Masa Tanggap Darurat Kelaparan di Kabupaten Puncak Diperpanjang

Perbaikan sistem logistik dan antisipasi berulangnya kelaparan di Kabupaten Puncak perlu dilakukan.

KOMPAS/NINA SUSILO

Wakil Presiden Ma'ruf Amin memimpin rapat koordinasi untuk mengatasi kekeringan dan kelaparan yang melanda Distrik Agandugume dan Lambewi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Rapat dilangsungkan di kediaman resmi Wapres, Jakarta, Rabu (2/8/2023).

JAKARTA, KOMPAS — Untuk mengatasi kelaparan yang melanda beberapa distrik di Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, pemerintah memperpanjang masa tanggap darurat. Sistem distribusi logistik juga perlu diperbaiki. Selain itu, diperlukan mitigasi supaya bencana ini tidak berulang.

Wakil Presiden Ma’ruf Amin memimpin rapat di kediaman resmi Wapres di Jalan Diponegoro, Jakarta, Rabu (2/8/2023) siang, untuk memantau langkah pemerintah mengatasi kelaparan yang terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Hadir dalam rapat yang berlangsung pukul 13.00 sampai pukul 13.20, antara lain, ialah Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Agus Andrianto, Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Lilik Kurniawan, dan Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik Perum Bulog Mokhamad Suyamto.

Wapres Amin menyebutkan, cuaca ekstrem mengakibatkan kekeringan dan gagal panen di Distrik Agandugume dan Distrik Lambewi, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. ”Yang meninggal itu bukan karena kelaparan, tetapi karena diare dan karena cuaca,” ujarnya.

Untuk itu, langkah pertama adalah memberikan bantuan kepada warga. Hal ini dilakukan di masa tanggap darurat yang awalnya ditetapkan selama satu minggu. Dalam rapat, Wapres meminta masa tanggap darurat ditambah menjadi dua minggu. Sejauh ini, pengiriman bantuan sudah dilakukan. Namun, kendala cuaca dan jalur logistik menghadang.

”Sebenarnya semua logistik sudah tersedia (untuk dikirimkan), tetapi ada masalah cuaca dan kedua itu distribusi dari tempat pengiriman pertama ke daerah-daerah itu tidak ada akses sehingga harus dipanggul,” kata Wapres Amin.

Bantuan pemerintah umumnya tiba di Distrik Sinak, Kabupaten Puncak. Namun, untuk menuju Distrik Agandugume dan Distrik Lambewi, pengangkutan dilakukan dengan tenaga manusia.

Baca juga: Masalah Kelaparan Berulang, Pusat Siapkan Lumbung Pangan di Papua Tengah

KOMPAS/NINA SUSILO

Wakil Presiden Ma'ruf Amin memberikan keterangan seusai memimpin rapat koordinasi untuk mengatasi kekeringan dan kelaparan yang melanda Distrik Agandugume dan Lambewi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Rapat dilangsungkan di kediaman resmi Wapres, Jakarta, Rabu (2/8/2023).

Panglima TNI Laksamana Yudo menambahkan, distribusi bantuan terus didukung. Alutsista juga digunakan untuk mengirimkan bantuan. Pesawat Twin Otter dan pesawat Caravan dikerahkan untuk mengirimkan bantuan. Namun, bila cuaca tidak memungkinkan, masih dicari solusi distribusi bantuan selain secara manual.

Sejauh ini, menurut Yudo, sebanyak 10 ton bantuan dari Kementerian Sosial, 8 ton bantuan dari TNI, dan bantuan dari Polri dan BNPB juga sudah dikirimkan. Selain itu, masih ada bantuan dari Panglima Kodam, tetapi belum semua terdistribusi. Yudo mengatakan, sekitar 50 personel TNI ditambah personel Polri bertugas mengamankan distribusi logistik untuk masyarakat. ”Ini adalah bantuan kemanusiaan, jadi harus semua sepakat mendahulukan,” ujarnya.

Dia juga menambahkan, tidak ada gangguan keamanan selama proses distribusi bantuan logistik.

Perum Bulog juga menyediakan cadangan beras. Di Papua, menurut Suyamto, terdapat 3.800 ton yang siap di gudang dan 7.000 ton dalam perjalanan. Untuk Provinsi Papua Tengah, di gudang Bulog yang ada di Timika terdapat stok 540 ton. Persediaan ini bisa digunakan untuk tanggap darurat. ”Bupati Puncak mengajukan 50 ton dari gudang Timika, sudah kita angkut tanggal 21 (Juli) dan terus berangsur ke lokasi,” ujar Suyamto.

HUMAS KEMENTERIAN SOSIAL

Warga yang terdampak bencana kekeringan di Distrik Agandugume dan Distrik Lambewi berjalan kaki kembali ke rumahnya setelah mengambil bantuan makanan di Distrik Sinak, Kabupaten Puncak, Papua Tengah, Kamis (27/7/2023). Waktu perjalanan dari Sinak ke Agandugume dan Lambewi memakan waktu satu hingga dua hari.

Terkait masalah kesehatan, lanjut Wapres Amin, antisipasi perlu dilakukan, terutama untuk kelompok rentan, seperti orangtua dan anak-anak. Antisipasi kejadian serupa di daerah lain juga perlu dilakukan.

Pangan

Selain langkah darurat dan memperbaiki sistem rantai logistik, menurut Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan dan Wawasan Kebangsaan Sekretariat Wapres Velix Vernando Wanggai, Wapres Amin juga menekankan pentingnya pemulihan kondisi warga dan kelanjutan pembangunan di wilayah tersebut.

Kasus kelaparan yang terungkap Juli 2023 di Kabupaten Puncak, Papua Tengah, terjadi di Distrik Agandugume, Lambewi, dan Oneri. Dalam catatan Kompas, sekitar sepuluh ribu jiwa terdampak bencana dan enam warga meninggal dunia karena sakit.

Bencana kekeringan di Kabupaten Puncak ini dipicu cuaca ekstrem dengan temperatur suhu udara di bawah 10 derajat celsius dan musim kemarau berkepanjangan. Kondisi yang terjadi sejak Mei lalu ini menyebabkan tanaman milik warga, seperti ubi dan keladi, gagal panen.

HUMAS PEMDA PUNCAK

Perwakilan warga dari dua distrik atau kecamatan yang mengalami bencana kekeringan akibat cuaca ekstrem bertemu dengan Bupati Puncak Willem Wandik di Distrik Ilaga, ibu kota Puncak, Kamis (20/7/2023). Dua distrik yang terdampak bencana kekeringan adalah Distrik Agandugume dan Distrik Lambewi.

Namun, dalam catatan Kompas, kasus kelaparan di Papua selama era kebijakan otonomi khusus terjadi berulang kali. Setidaknya terdapat lima kasus kelaparan di masa otsus, yakni tahun 2003, 2005, 2015, 2022, dan 2023.

Menurut Velix, Wapres Amin sangat memperhatikan Kabupaten Yahukimo, Nduga, dan Puncak yang sangat rentan dengan kondisi ini. Karena itu, ke depan, salah satu fokus adalah memperbaiki ketersediaan pangan lokal.