Penjabat Gubernur Sulsel Bahas Utang Daerah di Hari Pertama Kerja

Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar Baharuddin memastikan akan mengawal pemilu damai dan jujur. Dia juga akan fokus membenahi berbagai persoalan daerah di antaranya utang.

DOKUMENTASI HUMAS PEMPROV SULSEL

Serah terima jabatan Gubernur Sulawesi Selatan berlangsung di Makassar, Rabu (6/9/2023). Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar Baharuddin menjadi Penjabat Gubernur Sulsel menggantikan A Sudirman Sulaiman yang berakhir masa jabatannya.

—

Baru tiba di Makassar pada Rabu (6/9/2023) pagi, Bahtiar langsung mendatangi kantor gubernur dan berkunjung ke DPRD Sulsel. Menjelang sore, Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum di Kementerian Dalam Negeri ini langsung mengikuti seremonial serah terima jabatan di rumah dinas Gubernur Sulsel.

Salah satu hal yang dibicarakan bersama DPRD adalah perihal utang daerah. Bahtiar mengatakan, informasi dari DPRD Sulsel, ada utang Pemprov Sulsel sebesar Rp 1,2 triliun. Utang ini berasal dari APBD 2022-2023.

Baca juga: Dilantik Mendagri, Sembilan Penjabat Gubernur Ditugaskan Kawal Pemilu dan Pilkada

KOMPAS/RENY SRI AYU ARMAN

Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar Baharuddin berfoto bersama Ketua DPRD Sulsel A Ina Kartika Sari dan Wakil Ketua DPRD Syaharuddin Alrif (kiri) dan Darmawangsyah Muin (kanan)

”Tadi dari pembicaraan dengan ketua DPRD dan seluruh fraksi, ada 129 persoalan dan salah satunya tentang itu (utang). Akan kami bicarakan khusus soal ini. Saya akan minta masukan dan data terkait hal ini,” katanya.

”Sampai hari ini saya adalah dirjen dan setelah usai menjabat kembali ke Kementerian Dalam Negeri. Tugas saya menjalankan memastikan pemilu, pilkada berjalan lancar, aman, luber, jurdil,” katanya.

Wakil Ketua DPRD Sulsel Syaharuddin Alrif mengatakan, utang berasal dari dana Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Dana Bagi Hasil (DBH), dan berbagai kegiatan yang tidak selesai. ”Akan kami hitung kembali apakah sudah ada yang terbayar dan berapa besar,” katanya.

KOMPAS/RENY SRI AYU ARMAN

Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar Baharuddin didampingi Ketua DPRD Sulsel A Ina Kartika Sari menjawab pertanyaan wartawan di Makassar, Rabu (6/9/2023).

”Soal mutasi pegawai menganggu kerja pelayanan dan program pembangunan lainnya. Gonta-ganti pejabat membuat banyak program tidak jalan dan serapan anggaran jadi rendah. Ini sudah triwulan keempat, tapi serapan anggaran masih 51 persen,” kata Syamsuddin Karlos, Ketua Fraksi PAN.

Ketua DPRD Sulsel A Ina Kartika Sari mengakui, soal utang dan mutasi besar-besaran di Pemprov dalam kurun setahun terakhir menjadi persoalan khusus. Oleh karena itu, masalah ini akan dibahas dengan badan anggaran DPRD.

”Penjabat gubernur juga akan memberi perhatian soal itu. Intinya akan dilihat kembali soal penganggaran ini. Akan ada audit dan mungkin sejumlah program akan di cut off dulu,” katanya.

Baca juga: Ada Nuansa Kepentingan Politik pada Penunjukan Penjabat Gubernur