30 Persen SD di Temanggung Memiliki Jumlah Siswa Baru Kurang dari 20 Orang

Sekitar 30 persen SD di Temanggung masih kekurangan murid, bahkan ada yang siswa barunya kurang dari 10 anak didik.

KOMPAS/FERGANATA INDRA RIATMOKO

Murid dan guru SD Negeri 1 Kepoh melaksanakan upacara bendera di Desa Kepoh, Sambi, Boyolali, Jawa Tengah, Senin (22/7/2019). Tahun ini sekolah itu hanya mendapat satu orang murid baru sehingga total jumlah murid di sekolah itu hanya 21 siswa. Sekolah itu memiliki jumlah murid terbanyak saat pertama kali didirikan pada tahun 1976 saat pelaksanaan program Inpres, yakni sebanyak 200 siswa.

TEMANGGUNG, KOMPAS — Sebagian SD di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, mengalami kekurangan murid pada penerimaan peserta didik baru tahun ini. Berdasarkan hasil pendataan, sekitar 20-30 persen dari total 442 SD negeri dan swasta di Kabupaten Temanggung saat ini bahkan memiliki jumlah murid kurang dari 20 orang.

”Beberapa sekolah bahkan ada yang memiliki jumlah siswa baru kurang dari 10 orang, ada yang hanya memiliki lima siswa baru, dan bahkan ada yang melaporkan hanya memiliki seorang siswa baru,” ujar Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Temanggung Agus Sujarwo, Kamis (6/7/2023). Kondisi semacam ini memang sering kali terjadi di setiap tahun ajaran baru.

Baca juga: Kekurangan Murid atau Kelebihan Sekolah?

Kekurangan murid itu terjadi di sejumlah sekolah, antara lain di Kecamatan Tembarak, Tretep, dan Jumo. SD dengan jumlah siswa baru hanya satu orang, misalnya, terjadi di SD Negeri Ketitang 2. Hal ini terjadi lantaran tahun ini jumlah anak usia masuk sekolah dasar di daerah setempat hanya terdata dua orang. Satu anak di antaranya memilih untuk bersekolah ke luar Desa Ketitang dan bersekolah di salah satu SD di Kecamatan Ngadirejo.

KOMPAS/FERGANATA INDRA RIATMOKO

Guru Kriswantinah (55) mengajar murid kelas I di SD Negeri 1 Kepoh, Desa Kepoh, Sambi, Boyolali, Jawa Tengah, Senin (22/7/2019). Kelas I hanya diikuti oleh dua murid dan salah satunya adalah murid baru. Tahun ini sekolah itu hanya mendapat satu murid baru sehingga jumlah murid di sekolah itu hanya 21 siswa. Sekolah itu memiliki jumlah murid terbanyak saat pertama kali didirikan pada 1976 saat pelaksanaan program Inpres, yakni 200 siswa.

Kekurangan murid di tingkat SD ini, menurut dia, sering terjadi karena ketidakseimbangan antara ketersediaan sekolah dan jumlah siswa. Di masa Orde Baru, banyak sekolah didirikan dalam bentuk SD Inpres. Namun, seiring dengan berhasilnya program keluarga berencana, permintaan atau kebutuhan bersekolah di SD juga cenderung menyusut.

Kekurangan murid juga terasa makin mencolok dengan munculnya SD-SD swasta baru dengan keunggulan-keunggulan tertentu yang memberikan semakin banyak pilihan sekolah baru kepada masyarakat.

Di Kabupaten Magelang, kondisi kekurangan murid juga terjadi di SD Negeri Bulurejo, Kecamatan Mertoyudan. Kepala SD Negeri Bulurejo, Sri Hartini, mengatakan, hingga saat ini, pihaknya hanya menerima lima siswa kelas I SD. Dalam hal ini, pihaknya pun tidak bisa berharap banyak karena jumlah lulusan TK di daerah setempat sangat terbatas.

Ditambah lagi, dengan kondisi SDN Bulurejo, yang berada di daerah perbatasan Kota dan Kabupaten Magelang, banyak anak lulusan TK kemudian memilih untuk melanjutkan pendidikan SD di wilayah Kota Magelang. ”Banyak SD negeri dan swasta yang bisa menjadi pilihan anak-anak di Kota Magelang,” ujarnya.

Baca juga: Nestapa di Sekolah yang Kekurangan Siswa

Penggabungan sekolah

Menurut Agus, demi menjalankan efisiensi dan efektivitas kegiatan belajar mengajar di sekolah regrouping atau penggabungan dua unit sekolah atau lebih sebenarnya bisa menjadi solusi untuk mengatasi kondisi kekurangan murid tersebut. Namun, di satu sisi, penggabungan tidak bisa sembarangan diterapkan karena harus mempertimbangkan berbagai aspek seperti kondisi daerah, jarak antarsekolah, dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

KOMPAS/REGINA RUKMORINI

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Temanggung, Agus Sujarwo

Jarak antarsekolah dengan permukiman warga, misalnya, harus benar-benar diperhatikan. Sebab, penggabungan sekolah berpotensi membuat anak-anak di daerah tertentu akhirnya harus menempuh jarak yang cukup jauh untuk pergi sekolahnya yang baru.

”Jarak tempuh ke sekolah berpotensi lebih jauh, sementara di satu sisi layanan transportasi bagi anak-anak belum tentu tersedia dan orangtuanya juga belum tentu bisa mengantarkan anak pergi sekolah,” ujarnya.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang Imam Baihaqi mengatakan, kondisi kekurangan siswa ini juga terjadi di SD-SD di Kota Magelang dan sebagian besar di antaranya terjadi di SD negeri.

Kondisi kekurangan murid, antara lain, terjadi akibat sistem zonasi. Oleh karena itu, diharapkan hal tersebut bisa menjadi bahan pertimbangan pemerintah untuk pemberlakuan sistem zonasi di tahun-tahun mendatang.

Terobosan baru menjadi hal yang penting untuk dilakukan agar sekolah-sekolah yang kekurangan murid bisa kembali mendapatkan kepercayaan masyarakat.

KOMPAS/FERGANATA INDRA RIATMOKO

Kepala Sekolah SD Negeri Bulurejo 1 merapikan ruang UKS yang memanfaatkan rumah dinas di SDN Bulurejo 1, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Rabu (10/5/2023). Sekolah itu saat ini menjadi tempat menimba ilmu bagi 61 murid. Kondisi minim murid terus dialami sejumlah sekolah di beberapa daerah.

Kendatipun demikian, kondisi itu juga bisa dimaknai sebagai hal positif, pendorong bagi semua SD untuk meluncurkan inovasi-inovasi baru, semakin meningkatkan kualitas layanan pendidikan demi menarik minat masyarakat.

”Inovasi-inovasi, terobosan baru menjadi hal yang penting untuk dilakukan agar sekolah-sekolah yang kekurangan murid bisa kembali mendapatkan kepercayaan masyarakat untuk menyekolahkan anak-anak mereka di sekolah tersebut,” ujarnya.