Ikhtiar Desa di Klaten Beri Jaminan Kesehatan Warganya

Name: Ikhtiar Desa di Klaten Beri Jaminan Kesehatan Warganya
Uploaded: 2023-09-04T23:54:48Z
Duration: 20 min 32 s
Description: Perkembangan sejumlah desa wisata di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, membawa berkah bagi warganya. Salah satu berkah itu berupa ditanggungnya biaya kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional warga oleh pemerintah desa.

Perkembangan sejumlah desa wisata di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, membawa berkah bagi warganya. Salah satu berkah itu berupa ditanggungnya biaya kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional warga oleh pemerintah desa.

Oleh

NINO CITRA ANUGRAHANTO

· 5 menit baca

Gemericik air terasa menyegarkan di Umbul Ponggok, Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Rabu (30/8/2023) siang. Terlihat wajah semringah para pelancong bermain air di umbul berair jernih yang menjadi destinasi wisata unggulan desa itu. Penghasilan dari umbul itu menyentuh angka Rp 5 miliar per tahun.

Umbul Ponggok hanya salah satu dari 11 unit usaha milik Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tirta Mandiri yang berada di Desa Ponggok. Pada 2023, berbagai lini usaha tersebut, termasuk toko dan kios kuliner, telah menyumbangkan Rp 2,7 miliar ke pendapatan asli desa.

Dengan kondisi itu, Pemerintah Desa Ponggok terdorong mengembalikan lagi perolehan pundi-pundinya agar lebih bermanfaat bagi segenap warga. Jalan yang dipilih adalah menanggung biaya kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi warga desa tersebut lewat Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

”Biaya kesehatan memang mahal. Saya sering dimintai surat keterangan miskin oleh warga biar bisa periksa. Maka, inisiatif ini saya munculkan di musyawarah desa. Bisa atau tidak jika anggaran desa untuk membiayai keperluan tersebut,” kata Kepala Desa Ponggok Junaedi Mulyono.

FERGANATA INDRA RIATMOKO
Suasana lengang terlihat di obyek wisata Umbul Ponggok di Desa Ponggok, Polanharjo, Klaten, Jawa Tengah, yang masih ditutup akibat pandemi Covid-19, Jumat (26/6/2020).

Sejak 2016, Junaedi merintis program untuk menanggung kepesertaan JKN warga desanya. Saat itu, ada sekitar 300 keluarga yang belum menjadi peserta JKN. Untuk tahap awal, program itu diprioritaskan bagi warga miskin yang tidak memperoleh bantuan pemerintah. Jumlahnya sekitar 160 keluarga.

Meski bermanfaat, ungkap Junaedi, langkahnya mengawali program itu tidak mudah. Sebagian warga sempat meragukan. Namun, ia bergeming.

Selaku kepala desa, Junaedi merasa bisa berkontribusi membantu warga dengan memberikan perlindungan kesehatan lebih. Apalagi, kesehatan termasuk salah satu kebutuhan hidup yang paling penting bagi warga.

”Dulu memang belum familier seperti sekarang. Ketika awal pendataan saja, mereka tidak percaya. Mereka bertanya apa manfaatnya. Malah ada kesan menolak,” kenang Junaedi.

Dari tahun ke tahun, Junaedi terus berusaha meningkatkan jumlah warga yang ditanggung kepesertaannya. Pada tahun 2018, sekitar 98 persen warga dari Desa Ponggok telah menjadi peserta JKN. Capaian itu pun bertahan sampai sekarang.

Alhasil, desa itu diberi penghargaan sebagai Desa JKN oleh BPJS Kesehatan pada 2022. Penghargaan itu sebagai bentuk keikutsertaan pemerintah desa memastikan setidaknya 95 persen warga dari desa itu menjadi peserta JKN.

”Kini, warga sudah tidak perlu takut-takut lagi untuk periksa. Mereka tinggal berangkat saja ke faskes (fasilitas kesehatan) terdekat. Bahkan, kami juga siap jemput dan mengantar dengan ambulans desa,” kata Junaedi.

Baca juga: BPJS Kesehatan Kita

Nur Islamiyati (40), warga Desa Ponggok, termasuk yang merasakan manfaat dari penanggungan iuran JKN oleh desa. Ayahnya dijadikan peserta JKN berkat program desa tersebut.

Kini, ia tak perlu resah jika harus memeriksakan kondisi kesehatan sang ayah yang mengidap penyakit diabetes. Apalagi, kontrol kesehatan mesti dilakukan setidaknya satu bulan sekali.

”Kami sangat terbantu. Penghasilan saya pas-pasan. Hanya dua juta per bulan. Barangkali kalau tidak ada program ini, saya mesti keluar uang Rp 300.000 sampai Rp 400.000 sekali periksa. Walau cuma kelas III, kami sudah tertolong sekali,” kata Nur.

