Sanksi terhadap Gibran, Basarah: Biar Masyarakat yang Menilai
Soal sanksi terhadap Gibran yang menjadi bakal calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto, Ahmad Basarah mengatakan biar masyarakat yang menilai.
Oleh
DEFRI WERDIONO
·3 menit baca
MALANG, KOMPAS — Mengenai sanksi yang akan dijatuhkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terhadap Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka, Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan Ahmad Basarah mengatakan biar masyarakat yang menilai.
Sampai detik ini, ujar Basarah, Gibran masih menjabat sebagai Wali Kota Solo. PDI-P juga masih terus mengawal pemerintahan Gibran sebagai wali kota, termasuk pemerintahan saudara iparnya, Bobby Nasution sebagai Wali Kota Medan, dan pemerintahan Presiden Joko Widodo.
”Sanksinya biarkan masyarakat yang menilai, masyarakat yang memberikan penilaian kepada Mas Gibran. Yang pasti, sampai saat ini, Mas Gibran masih tercatat sebagai kader PDI-P yang telah diperjuangkan dan ditugaskan sebagai Wali Kota Solo,” ujarnya.
Ahmad Basarah mengatakan hal itu menjawab pertanyaan awak media soal sikap PDI-P terhadap Gibran yang menjadi bakal calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto seusai dirinya menjadi pembicara kunci pada Seminar Fraksi PDI-P ”Spirit Resolusi Jihad dalam Mempertahankan NKRI”-Refleksi Peringatan Hari Santri Ke-9 di Pendopo Kabupaten Malang, Jawa Timur, Selasa (24/10/2023) sore.
Kembali disinggung soal belum adanya sanksi tegas terhadap Gibran, Basarah menjawab akan melihat nanti. Yang pasti, apa yang terjadi saat ini merupakan situasi politik yang tidak biasa. Maka, PDI-P akan menilai dan melihat perkembangan situasi politik ke depan seperti apa.
”Yang pasti, kita siap untuk mengikuti tahapan-tahapan pemilu presiden yang sudah diatur tahapan-tahapannya oleh Komisi Pemilihan Umum,” ucapnya. PDI-P sudah membahas masalah ini, termasuk dinamika politik nasional yang terjadi.
Sanksinya biarkan masyarakat yang menilai, masyarakat yang memberikan penilaian kepada Mas Gibran.
Disinggung soal klarifikasi terhadap Gibran, menurut Basarah komunikasi dengan Gibran selalu ada.
”Beliau (Gibran) terakhir juga ketemu dengan Mbak Puan (Puan Maharani), ya, pokoknya PDI-P fine-fine saja. Kita terus bergembira bersama rakyat, ingin tersenyum bersama rakyat, dan kita ingin menjadikan pemilu presiden ini sebagai pesta demokrasi yang menggembirakan. Jangan pesta demokrasi yang menyedihkan, apalagi menyusahkan hati kita,” katanya.
Adapun soal dampak elektoral nama Mahfud MD yang menjadi calon wakil presiden mendampingi Ganjar Pranowo, dalam beberapa hari terakhir, Basarah menyatakan Mahfud memang berasal dari Madura, Jatim, dan kader Nahdlatul Ulama (NU). Namun, dia juga sudah menjadi tokoh kaliber nasional.
Mahfud telah mengalami penugasan di Trias Politika, pernah menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi; Menteri Pertahanan di era Presiden Abdurrahman Wahid; Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan di era Presiden Joko Widodo; dan anggota DPR.
Dengan demikian, pihaknya punya keyakinan bahwa dukungan terhadap Mahfud MD bukan hanya dari Madura, Jatim, dan NU saja, melainkan juga dari seluruh lapisan. Apa yang dimiliki Mahfud menjadi role model bagi mereka yang gandrung akan pemimpin yang punya ketegasan, keberanian, dan ketulusan.
”Dia dikagumi oleh masyarakat Indonesia dari berbagai suku, agama, dan etnis karena pemikiran dan kepemimpinannya yang melampaui sekat suku, agama, etnis, profesi, bahkan generasi,” katanya.
Sementara itu, dalam sambutannya, Bupati Malang M Sanusi mengatakan, momentum Hari Santri menjadi salah satu titik balik kemajuan dan percepatan pembangunan sumber daya manusia di pesantren.
Dia juga mengingatkan keberadaan ulama menjadi sosok penting dalam pembentukan karakter para santri. Pihaknya mengajak semua pihak yang memiliki peran dalam memajukan kualitas pesantren untuk bersama-sama memegang komitmen memajukan pendidikan dan budaya di wilayah Malang.