Tingkatkan Mobilitas Warga, Jalan Rusak di Daerah Mulai Diperbaiki

KOMPAS/RHAMA PURNA JATI

Perbaikan jalan rusak di Jalur Kerkap-Tanjung Agung Palik, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, Jumat (21/7/2023). Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Permukiman Rakyat menggelontorkan dana sekitar Rp 14,64 triliun untuk perbaikan jalan di daerah.

BENGKULU, KOMPAS — Perbaikan infrastruktur jalan mulai diterapkan di sejumlah daerah. Sebagai langkah awal, sekitar Rp 7,4 triliun digelontorkan untuk perbaikan jalan di 32 provinsi di Indonesia. Langkah ini penting untuk memperlancar mobilitas masyarakat. Pemerintah daerah diimbau lebih optimal dalam penggunaan anggaran guna merealisasikan pembangunan.

Hal ini ditekankan Presiden Joko Widodo saat meninjau perbaikan jalan rusak di Jalur Kerkap-Tanjung Agung Palik, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, Jumat (21/7/2023). Dalam kunjungannya tersebut, Presiden didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Permukiman Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Di sana, Presiden ingin memastikan bahwa Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sudah diterapkan di daerah. Khusus di Bengkulu, pemerintah menggelontorkan anggaran sekitar Rp 327 miliar untuk perbaikan di delapan ruas jalan di Bengkulu sepanjang 155,8 kilometer.

Perbaikan ini didasari atas masih banyaknya jalan rusak di daerah, baik jalan provinsi maupun kabupaten/kota. Untuk di Bengkulu, terdata sekitar 10 persen jalan nasional masih belum mantap. Adapun untuk jalan provinsi dan kabupaten/kota tingkat kerusakan jalan mencapai 40 persen.

Baca juga: Presiden Akan Tinjau Jalan Rusak di Bengkulu Utara

Karena itulah, pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR melakukan intervensi guna memperbaiki jalan provinsi dan kabupaten/kota tersebut. Perbaikan jalan melalui kebijakan inpres tidak hanya dilakukan di Bengkulu, tetapi di 32 provinsi di Indonesia. Termasuk di beberapa provinsi yang sudah dikunjungi Presiden sebelumnya, seperti Sumatera Utara, Lampung, dan Jambi.

KOMPAS/RHAMA PURNA JATI

Presiden Joko Widodo memberikan pengarahan kepada jajarannya terkait perbaikan jalan di Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, Jumat (21/7/2023). Bulan ini perbaikan jalan terus dilakukan, termasuk beberapa provinsi, seperti Sumatera Utara, Jambi, dan Lampung.

”Saya ke sini untuk melakukan kontrol bahwa inpres sudah diterapkan di daerah. Sedangkan untuk pengawasan secara menyeluruh, tentu diserahkan ke BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan),” kata Presiden.

Presiden berharap agar pelaksanaan Inpres ini menjadi pelecut bagi pemerintah daerah untuk lebih fokus dalam membangun daerah. Misalnya di tahun pertama dan kedua pemerintahan, fokus untuk membangun infrastruktur, salah satunya perbaikan jalan. Sementara di tahun selanjutnya bisa berganti fokus untuk membenahi ekonomi, salah satunya dengan membangun pasar.

Saya kesini untuk melakukan kontrol bahwa Inpres sudah diterapkan di daerah.

Di akhir masa kepemimpinan, kepala daerah bisa fokus untuk membenahi sektor yang lain semisal pendidikan. ”Jangan sampai penetapan anggaran tidak fokus sehingga semua dinas dibagi rata. Perlu ada yang diprioritaskan,” ujar Presiden.

Presiden menegaskan, pemda harus merealisasikan pembangunan di daerahnya karena merekalah yang memiliki kewenangan untuk menggunakan anggaran. ”Tidak perlu takut menggunakan anggaran sepanjang tidak ’ngambil’. Jika sudah ’ngambil’, lain soal,” kata Presiden.

