Kalsel Didorong Jadi Simpul Ekonomi dan Keuangan Syariah

Dengan populasi penduduk beragama Islam lebih dari 97 persen, Kalimantan Selatan diyakini bisa menjadi simpul utama dalam peningkatan ekonomi dan keuangan syariah, terutama di Kalimantan.

KOMPAS/JUMARTO YULIANUS

Wakil Presiden Maruf Amin bersama rombongan meninjau stan pameran produk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dalam kegiatan Kalsel National Halal Fair 2023 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Selasa (11/4/2023). Kalsel National Halal Fair 2023 berlangsung pada 10-15 April.

BANJARMASIN, KOMPAS — Kalimantan Selatan menjadi salah satu dari delapan provinsi yang diarahkan untuk pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Dengan populasi penduduk beragama Islam lebih dari 97 persen, Kalimantan Selatan diyakini bisa menjadi simpul utama dalam peningkatan ekonomi dan keuangan syariah di masa mendatang.

Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengungkapkan keyakinannya terhadap Kalsel sebagai simpul utama dalam peningkatan ekonomi dan keuangan syariah, terutama di Kalimantan itu saat membuka kegiatan Kalsel National Halal Fair 2023 di Banjarmasin, Selasa (11/4/2023). Wapres sekaligus juga menyaksikan pengukuhan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Provinsi Kalsel.

Menurut Wapres Amin, terbentuknya KDEKS di Kalsel mencerminkan komitmen kuat seluruh pemangku kepentingan yang dimotori Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) dalam mendorong eskalasi ekonomi dan keuangan syariah di Tanah Air.

”Ke depan, melalui penguatan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan, baik di pusat maupun di daerah, saya mengharapkan KDEKS Kalsel dapat menggali dan mengembangkan potensi serta mempercepat implementasi ekonomi dan keuangan syariah di Kalimantan Selatan,” katanya.

KOMPAS/JUMARTO YULIANUS

Acara pengukuhan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin, Selasa (11/4/2023). Pengukuhan KDEKS Kalsel disaksikan Wakil Presiden Maruf Amin.

Dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, lanjut Wapres Amin, ada empat bidang yang menjadi fokus, yaitu pengembangan industri produk halal, industri jasa keuangan syariah, dana sosial syariah, serta bisnis dan kewirausahaan syariah. ”Kehadiran KDEKS di Kalsel tentu saya harapkan dapat mengakselerasi beragam capaian dalam keempat bidang tersebut,” ujarnya.

Dalam pengembangan industri produk halal, Wapres Amin meminta percepatan sertifikasi halal agar diprioritaskan, baik sertifikasi halal terhadap rumah potong hewan maupun percepatan sertifikasi halal bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Di Kalsel dilaporkan, dari 23.000 lebih produk makanan dan minuman yang tercatat pada Dinas Perindustrian Kalsel, baru sekitar 2.000 produk yang bersertifikat halal. Padahal, sertifikat halal ini sudah akan menjadi kewajiban terhitung Oktober 2024. ”Saya meminta gap produk yang belum tersertifikasi halal agar menjadi perhatian,” katanya.

Baca juga: Wapres: Resiliensi Ekonomi Syariah Cukup Solid

Selain sertifikasi halal, KDEKS Kalsel bersama pemangku kepentingan terkait diharapkan dapat mendorong perluasan dan penguatan berbagai aspek lain terkait industri produk halal, seperti industri kesehatan syariah, sentra industri kecil dan menengah halal, serta pariwisata ramah Muslim.

Penyaluran kredit dari perbankan syariah tahun 2022 mencapai Rp 6,44 triliun atau tumbuh 21,11 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Di bidang industri jasa keuangan syariah, Wapres Amin menyebutkan, data Bank Indonesia menunjukkan penyaluran kredit dari perbankan syariah tahun 2022 mencapai Rp 6,44 triliun atau tumbuh 21,11 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Terkait ini, KDEKS Kalsel diminta memastikan kemudahan akses masyarakat terhadap penggunaan produk-produk perbankan syariah.

Selanjutnya, terkait dana sosial syariah, KDEKS Kalsel diminta untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi zakat dan wakaf yang dihimpun dari masyarakat. KDEKS Kalsel dapat mengawal pengelolaan zakat untuk membantu program-program sosial, seperti pengentasan kemiskinan ekstrem dan pemberdayaan usaha mikro kecil.

Terakhir, terkait bisnis dan kewirausahaan syariah, Wapres Amin mengapresiasi adanya Program One Pesantren One Product (OPOP). Melalui OPOP, semangat dan kapasitas untuk berinovasi para santri di pondok pesantren diharapkan kian meningkat dan memberikan hasil nyata sehingga tercipta santri-santri berdaya.

