Hasil Ekskavasi, Situs di Kawasan Bandara Kediri Diduga Kuat Petirtaan
Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XI melakukan ekskavasi terhadap temuan situs di kawasan Bandara Dhoho, Kediri. Hasil ekskavasi menguatkan dugaan bahwa situs itu merupakan petirtaan masa lampau.
Oleh
DEFRI WERDIONO
·3 menit baca
DISPARBUD KAB KEDIRI
Tim arkeolog dari Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XI, Rabu (25/10/2023), tengah mengekskavasi situs di kawasan Bandara Dhoho, di Desa Tanjung, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri, Jawa Timur.
KEDIRI, KOMPAS — Kegiatan ekskavasi situs arkeologi di kawasan Bandara Dhoho, Desa Tanjung, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, terus dilakukan. Hasil ekskavasi yang dilakukan Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XI itu makin mengukuhkan dugaan sebelumnya bahwa situs tersebut merupakan petirtaan masa lampau.
Dalam proses ekskavasi yang berlangsung selama sepekan terakhir, tim arkeolog telah menemukan struktur batu bata dengan denah berbentuk huruf U. Struktur itu berada di sisi barat, selatan, dan timur dengan tebal 130-135 sentimeter (cm). Batu bata penyusun struktur itu memiliki panjang 32 cm, lebar 22 cm, dan tebal 7 cm.
”Selain struktur menghadap ke utara, di bagian tengah ada bilik dengan lebar 160 cm. Di bagian dinding dalam, sisi selatan, juga terdapat lubang berukuran 27 cm x 56 cm,” ujar Koordinator Tim Arkeolog Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah (BPKW) XI Muhammad Ikhwan, Rabu (25/10/2023).
Dari struktur yang tampak, Ikhwan belum bisa memastikan situs itu dibangun pada masa kerajaan apa. Sebab, petunjuk terkait angka tahun soal petirtaan yang terpendam tanah sedimen sungai itu belum ditemukan. Namun, situs tersebut dibangun pada masa Kerajaan Kediri-Majapahit.
BALAI PELESTARIAN KEBUDAYAAN WILAYAH XI
Situs di kawasan Bandara Dhoho di Desa Tanjung, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, yang diekskavasi oleh tim dari Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XI, Selasa (24/10/2023).
Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri Adi Suwignyo mengatakan, ekskavasi situs di Desa Tanjung merupakan tindak lanjut dari temuan beberapa tahun lalu. Tujuan ekskavasi itu untuk mengungkap kronologi, aspek fungsi, dan rekomendasi pengembangan.
”Hasil ekskavasi mengungkap hal di atas. Soal fungsi, misalnya, dugaan awal petirtaan. Ternyata benar petirtaan. Sedangkan untuk pengembangan, karena morfologi tanahnya sudah berubah maka tidak bisa difungsikan secara normal. Jadi, nanti sifatnya menjadi monumen saja,” katanya.
Proses ekskavasi bekerja sama dengan BPKW XI baru dilakukan saat ini dengan alasan skala prioritas, yakni mendahulukan pembangunan Bandara Dhoho yang menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN).
Agar tidak mengganggu PSN, ekskavasi baru dilakukan belakangan. Progres pembangunan bandara yang dibiayai oleh PT Gudang Garam itu telah mencapai 80-90 persen.
DISPARBUD KAB KEDIRI
Tim arkeolog dari Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XI, Rabu (25/10/2023), tengah mengekskavasi situs di kawasan Bandara Dhoho, di Desa Tanjung, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri, Jawa Timur.
”Biar PSN-nya berjalan dulu, agar tidak ribet. Namun, kami juga sudah berkoordinasi dengan PT SDHI (Surya Dhoho Investama) selaku pengembang dan sudah ada pernyataan kesiapan untuk melestarikan,” ucap Adi,
Situs di Desa Tanjung itu sebenarnya berada di luar area proyek pembangunan Bandara Dhoho. Namun, tanah tempat situs itu berada merupakan milik pengembang proyek bandara. Lokasi situs tersebut berada di sisi barat, dekat akses jalan baru menuju Kecamatan Tarokan.
Ekskavasi situs di Desa Tanjung merupakan tindak lanjut dari temuan beberapa tahun lalu.
Adi mengatakan, menurut rencana, situs tersebut akan menjadi rest area atau tempat istirahat di kawasan bandara. Selain situs arkeologi itu, di lokasi tersebut juga terdapat punden desa.
Bandara Dhoho mulai dibangun April 2020 dan ditargetkan beroperasi akhir 2023. Panjang landasan bandara itu mencapai 3.300 meter sehingga bisa didarati oleh pesawat berbadan lebar. Dhoho menjadi bandara pertama dengan pembiayaan swasta murni kerja sama pemerintah dan badan usaha dengan pihak swasta sebagai pemrakarsa.