Usulan pemda

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menjelaskan, pembangunan jalan ini diawali dari adanya usulan pemerintah daerah tentang jalan dan jembatan yang perlu diperbaiki. Menilik dari aplikasi Sinergitas Transparansi Integrasi Akuntabel milik Kementerian PUPR, terdata sekitar 4.050 usulan daerah untuk pembangunan jalan dengan kebutuhan dana sekitar Rp 109,81 triliun.

Namun, setelah dilakukan penetapan prioritas kegiatan, dana yang dianggarkan sekitar Rp 14,64 triliun untuk penanganan 2.873 km jalan dan 2.369 meter jembatan.

Dari jumlah tersebut, anggaran yang siap digelontorkan pada Juli 2023 ini sekitar Rp 7,4 triliun. Dana tersebut digunakan untuk pembangunan 1.632 km jalan dan 234 meter jembatan. Adapun Rp 7,2 triliun sisanya masih dalam proses. Harapannya dapat direalisasikan sebelum 2023 berakhir.

Baca juga: Keroyokan Pusat dan Daerah Atasi Jalan Rusak

Dengan pembangunan ini, Basuki menegaskan bahwa pemerintah pusat berupaya untuk memperbaiki infrastruktur di daerah, tidak hanya tol, tetapi jalan dan jembatan. Sarana infrastruktur ini menjadi penghubung untuk meningkatkan mobilitas masyarakat di daerah.

KOMPAS/RHAMA PURNA JATI

Presiden Joko Widodo sedang mendengarkan penjelasan tentang Pasar Purwodadi yang terletak di Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, Jumat (21/7/2023). Menurut rencana, pasar ini akan mulai direvitalisasi tahun ini dan tuntas tahun depan.

Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah mengakui bahwa pemda memang membutuhkan intervensi pemerintah pusat untuk memperbaiki jalan di daerah. ”Karena memang anggaran daerah tidak mencukupi untuk memperbaiki kerusakan jalan yang ada,” kata Rohidin.

Namun, jika dilihat secara keseluruhan, kerusakan jalan yang terjadi di Bengkulu juga terjadi di provinsi lain. ”Memang, untuk membenahi infrastruktur perlu kolaborasi dari semua pihak,” ujar Rohidin.

Dengan adanya perbaikan jalan arteri hingga ke pelosok desa serta adanya pembangunan jalan tol diharapkan dapat membebaskan Bengkulu dari keterisolasian. Dengan begitu, ekonomi Bengkulu akan tumbuh.

Warga Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara, Wantanazir (68), mengatakan, rusaknya jalan di lingkungannya tidak lepas dari banyaknya truk angkutan batubara dan pasir yang melintas. ”Karena itu, walaupun diperbaiki, pasti akan rusak kembali,” ujarnya.

Kerusakan jalan ini bahkan sampai menyebabkan korban. Karena lubang yang dihasilkan cukup lebar. Wantanazir berharap agar perbaikan jalan dilakukan dengan optimal sehingga aktivitas masyarakat tidak lagi terganggu.

KOMPAS/RHAMA PURNA JATI

Sebuah kendaraan mini bus harus melewati titik jalan rusak di Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, Selasa (23/5/2023). Akibat kerusakan jalan, mobilitas warga di sekitar jalan itu terganggu. Mereka pun secara swadaya berupaya memperbaiki jalan semampunya.

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu Kamaludin mengatakan, perbaikan akses jalan menjadi salah satu cara untuk memperlancar mobilitas angkutan barang ataupun orang di kota Bengkulu. Dengan begitu, biaya yang dikeluarkan untuk transportasi barang bisa ditekan. ”Harga barang pun akan semakin kompetitif,” kata Kamaludin.

Selain itu, keterbukaan akses, termasuk baiknya kualitas jalan, juga akan membuka peluang ekonomi bagi daerah yang dilewati. Misalnya daerah penghasil pertanian dan perkebunan di Bengkulu bisa menjangkau pasar yang lebih luas. ”Karena itu, pembangunan infrastruktur menjadi faktor penting untuk pertumbuhan ekonomi Bengkulu,” ujarnya.