus menjadi mitra pemerintah dan bukan menjadi musuh pemerintah.
Oleh
MAWAR KUSUMA WULAN, JUMARTO YULIANUS
·5 menit baca
BANJARBARU, KOMPAS — Wakil Presiden Ma’ruf Amin menegaskan bahwa pondok pesantren memiliki tugas yang sama dengan tugas pemerintah, yaitu menyejahterakan umat. Wapres menegaskan bahwa pondok pesantren harus menjadi mitra pemerintah dan bukan menjadi musuh pemerintah.
”Jangan pesantren menciptakan kader-kader melawan pemerintah. Itu dulu melawan Pemerintah Belanda, sekarang ini pemerintah adalah kita sendiri oleh karena itu bagaimana pesantren bermitra dengan pemerintah untuk kita mempercepat proses kesejahteraan ini,” ujar Wapres Amin ketika memberikan sambutan dalam acara One Pesantren One Product (OPOP) Kalimantan Selatan Expo 2022 di Lapangan dr Murjani, Banjarbaru, Kamis (11/8/2022).
Pesantren diajak bekerja sama bersama pemerintah dalam membangun kesejahteraan menuju Indonesia maju, menghilangkan kemiskinan, dan menghilangkan kesenjangan. ”Maka ada pemberdayaan, ada bansos (bantuan sosial). Pesantren menjadi mitra pemerintah, bukan menjadi musuh pemerintah,” ujar Wapres Amin.
OPOP dalam rangka pemberdayaan pesantren supaya menjadi pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Apalagi, setelah pandemi Covid-19, pemerintah terus menggaungkan semangat untuk pulih lebih cepat, bangkit lebih tangguh. ”Ini yang digaungkan di G20. Indonesia mengajak dunia setelah dilanda Covid, diperkirakan 2023 ada krisis baru, krisis energi, krisis pangan, dan krisis keuangan. Ini kita harus bangkit lagi dan siap. Maka kita pulih lebih cepat, bangkit lebih tangguh dari sebelumnya,” ucapnya.
Beragam tantangan bisa dihadapi apabila seluruh elemen masyarakat, termasuk pesantren, mengambil peran positif. Melalui program OPOP yang sudah diluncurkan di tiga provinsi, termasuk Kalsel, pesantren diharapkan bisa mandiri dan tidak menjadi beban bagi pihak lain. ”OPOP dalam rangka pemberdayaan pesantren supaya menjadi pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat,” tambahnya.
Menurut Wapres Amin, pesantren memiliki dua fungsi, yaitu mencetak para kiai yang paham agama dan juga menjadi pusat pemberdayaan masyarakat. Karena itu, selain muncul kiai, dari pesantren juga muncul pejuang tanah air dalam rangka membela NKRI. Bahkan jauh sebelum itu, oleh para ahli sejarah seperti Prof Sartono Kartodirjo gerakan pesantren disebut sebagai religious revival atau kebangkitan agama.
Kebangkitan agama di kalangan para santri ini dilakukan sebagai modal melawan penjajah Belanda yang merupakan embrio lahirnya kebangkitan nasional. ”Kebangkitan Islam melahirkan kebangkitan nasional. Harus kita bangun sekarang. Baik sebagai pusat pengembangan menciptakan para ulama maupun pejuang tanah air. Dalam konteks berbeda dulu melawan penjajahan. Sekarang membangun kesejahteraan menghilangkan kemiskinan dan kesenjangan disparitas di kalangan masyarakat bawah,” ucap Wapres.
Semangat pejuang ini harus dihidupkan melalui upaya pemberdayaan pesantren dan melalui program OPOP. ”Dalam penghidupan kita adalah tujuan besar daripada syariat Islam. Ada lima tujuan. Salah satunya menjaga hidup berkelanjutan, sejahtera, dan menghilangkan kemiskinan,” tambahnya.
Wapres juga meminta pesantren harus dapat menjadi offtaker atau penjamin pembelian agar program OPOP dapat terus menghasilkan produk-produk terbaiknya. ”Offtaker, membuat produk, membeli, menjual, sehingga produksi terus berjalan. Ini saya kira yang ingin kita bangun,” ujarnya.