Program-program lain yang juga perlu didorong antara lain Zona Kuliner Halal Aman dan Sehat (KHAS) di kantin-kantin, area wisata, maupun tempat-tempat pusat makanan di Kalsel; pembentukan Halal Export Center sebagai tempat pendampingan UKM Eksportir Produk Halal; serta Rumah Produksi Bersama guna membantu pengelola kawasan atau sentra industri halal.

KOMPAS/JUMARTO YULIANUS

Wakil Presiden Maruf Amin menyampaikan keterangan pers di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Selasa (11/4/2023).

Ekosistem syariah

Selain keempat bidang pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, menurut Wapres Amin, KDEKS Kalsel seyogianya juga dapat berkontribusi pada upaya penciptaan ekosistem dan infrastruktur syariah yang solid.

”KDEKS Kalsel dapat mendorong pelaksanaan diversifikasi kurikulum Ekonomi Syariah di sekolah-sekolah, utamanya sekolah menengah umum dan kejuruan. Dengan demikian, kita harapkan literasi dan pengetahuan tentang ekonomi dan keuangan syariah dapat tertanam dalam wawasan generasi muda sedini mungkin,” tuturnya.

Wapres Amin juga sangat mengharapkan kegiatan Kalsel National Halal Fair 2023 dapat membawa kemaslahatan dan menjangkau komunitas luas. Tidak hanya literasi atas ekonomi dan keuangan syariah yang semakin meningkat, tetapi juga semangat masyarakat untuk mengambil bagian dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah yang inklusif dapat terus tumbuh.

KOMPAS/JUMARTO YULIANUS

Wakil Presiden Maruf Amin menyerahkan sertifikat halal kepada pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) saat membuka kegiatan Kalsel National Halal Fair 2023 dan menyaksikan pengukuhan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin, Selasa (11/4/2023).

Gubernur Kalsel Sahbirin Noor menuturkan, Kalsel termasuk salah satu dari delapan provinsi yang diarahkan untuk pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Kalsel memang potensial karena masyarakat Kalsel mayoritas beragama Islam. Tujuh provinsi lainnya adalah DKI Jakarta, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, Lampung, Riau, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Barat.

Baca juga: Sektor Keuangan Syariah Berpotensi Jadi Sumber Pertumbuhan Ekonomi Kalsel

Menurut dia, perkembangan ekonomi dan keuangan syariah sudah semakin nyata. Hal itu terlihat dari pertumbuhan aset perbankan syariah tahun 2022 yang mencapai 16,17 persen atau setara dengan Rp 6,8 triliun. Selain itu, pangsa pasar bank pembangunan daerah syariah pada industri perbankan di Kalsel sudah 15,13 persen, termasuk 415 jumlah usaha yang telah bersertifikasi halal.

”Di Kalsel juga terdapat empat perguruan tinggi yang membuka program studi keuangan syariah, serta terdapat 286 pondok pesantren dengan jumlah santri lebih dari 64.000 orang,” katanya.

Sahbirin mengatakan, penyelenggaraan Kalsel National Halal Fair 2023 pada 10-15 April akan dimanfaatkan untuk memperkenalkan berbagai macam produk halal Kalsel, baik di sektor kuliner, pariwisata, maupun busana. ”Dalam pameran ini pula kami berupaya membumikan ekonomi dan keuangan syariah yang inklusif dan berkelanjutan,” ujarnya.

KOMPAS/JUMARTO YULIANUS

Warga berbelanja di lokasi kegiatan Kalsel National Halal Fair 2023 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Selasa (11/4/2023). Kalsel National Halal Fair 2023 berlangsung pada 10-15 April.

Menurut Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalsel Wahyu Pratomo, Kalsel patut bangga karena termasuk satu dari delapan provinsi di Indonesia yang sudah membentuk KDEKS. Pembentukan KDEKS diharapkan bisa mendorong pengembangan ekonomi keuangan syariah di Kalsel dalam rangka mendukung Indonesia menjadi produsen halal terbesar di dunia.

Untuk menjadi produsen produk halal terbesar di dunia, menurut Pratomo, ada tiga hal yang harus dilakukan. Pertama, bagaimana mendorong sertifikasi halal. Kedua, bagaimana menciptakan ekosistem halal. Ketiga, bagaimana mendorong gaya hidup halal atau halal lifestyle.

”Jadi, memang masih banyak PR (pekerjaan rumah) di Kalsel untuk mendorong sertifikasi halal. Tetapi dengan pembinaan dari pemerintah provinsi, lembaga terkait, dan Bank Indonesia, tahun ini akan kami galakkan sertifikasi halal di Kalsel,” katanya.

KOMPAS/JUMARTO YULIANUS

Seorang pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) menjelaskan produknya dalam kegiatan Kalsel National Halal Fair 2023 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Selasa (11/4/2023). Kalsel National Halal Fair 2023 berlangsung pada 10-15 April.