Presiden Jokowi meninjau langsung perbaikan ruas jalan Simpang Randu-Seputih Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung. Perbaikan ditargetkan selesai Desember 2023.
Oleh
VINA OKTAVIA
·5 menit baca
LAMPUNG TENGAH, KOMPAS — Presiden Joko Widodo meninjau langsung perbaikan ruas jalan Simpang Randu-Seputih Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung, Jumat (27/10/2023). Perbaikan jalan diharapkan selesai pada Desember 2023.
Presiden Joko Widodo tiba di ruas jalan Simpang Randu-Seputih Surabaya sekitar pukul 10.00. Presiden didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono serta Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Lampung Susan Novelia juga turut mendampingi Presiden meninjau progres perbaikan jalan.
Setiba di lokasi, Presiden melihat maket proyek perbaikan jalan yang dikerjakan oleh BPJN Lampung. Presiden lalu berjalan kaki untuk mengecek langsung kondisi dan ketebalan rigidbeton. Presiden Jokowi juga sempat berdialog dengan beberapa warga di sekitar lokasi.
”Hari ini saya ingin memastikan bahwa apa yang saya lihat lima bulan lalu semuanya sudah berjalan dan memang belum selesai 100 persen, baru kira-kira 60 sampai 70 persen,” kata Presiden Jokowi saat memberikan keterangan kepada media seusai meninjau perbaikan jalan.
Presiden mengakui, saat ini kondisi jalan rusak yang ia lewati lima bulan lalu kini sudah mulus. ”Semuanya sudah mulus, jadi di dalam mobil, ya, bisa tidur,” ucap Presiden.
Presiden menuturkan, Lampung mendapatkan alokasi anggaran sekitar Rp 800 miliar untuk perbaikan 17 ruas jalan di Lampung. Perbaikan jalan menggunakan beton rigid setebal 30 sentimeter itu diharapkan bisa awet hingga puluhan tahun. ”Kita harapkan, dengan pembangunan seperti ini, rakyat tidak mengeluh lagi mengenai jalan yang rusak,” kata Presiden.
Presiden menjelaskan, perbaikan jalan di Lampung merupakan kerja sama antara Kementerian PUPR dan Pemerintah Provinsi Lampung. Selain anggaran dari pusat, pemerintah daerah juga mengalokasikan APBD untuk perbaikan ruas jalan tersebut.
Kombinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah ini dinilai baik untuk mempercepat pembangunan di daerah. Presiden menyebut, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi juga berperan sehingga proses perbaikan jalan di Lampung bisa berjalan cepat. Perbaikan jalan diharapkan selesai pada Desember 2023.
Berdasarkan pantauan Kompas, jalan-jalan berlubang dari Simpang Randu hingga Pasar Baru Rumbia, Lampung Tengah, sebagian besar sudah berubah menjadi jalan beton. Waktu tempuh yang dibutuhkan untuk melewati jalan itu juga jauh lebih cepat.
Semuanya sudah mulus, jadi di dalam mobil, ya, bisa tidur.
Saat ini, waktu yang dibutuhkan untuk berkendara dari Simpang Randu hingga Pasar Baru Rumbia sejauh 10 kilometer hanya sekitar 15 menit. Saat kondisi jalan rusak parah, pengendara membutuhkan waktu hampir satu jam untuk melewati jalan tersebut.
Titin (46), pedagang sepatu di Pasar Baru Rumbia, menuturkan, perbaikan jalan itu sudah dinantikan masyarakat selama lebih dari 30 tahun. Kondisi jalan yang baik membuat pedagang lebih mudah berbelanja barang ke luar kabupaten.
”Saat jalan masih rusak, saya lebih banyak membeli sepatu dari Kota Metro menggunakan paket. Kalau sekarang sudah bisa belanja langsung,” katanya.
Seusai meninjau jalan rusak, Presiden melanjutkan kunjungan ke Pasar Baru Rumbia. Di sana, Presiden menemui pedagang yang sudah menunggu. Kedatangan Presiden ke Rumbia disambut oleh ribuan warga setempat.
Ratmi (42), warga Rumbia, menuturkan, warga sudah lama menantikan kedatangan Presiden Joko Widodo. Sebelumnya, warga sempat kecewa karena Presiden tidak sampai mengunjungi Pasar Baru Rumbia saat meninjau jalan rusak pada awal Mei 2023. Namun, kali ini ia senang karena Presiden benar-benar datang ke sana.
Ruas jalan
Kepala BPJN Lampung Susan Novelia mengatakan, ruas jalan Simpang Randu-Seputih Surabaya sepanjang 14 kilometer merupakan salah satu ruas jalan yang diperbaiki menggunakan dana APBN. Total anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan ruas jalan itu sebesar Rp 102,1 miliar. Adapun progres pengerjaan saat ini telah mencapai 61,28 persen.
Selain ruas jalan tersebut, masih ada 16 ruas jalan lain di Lampung yang saat ini sedang diperbaiki. Perbaikan jalan yang tersebar di 11 kabupaten itu ditargetkan bisa selesai akhir tahun ini.
Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahardian menjelaskan, pemerintah pusat menyiapkan anggaran Rp 14,7 triliun untuk perbaikan jalan-jalan rusak di daerah, baik jalan provinsi maupun kabupaten. Anggaran perbaikan jalan itu diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2023, bersumber dari APBN.
Ia menjelaskan, penggunaan APBN untuk perbaikan jalan di daerah dilakukan karena kemampuan fiskal pemerintah daerah untuk menangani jalan rusak terbatas akibat pandemi Covid-19. Program perbaikan jalan yang menggunakan SDM lokal ini diharapkan dapat membuka lapangan pekerjaan dan menggerakkan perekonomian di daerah.
Hedy menambahkan, perbaikan jalan rusak di daerah merupakan salah satu upaya pemerataan pembangunan. Harapannya, daerah yang menjadi basis ekonomi kerakyatan, seperti perkebunan dan industri kecil, bisa berkembang lebih baik.
Infrastruktur jalan yang baik juga diharapkan dapat menekan biaya logistik. Di Lampung, perbaikan jalan di Lampung Tengah sangat penting karena wilayah itu menjadi akses penghubung antarkabupaten di Lampung.
Menurut Sekretaris Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Wilayah Lampung M Abi Berkah Nadi, perbaikan infrastruktur jalan di Lampung diyakini dapat mengungkit perekonomian di Lampung Tengah dan sekitarnya. Industri besar, seperti kawasan Tambak Udang Bratasena yang saat ini mati, diharapkan bisa bangkit kembali. Industri kecil yang ada di sana juga bisa lebih maju.
Ia mendorong agar pemerintah daerah juga mengembangkan sistem transportasi publik untuk mempercepat kemajuan di daerah. Layanan transportasi diharapkan dapat mendorong sektor-sektor lain, seperti perdagangan dan pariwisata, berkembang lebih pesat.
Pemerintah daerah juga harus meningkatkan anggaran untuk infrastruktur. Idealnya, anggaran untuk infrastruktur di daerah mencapai 25-30 persen dari total APBD. Selain dana APBD, pemerintah daerah juga bisa bekerja sama dengan pihak swasta untuk meningkatkan infrastruktur jalan dan membangun layanan transportasi publik bagi masyarakat.