Pembangunan Kantor Baru Pemkot Magelang Ditargetkan Dimulai Tahun 2024
Pembangunan kantor baru Pemerintah Kota Magelang, Jawa Tengah, ditargetkan dimulai tahun 2024. Pembangunan kantor itu harus segera dimulai karena area kantor lama Pemkot Magelang akan dikembalikan sebagai aset TNI.
Oleh
REGINA RUKMORINI
·3 menit baca
MAGELANG, KOMPAS — Pembangunan kantor baru Pemerintah Kota Magelang, Jawa Tengah, ditargetkan dimulai tahun 2024. Pembangunan kantor itu harus segera dimulai karena area kantor lama Pemkot Magelang akan dikembalikan sebagai aset Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Wali Kota Magelang M Nur Aziz mengatakan, pembangunan kantor baru itu kemungkinan bakal dimulai dengan pembangunan kantor sekretariat daerah. Setelah itu, baru dilanjutkan dengan pembangunan kantor-kantor instansi lain pada tahun berikutnya.
Di tengah proses pembangunan secara bertahap itu, Aziz menyatakan siap tidak memiliki kantor untuk sementara waktu hingga kantor baru selesai dibangun. Dia pun mengaku siap jika harus berkantor di pendopo yang ada di kompleks rumah dinas Wali Kota Magelang.
”Tidak masalah. Jika memang diperlukan, saya pun siap berkantor di pendopo,” ujar Aziz, Jumat (3/3/2023).
Pembangunan kantor baru itu merupakan tindak lanjut terhadap nota kesepahaman antara Pemkot Magelang, TNI, dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang dibuat tahun lalu. Berdasarkan nota kesepahaman itu, area kantor seluas 4 hektar yang ditempati Pemkot Magelang saat ini akan dikembalikan sebagai aset TNI pada tahun 2027.
Kesepakatan itu dibuat untuk mengakhiri sengketa tanah antara Pemkot Magelang dan TNI yang terjadi selama beberapa tahun terakhir. Dengan kesepakatan itu, Pemkot Magelang pun harus membangun kantor baru.
Kantor baru itu akan menempati areal yang kini menjadi lokasi berdirinya Balai Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (BPLK) Kemenkeu di kawasan Alun-alun Magelang. Saat ini, Kemenkeu masih mengurus sertifikat tanah dan belum menyelesaikan pembangunan kantor baru BPLK. Oleh karena itu, areal tersebut belum dihibahkan kepada Pemkot Magelang.
Meski begitu, Aziz meyakini, sejumlah proses untuk mendukung pembangunan kantor baru itu bisa diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Nantinya, area yang dihibahkan oleh Kemenkeu itu akan menjadi kompleks perkantoran bagi sembilan dinas atau instansi di bawah Pemkot Magelang.
Pembangunan kantor baru Pemkot Magelang diperkirakan membutuhkan anggaran lebih dari Rp 100 miliar. Namun, Pemkot Magelang hanya sanggup menganggarkan dana sebesar Rp 70 miliar. Kekurangan anggaran sebesar Rp 30 miliar akan diupayakan untuk didapatkan dari pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Aziz menuturkan, proses persiapan pembangunan kantor baru Pemkot Magelang itu akan dikoordinasikan oleh Penjabat Sekretaris Daerah Kota Magelang Larsita yang baru dilantik pada Rabu (1/3/2023). Meski hanya bertugas selama enam bulan, Larsita tetap diberi mandat untuk menyiapkan pembangunan kantor baru, termasuk menjalin komunikasi dengan TNI dan Kemenkeu.
Di tengah proses pembangunan secara bertahap itu, Aziz menyatakan siap tidak memiliki kantor untuk sementara waktu hingga kantor baru selesai dibangun.
Sementara itu, Larsita mengaku siap untuk menjalankan persiapan pembangunan kantor baru Pemkot Magelang. Selain itu, dia juga mengaku bakal menuntaskan pekerjaan-pekerjaan yang ditinggalkan oleh sekretaris daerah sebelumnya.
”Kalau bisa, selama enam bulan memegang amanat ini, saya ingin untuk segera menuntaskan pekerjaan-pekerjaan yang ditargetkan selesai di akhir tahun,” ujarnya.