Ketimpangan Orang Miskin dan Kaya di Jambi Tertinggi di Pulau Sumatera

Rasio gini di Provinsi Jambi tertinggi di Pulau Sumatera, yang menggambarkan orang yang kaya semakin kaya, sedangkan yang miskin semakin miskin.

IRMA TAMBUNAN

Suasana di Pasar Rakyat Pasir Putih, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, Kamis (4/3/2021).

JAMBI, KOMPAS — Ketimpangan antara warga miskin dan kaya di Provinsi Jambi tertinggi di Pulau Sumatera. Pengamat ekonomi mendesak pemerintah daerah serius mengatasinya.

”Rasio gini di Provinsi Jambi merupakan yang tertinggi di Pulau Sumatera. Artinya, orang yang kaya jadi kaya banget, yang miskin jadi makin miskin,” kata Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi Agus Sudibyo, Rabu (1/2/2023).

Rasio gini di Jambi mencapai indeks 0,335. Selanjutnya, ada Sumatera Selatan dengan 0,330 dan Sumatera Utara (0,326). Di Jambi, lanjut Agus, angkanya naik 0,015 poin jika dibandingkan rasio Maret 2022 atau naik 0,02 poin dibandingkan September 2021.

Baca juga: Tingginya inflasi Jambi akibat Kemacetan Angkutan Batubara di Jalan Publik dan Faktor Cuaca

SUMBER: BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI JAMBI

Ketimpangan ekonomi di Provinsi Jambi bertambah parah. Rasio gini mencapai 0,335, merupakan yang tertinggi di Pulau Sumatera. Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi

Agus menambahkan, jumlah penduduk miskin di Jambi juga semakin bertambah. Jumlahnya 283.820 orang atau bertambah 7,7 persen. Besarannya lebih kurang 4.450 orang dalam enam bulan. Sebagian besar penduduk yang makin miskin itu tersebar di perdesaan.

Kemiskinan itu, jelasnya, dipengaruhi sebagian besar faktor kenaikan harga makanan. Sejumlah komoditas yang paling memengaruhi adalah beras, cabe, telur, dan rokok.

Jadi, bisa dibilang kemiskinan yang dihadapi masyarakat Jambi masih berkutat pada urusan makanan. Ini mengambil porsi 75,65 persen terhadap garis kemiskinan,” katanya.

Secara umum, periode Maret hingga September 2022, tingkat kemiskinan di Jambi naik dari sisi jumlah dan persentase, seperti halnya pada 2015. Bedanya, kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin pada 2015 dipicu dampak kebakaran hutan, sedangkan kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin pada 2022 sebagai dampak kenaikan harga bahan bakar minyak.

Baca juga: Beban Negara Rp 1,2 Triliun untuk Benahi Jalan Rusak Akibat Angkutan Batubara di Jambi

KOMPAS/IRMA TAMBUNAN

Perajin membubuhkan cap motif di atas lembaran kain di usaha kerajinan Batik Diana Jambi, Selasa (10/1/2023). Usaha batik yang semua tumbuh di kawasan Seberang Kota Jambi kini meluas ke daerah sekitar.

Pengamat ekonomi dari Universitas Batanghari Pantun Bukit menyebut kondisi ini sangat memprihatinkan. Situasi kenaikan harga bahan-bahan makanan ternyata menambah beban masyarakat.

Hal itu diperparah kemacetan lalu lintas yang setiap hari akibat penanganan buruk pengangkutan batubara. Dampaknya merembet pada distribusi bahan makanan terganggu karena biaya pengangkutannya semakin mahal.

Kondisi ini sejalan dengan inflasi tinggi yang terjadi berulang di Jambi pada 2022. Bahkan, inflasi tahunan Jambi mencetak rekor tertinggi se-Indonesia, yakni 8,55 persen. Pantun menilai, kemacetan panjang angkutan batubara di jalan-jalan publik telah mengganggu pasokan dan menambah tinggi harga komoditas di pasar yang memicu inflasi.

Jika dibiarkan tanpa solusi, persoalan itu akan makin memperparah inflasi Jambi. Karena itu, harus ada pemisahan jalur distribusi komoditas pangan dan komoditas industri ekstraktif.

Oleh karena itu, jika tanpa keseriusan pemda, beban masyarakat pada sebagian sektor akan semakin bertambah berat. Pantun mencontohkan, penghapusan subsidi pupuk sejak akhir tahun lalu bisa berbuntut panjang. Sebanyak 45 persen penduduk di Jambi menggantungkan penghidupannya pada sektor pertanian dan perkebunan.

”Petani jadi mengurangi asupan pupuk sehingga itu akan berdampak pada produktivitas tanaman. Ke depan nilai penghasilan akan semakin turun,” tuturnya.

Baca juga: Masalah Angkutan Batubara di Jambi Kian Semrawut