Normalisasi Sungai dan Kanal untuk Antisipasi Banjir Makassar

Normalisasi sungai dan kanal menjadi langkah antisipasi banjir di Makassar ke depan. Namun, masyarakat diharap ikut peduli terutama pada perilaku soal sampah agar infrastruktur pengendali banjir bisa lebih optimal.

KOMPAS/RENY SRI AYU ARMAN

Kawasan Jalan Cendrawasih tergenang, Senin (13/2-2023). Hujan deras yang turun sejak Senin dini hari memicu banjir di sebagian besar wilayah di Makassar.

MAKASSAR, KOMPAS — Usai banjir besar yang menerjang Makassar dua pekan lalu, Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan-Jeneberang akan melakukan normalisasi sungai dan kanal di Makassar. Setidaknya ada 2 sungai besar dan 9 anak sungai yang alirannya melintasi Makassar, serta 7 kanal.

Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan-Jeneberang Djaya Sukarno mengatakan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui BBWS Pompengan-Jeneberang akan berupaya mengoptimalkan pemanfaatan infrastruktur pengendali banjir guna membantu mengatasi banjir di Kota Makassar.

”Sebenarnya sejak 2017 kami rutin melakukan pemeliharaan untuk optimalisasi sungai dan kanal, di antaranya dengan membersihkan sampah dan tumbuhan, seperti eceng gondok. Kami bahkan melibatkan pihak TNI dan pemerintah daerah. Tapi, tentu kami juga berharap dukungan masyarakat untuk ikut memelihara, misalnya dengan tidak membuang sampah di saluran air maupun sungai,” katanya, Senin (27/2/2023).

Berdasarkan data BBWS Pompengan-Jeneberang, ada dua sungai utama yang mengalir di kota Makassar, yaitu Sungai Jeneberang dan Sungai Tallo. Sungai ini memiliki sembilan anak sungai yang alirannya melintasi Makassar. Kesembilan anak sungai ini adalah Sungai Mangalarang, Sungai Balangturungan, Sungai Biringje'ne, Sungau Sakbeng, Sungai Kajenjeng, Sungai Matta, Sungai Induk Bontomanai, Sungai Sailong, dan Sungai Taccerakang.

KOMPAS/RENY SRI AYU

Aparat gabungan TNI dan Polri beserta masyarakat bekerja sama membersihkan sejumlah kanal di Makassar, Sulsel, beberapa waktu lalu. Kegiatan ini bagian dari program bersih-bersih kanal di seluruh wilayah Kodam Hasanuddin.

Selain itu, ada tujuh kanal yang juga merupakan infrastruktur pengendali banjir. Ketujuh kanal ini adalah Kanal Sinrijala, Panampu, Jongaya, Perumnas, Pampang, Gowa, dan Antang. Sungai-sungai dan aliran kanal ini bermuara di Selat Makassar dan melintasi wilayah permukiman di Makassar.

”Selain kanal-kanal ini, kami juga memanfaatkan kolam regulasi Nipa-Nipa, Waduk Tunggu Pampang, hingga Long Storage di kawasan Tanjung Bunga untuk pengendalian banjir. Pemeliharaan sungai dan saluran dilakukan agar fungsi utama sungai dan saluran tetap sesuai dengan kapasitasnya,” katanya.

Saat daerah resapan menjadi permukiman, mestinya ada pengganti untuk tempat parkir air, misalnya dengan membuat kolam retensi. (Farouk Maricar)

Djaya mengatakan, pada tahun 2022 pemeliharaan dilakukan di Sungai Pampang dengan panjang 3,2 kilometer, Sungai Biringjene (1,6 km), Sungai Balangturungan di Daya (1 km), dan Sungai Sabbeng di Antang sepanjang 2,5 kilometer. Adapun kanal/saluran dilakukan di Kanal Pampang sepanjang 5,22 km, Kanal Gowa 4,23 km, Kanal Perumnas 1,5 km, Kanal Antang 1,3 km, dan pemeliharaan pintu air kanal. Tahun ini fokus pemeliharaan kembali dilakukan di sungai dan kanal ini.

Sebelumnya, pada Senin (13/2/2023), banjir besar menerjang Makassar. Saat itu, berdasarkan data BPBD Kota Makassar, sepuluh dari 15 Kecamatan terdampak banjir. Di Makassar sedapat 14 Kecamatan di daratan dan satu lainnya di pulau. Banjir yang merendam hampir seluruh kota berketinggian sekitar 50 cm hingga 2 meter.

KOMPAS/RENY SRI AYU ARMAN

Seorang anak melintasi banjir di Puri Patte’ne, Makassar, Sulawesi Sekatan, Selasa (14/2/2023). Walau hujan berangsur reda, permukiman ini masih terendam.

Ahli tata kota sekaligus sumber daya air Universitas Hasanuddin, Farouk Maricar, mengatakan, hujan hanyalah pemicu. Di luar soal itu, banjir adalah akumulasi berbagai persoalan kota. Dia menyebut selama ini rambu-rambu pembangunan banyak dilanggar. Dia mencontohkan banyaknya jalur dan kantong air serta sempadan sungai yang beralih fungsi jadi permukiman.

”Saat daerah resapan menjadi permukiman mestinya ada pengganti untuk tempat parkir air, misalnya dengan membuat kolam retensi. Ini yang harus dilakukan. Makanya, rambu-rambu dalam hal ini rancangan tata ruang jangan hanya bagus saat penyusunan, tapi tak diterapkan. Jika rambu-rambu itu terus dilanggar, persoalan banjir ini akan makin parah dari tahun ke tahun,” katanya.

Terkait upaya normalisasi sungai dan saluran air yang dilakukan BBWS Pompengan-Jeneberang, Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman berharap hal itu akan mengurangi dampak banjir ke depan.

”Kami berharap dengan kegiatan ini, fungsi utama sungai dan kanal yang melintas di tengah Kota Makassar bisa jadi saluran utama pembuangan air dari area pemukiman. Hal ini agar genangan dan banjir bisa dikurangi,” katanya.