Hakim Agung Terlibat Suap, Mahfud MD: Jangan Diampuni

Ditetapkannya hakim agung sebagai tersangka penerima suap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, Menko Polhukam Mahfud MD berharap jangan ada ampun dan jangan dilindungi. Hal itu karena hakim merupakan benteng keadilan.

MALANG, KOMPAS — Terkait ditetapkannya hakim agung sebagai tersangka penerima suap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD tegaskan jangan ada pengampunan dan perlindungan bagi mereka. Hal itu karena hakim merupakan benteng keadilan.

Demikian dikatakan Mahfud MD seusai memberikan kuliah umum di Universitas Islam Malang (Unisma), Jumat (23/9/2022). ”Terkait MA, saat ini MA masih dalam proses. Saya belum dapat pasti namanya, tetapi bahwa ada dua hakim agung terlibat, harus diusut dan hukuman harus berat,” katanya.

Menurut Mahfud, hukuman berat itu terkait dengan posisinya sebagai hakim. ”Hakim itu benteng keadilan. Kalau sampai itu (suap) terjadi, jangan diampuni dan jangan boleh ada yang melindungi. Sekarang zaman transparan. Zaman digital. Bagi Anda yang melindungi, Anda akan ketahuan dan Anda dapat apa,” katanya.

Baca juga: Suap Perkara di MA Diduga Masih Terjadi

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD

Sebelumnya, Mahfud memberikan kuliah umum di Unisma dengan tema ”Penguatan Ideologi Bangsa dan Nasionalisme untuk Pemerintahan Bersih” di hadapan mahasiswa baru Unisma. Dalam penjelasannya, Mahfud mengatakan bahwa tindakan tegas atas pelanggaran kasus-kasus hukum merupakan salah satu upaya untuk mencegah ”hukum besi kekuasaan, yaitu di mana setiap ada kekuasaan, maka akan cenderung korup, bisa terus berjaya.

”Kekuasan cenderung untuk korup. Oleh karena itu, pengawasan harus kuat. Kadang penguasa itu baik, tetapi lingkungannya kurang baik. Itu sebabnya penting melakukan pengawasan dengan baik,” katanya.

Hakim itu benteng keadilan. Kalau sampai itu terjadi, jangan diampuni dan jangan boleh ada yang melindungi.

Rektor Unisma Maskuri mengatakan bahwa Unisma mendukung tindakan pemerintah dalam menegakkan keadilan apa pun bentuknya. Perguruan tinggi, menurut dia, selama ini dipandang masih bisa netral dalam melihat dan memaknai segala sesuatu hal.

”Insya Allah Unisma di belakang Bapak untuk menegakkan keadilan, menyejahterakan masyarakat, dan dalam menjaga martabat bangsa karena kami diwarisi pemikiran hebat para kiai, yang akan terus kami junjung tinggi dan kembangkan. Sebagaimana trilogi pendidikan Unisma, yaitu dengan modal jujur, ikhlas, dan rukun serta ditambah satu lagi disiplin,” katanya.

Baca juga: Setelah Jadi Tersangka, Hakim Agung Sudrajad Datangi KPK