Gibran Ingatkan ASN dan Tenaga Kontrak Jangan Terpengaruh Dinamika Politik
Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka menyadari dinamika politik yang semakin hangat beberapa waktu terakhir. Pihaknya mengingatkan kepada para pegawai negeri agar tidak terpengaruh dengan hal tersebut.
Oleh
NINO CITRA ANUGRAHANTO
·3 menit baca
DOKUMENTASI HUMAS PEMKOT SURAKARTA
Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka berjabat tangan dengan aparatur sipil negara Pemerintah Kota Surakarta, di Balai Kota Surakarta, Jawa Tengah, Rabu (26/4/2023).
SURAKARTA, KOMPAS — Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka menyadari dinamika politik yang semakin hangat beberapa waktu terakhir. Dia pun mengingatkan kepada jajaran aparatur sipil negara dan tenaga kontrak di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta supaya tidak terpengaruh dengan hal tersebut. Ia meminta agar mereka fokus dalam pelayanan masyarakat.
Pesan itu disampaikan Gibran kepada jajarannya dalam kegiatan halalbihalal dan pengarahan setelah hari raya Idul Fitri, di Balai Kota Surakarta, Jawa Tengah, Rabu (26/4/2023). Acara itu dihadiri segenap aparatur sipil negara (ASN) hingga tenaga kontrak di lingkungan pemerintah daerah tersebut.
”Dinamika politik semakin panas. Ada yang sudah deklarasi, ada yang pindah partai, ada yang setiap hari melakukan konsolidasi. Saya tegaskan, untuk bapak-ibu, semua yang hadir hari ini, untuk tidak terpengaruh. Fokus pada pekerjaannya masing-masing,” ujar Gibran dalam pidatonya.
Gibran menekankan, jangan sampai ada pegawai yang menghilang pada jam-jam kerja, terlebih jika kepergian mereka berkaitan dengan urusan politik praktis. Ia meminta kepala dinas atau organisasi perangkat daerah untuk tak sungkan menegur jika ada pegawainya yang melakukan hal semacam itu.
Lebih lanjut, tutur Gibran, pernyataan itu disampaikannya sebagai bentuk antisipasi. Pihaknya mengkhawatirkan pelayanan masyarakat akan terbengkalai apabila para pegawai justru ikut terpengaruh riuh rendah dinamika politik menjelang Pemilu 2024. Ia juga mewanti-wanti jika ada yang nekat melakukan hal tersebut, pasti kelak akan ketahuan.
”Kita fokus dulu dengan pekerjaan yang ada. Perbaiki pelayanan yang ada. Jangan terganggu dengan berita-berita, dengan urusan pencapresan. Kita fokus melayani warga,” ujar Gibran.
Di sisi lain, Gibran turut berpesan agar awak pemerintah daerah tidak alergi menjalin kerja sama dengan pihak swasta hingga negara lain. Model kerja sama semacam itu bisa menjadi solusi ketika pemerintah daerah sedang buntu untuk membuat inovasi-inovasi layanan bagi masyarakat. Kolaborasi diyakininya mampu membuat kota itu semakin maju.
”Kita ingin Solo (Surakarta) menjadi kota yang kolaboratif seperti Singapura. Negara itu tidak punya resources, tetapi punya segalanya. Kerja-kerjanya harus diubah. Semua serba dipermudah,” kata Gibran.
DOKUMENTASI HUMAS PEMKOT SURAKARTA
Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka berbicara di hadapan seluruh pegawai lingkungan Pemerintah Kota Surakarta, di Balai Kota Surakarta, Jawa Tengah, Rabu (26/4/2023).
Dihubungi terpisah, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Surakarta Dwi Ariyatno mengungkapkan, ASN dan tenaga kontrak di lingkungan pemerintahan wajib terhindar dari politik praktis. Hal ini mengingat lingkungan kerja mereka yang berhubungan dengan pelayanan masyarakat. Dikhawatirkan, paparan politik praktis berpengaruh pada kinerja mereka dalam pelayanan sehari-hari.
”Harapannya, mereka bisa menjalankan tugas tanpa memandang golongan atau kelompok tertentu. Dia bisa menjalankan fungsi dan tugasnya sebaik-baiknya secara netral dan tidak diskriminatif,” kata Dwi.
Apabila terkait politik praktis, Dwi mengungkapkan, terdapat sejumlah sanksi yang bisa dikenakan kepada pegawai pemerintahan. Sanksinya terentang dari ringan hingga berat, bergantung seberapa jauh keterlibatan pegawai tersebut.
Sanksi rendah sebatas teguran atau pernyataan tidak puas dari atasan. Lalu, sanksi sedang berwujud penundaan kenaikan gaji ataupun pangkat. Adapun sanksi berat berwujud penurunan jabatan, penurunan pangkat, hingga pemberhentian atau pemutusan perjanjian kerja.
”Larangannya, kan, tidak boleh terlibat politik, baik itu menjadi anggota maupun pengurus. Kalau terbukti dan ada laporan (keterkaitan politik praktis), bisa diproses sampai tingkatan yang berat,” katanya.