Kini, warga sudah tidak perlu takut-takut lagi untuk periksa. Mereka tinggal berangkat saja ke faskes terdekat.

Selain Desa Ponggok, desa lain yang menggratiskan iuran JKN bagi warganya adalah Desa Wunut, Kecamatan Tulung, Klaten. Lagi-lagi, destinasi wisata yang membuat desa ini bisa melakukan inovasi seperti itu.

Destinasi wisata itu bernama Umbul Pelem. Pengelolanya adalah BUMDes Sumber Kamulyan yang berada di Desa Wunut. Pada 2022, pendapatan dari destinasi itu mencapai Rp 4,6 miliar. Dari jumlah tersebut, Rp 2,4 miliar dimasukkan menjadi pendapatan asli desa.

”Alhamdulillah, pendapatan asli desa memungkinkan membayarkan BPJS. Apalagi ada kebiasaan saling meminjam kartu untuk periksa. Akhirnya, dengan kami membayar, sekarang semua warga bisa periksa tanpa khawatir lagi,” kata Kepala Desa Wunut Iwan Sulistiya Setyawan.

Iwan menjelaskan, pihaknya tak pandang bulu perihal latar belakang ekonomi warga yang ditanggung biaya kepesertaan JKN-nya. Asalkan mereka bersedia, warga bisa digratiskan iuran jaminan kesehatan tersebut. Namun, tingkat layanannya hanya kelas III. Mereka dipersilakan membayar iuran pribadi jika ingin meningkatkan kelas layanan.

Sejauh ini, lanjut Iwan, jumlah warga yang ditanggung biaya iuran jaminan kesehatan tersebut mencapai 500 orang. Adanya kebijakan itu membuat seluruh warga dari desa itu sudah terjangkau layanan JKN dengan persentase 100 persen.

Adapun warga lain yang iurannya tak ditanggung merupakan penerima bantuan yang dibayarkan oleh pemerintah ataupun perusahaan tempat bekerja masing-masing warga.

Sama halnya seperti Desa Ponggok, Desa Wunut juga memperoleh penghargaan sebagai Desa JKN dari BPJS Kesehatan pada 2022. Iwan tak menyangka bakal diganjar apresiasi seperti itu. Keinginannya sekadar membantu warga yang belum terlindungi jaminan kesehatan.

”Yang jelas, dengan program ini, niat kami hanya melindungi masyarakat dari segi kesehatannya. Maka, kalau ada apa-apa itu mereka tidak kesulitan. Karena, kita tahu biaya kesehatan ini mahal,” kata Iwan.

SEKAR UNTUK KOMPAS
Ilustrasi obat yang diperoleh peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat.

Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Klaten Tri Nyantosani Widyawardani mengatakan, pemerintah daerah juga terus berupaya meningkatkan angka kepesertaan program JKN.

Untuk mewujudkan hal itu, Dinkes Klaten pun berkoordinasi dengan Dinas Sosial Klaten, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Klaten, hingga BPJS Kesehatan.

Pada 2022, besaran penduduk Klaten yang resmi terdaftar sebagai peserta program JKN mencapai 95,48 persen dari total 1.276.535 orang. Capaian itu berbuah penghargaan ”Universal Health Coverage” dari BPJS Kesehatan.

Setelah itu, angka kepesertaan JKN di Klaten terus meningkat. Pada 2023, angka kepesertaannya menyentuh 97,80 persen dari 1.257.392 orang.

Nyantosani menyebut, persoalan ekonomi kerap menjadi alasan bagi warga yang tidak rutin membayar iuran JKN. Untuk itu, ia merasa bersyukur dengan hadirnya desa-desa yang mampu menanggung iuran tersebut. Langkah itu mampu meningkatkan perlindungan bagi masyarakat dari segala macam risiko kesehatan.

”Harapannya, desa-desa lain bisa mengikuti seperti ini. Kami berharap seluruh masyarakat memiliki jaminan kesehatan. Entah dalam keadaan sehat atau sakit karena sakit tidak bisa diprediksi datangnya. Dengan adanya jaminan itu, mereka tidak perlu khawatir lagi ditangani,” kata Nyantosani.

Direktur BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti turut mengapresiasi upaya Desa Ponggok dan Desa Wunut yang ikut mengusahakan angka kepesertaan 100 persen JKN. Hal itu sejalan dengan upaya BPJS Kesehatan yang tengah mendorong berbagai daerah untuk berstatus universal health coverage.

”Kami menyampaikan apresiasi. Ini bentuk penerapan nilai-nilai gotong royong yang bisa dirasakan seluruh warga desa,” kata Ghufron lewat pesan singkatnya.

Editor:

HARIS FIRDAUS

jawa tengah jkn klaten utama umbul ponggok