Menjadi penghubung
Selain menjadi offtaker, pesantren juga harus menjadi penghubung antara pelaku usaha dan pasar sehingga pemberdayaan masyarakat dapat berjalan secara berkelanjutan. ”Saya minta pesantren itu menjadi hamzah washal, menjadi penghubung dari produk-produk pertanian, perkebunan, kemudian diolah, dihilirisasi setengah jadi, kemudian dijual, baik untuk di dalam negeri maupun luar negeri,” kata Wapres.
Wapres pun berpesan agar program OPOP Kalimantan Selatan Expo 2022 dapat menjadi inspirasi bagi pengembangan OPOP di daerah lain. Dengan demikian, kemandirian umat dan manfaatnya bagi masyarakat dapat terimplementasi dengan baik. ”Kita harapkan bermula dari program ini akan betul-betul tercipta kemandirian ekonomi pesantren dan kemanfaatan bagi umat,” katanya.
Gubernur Kalsel Sahbirin Noor menyatakan, jajaran Pemerintah Provinsi Kalsel mendukung kesuksesan program OPOP di Kalsel. Ia pun mendorong seluruh pesantren di Kalsel berlomba-lomba menghasilkan produk terbaik. ”Mudah-mudahan dengan adanya launching dan gebyar OPOP, pondok pesantren akan berlomba-lomba menghasilkan produk unggulan,” katanya.
Menurut Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kalsel Gusti Yanuar Noor Rifai, baru 37 pondok pesantren yang masuk program OPOP dari 289 pondok pesantren di Kalsel. Pihaknya akan terus mendorong agar pesantren yang lain juga segera masuk program OPOP dan bisa menghasilkan produk-produk yang baik dan berkualitas.
”Kami akan meniru program OPOP di Jawa Timur, yang sudah bisa mengekspor produk pesantren ke luar negeri. Kami melihat peluang untuk ekspor itu ada di beberapa pondok pesantren, misalnya produk albumin dari ikan gabus yang dihasilkan Pondok Pesantren Wali Songo Banjarbaru,” katanya.
Kemandirian pesantren
Ketua Harian Ikatan Pesantren Indonesia (IPI) Wilayah Kalsel, yang juga Pimpinan Pondok Pesantren Wali Songo Banjarbaru, KH Abdul Hamid Marzuqi, mengatakan, unit usaha atau bisnis sudah berjalan di beberapa pesantren di Kalsel. Namun, pengembangan bisnis di pesantren masih terkendala sumber daya manusia (SDM).
”Dengan adanya program OPOP, kami berharap akan lahir SDM yang bagus dan berkualitas untuk mengelola bisnis pesantren. Kalau itu terbentuk, akan ada kemandirian pesantren. Pondok pesantren bisa membiayai dirinya sendiri dengan bisnis-bisnis yang sesuai dengan perkembangan zaman,” ujarnya.
Pengasuh Pondok Pesantren Teknologi Pertanian Al Islam, Kabupaten Tabalong, Fajerianur Musadi Assiddiqi mengatakan, unit usaha budidaya ikan nila kolam tanah dan peternakan kambing yang dikembangkan di tempatnya sudah bisa mencukupi sebagian kebutuhan pangan para santri. Bahkan, sebagian hasil panen ikan dan kambing juga dijual ke pasar.
”Kegiatan usaha di pesantren, kami jalankan tanpa mengganggu pendidikan agama. Tujuan kami adalah melahirkan santri-santri yang tidak hanya berwawasan agama, tetapi juga memiliki kecakapan teknis sehingga bisa menjadi agen perubahan di tengah masyarakat,” katanya.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalsel Imam Subarkah mengatakan, pihaknya selama ini telah membina 13 pesantren yang tergabung dalam Himpunan Ekonomi Bisnis Pesantren (Hebitren) Indonesia Kalsel. Semua pesantren itu sudah mampu menghasilkan produk-produk peternakan, perikanan, pertanian, dan hortikultura.
”Kami pastikan Hebitren akan mendukung program OPOP dalam rangka mendorong kemandirian pesantren dan menjadikan pesantren sebagai sentral ekosistem ekonomi syariah,” katanya.