Buruh Kecewa UMP Jateng Naik 4,02 Persen, Pengusaha Sebut Sudah Sesuai

Besaran kenaikan upah minimum provinsi di Jateng 4,02 persen disikapi beragam. Pekerja menyebut, angka itu terlalu kecil. Sementara itu, pengusaha setuju dan menyebut keputusan itu sesuai dengan kondisi di Jateng.

KOMPAS/P RADITYA MAHENDRA YASA

Aktivitas pekerja yang memilah lembaran karet sesuai dengan kualitasnya sebelum dikirim ke perusahaan penerimanya di pabrik pengolahan karet PT Perkebunan Nusantara IX, Kebun Ngobo, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Rabu (26/7/2023).

SEMARANG, KOMPAS — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengumumkan upah minimum di wilayahnya naik 4,02 persen dari tahun lalu. Besaran kenaikan UMP itu lebih rendah dari yang diharapkan para buruh. Sementara itu, pengusaha menyebut, kenaikan itu sudah sesuai dengan kondisi yang ada.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jateng Ahmad Azis menyebut, UMP tahun 2024 sebesar Rp 2.036.947. Nilai itu naik sekitar 4,02 persen dari UMP 2023 sebesar Rp 1.958.169,69.

Menurut Aziz, penetapan UMP dihitung dengan formula upah minimum tahun sebelumnya ditambah nilai penyesuaian dari unsur inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan nilai alfa. Nilai alfa merupakan wujud indeks tertentu, yang ditentukan dengan mempertimbangkan tingkat penyerapan tenaga kerja dan rata-rata atau median upah di tiga periode terakhir tahun berjalan.

KOMPAS/P RADITYA MAHENDRA YASA

Buruh saat berkonvoi menggunakan kendaraannya menuju lokasi peringatan Hari Buruh Internasional di depan Kantor DPRD Jawa Tengah, Kota Semarang, Senin (1/4/2023).

”Inflasi tahunan September 2023 terhadap September 2022 sebesar 2,49 persen, pertumbuhan ekonomi 5,11 persen, dan nilai alfa 0,30,” ujar Aziz, Selasa (21/11/2023).

Menurut Aziz, penentuan UMP itu juga mempertimbangkan rekomendasi hasil rapat pleno dewan pengupahan provinsi yang terdiri dari unsur pemerintah, pakar atau akademisi, serikat pekerja, dan asosiasi pengusaha. Rapat pleno dewan pengupahan Jateng dilakukan pada Kamis (16/11/2023).

Baca juga: UMP Naik 8,01 Persen, Jateng Bakal Pakai UMK

Aziz menyebut, UMP itu berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Pekerja dengan kualifikasi tertentu dapat diberikan upah lebih besar dari UMP sesuai dengan pedoman struktur dan skala upah.

KOMPAS/P RADITYA MAHENDRA YASA

Pekerja menata botol sirup berbagai rasa yang akan meningkat permintaannya untuk menyambut Lebaran di Ada Swalayan, Kota Semarang, Jawa Tengah, Jumat (7/4/2023).

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) kecewa dengan keputusan Pemerintah Jateng yang menentukan kenaikan UMP sebesar 4,02 persen tersebut. Sekretaris KSPI Jateng Aulia Hakim menyebut, hal itu akan membuat Jateng semakin tertinggal dari provinsi lain.

Sebelumnya, KSPI telah mengusulkan kenaikan UMP sebesar 15 persen kepada Penjabat Gubernur Jateng Nana Sudjana. Usulan itu disampaikan kepada Nana sejak Oktober 2023.

”Konsep itu kami susun dengan kajian-kajian serta data pendukungnya, termasuk terobosan untuk memangkas disparitas upah antardaerah di Jateng. Dengan kenaikan UMP sebesar 15 persen, para buruh sedikit bisa bertahan hidup di tengah kondisi harga-harga yang melambung tinggi,” kata Aulia, Selasa malam.

KOMPAS/YUNIADHI AGUNG (MYE)

Suasana pengepakan teh di pabrik teh di Kota Slawi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Jumat (12/7/2019). Kota Slawi memiliki banyak pabrik teh dengan skala kecil hingga besar.

Aulia berharap ada keajaiban bagi para buruh pada penentuan upah minimum kabupaten/kota. Dalam penentuan UMK, Aulia berharap pemerintah setempat bisa lebih mendengarkan aspirasi para buruh sembari melihat kondisi di lapangan. ”Setidaknya (dalam penentuan) UMK, ayolah berikan yang terbaik supaya kami bisa hidup lebih layak,” imbuhnya.

Baca juga: Pekerja Tunggu Kenaikan Upah yang Relevan

Dihubungi terpisah, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jateng Frans Kongi mengatakan, pihaknya menerima keputusan pemerintah menaikkan UMP Jateng sebesar 4,02 persen. Anggota Apindo Jateng disebut Frans bakal mematuhi keputusan itu. Sebelumnya, Apindo Jateng mengusulkan kenaikan UMP sebesar 3,6 persen.

”(Besaran kenaikan) itu bagus, sudah cukup, betul-betul dipertimbangkan sesuai kondisi Jateng. Di satu pihak, buruh diperhatikan karena (kenaikan) disesuaikan dengan inflasi, inflasi kan rendah. Kepentingan dunia usaha juga diperhatikan. Menurut saya ini adalah sistem kenaikan upah yang sehat,” kata Frans.

KRISTI DWI UTAMI

Perajin sarung tenun atau alat tenun bukan mesin (ATBM) sedang melintas di depan gudang produksi PT Asaputex, Kota Tegal, Jateng, Sabtu (4/4/2020). Para pekerja diimbau untuk melakukan tindakan pencegahan penyebaran Covid-19 sebelum masuk dan keluar pabrik.

Menurut Frans, permintaan para buruh untuk menaikkan UMP sebesar 15 persen terlalu tinggi. Frans menyebut, tidak ada perusahaan yang mampu memenuhi tuntutan tersebut. Frans berharap para pekerja juga bisa menerima keputusan pemerintah demi kepentingan bersama.

”(Dengan UMP tersebut) investasi akan masuk banyak. Kita kan butuh investasi. Kalau tidak ada investasi penyerapan tenaga kerjanya bagaimana? Kalau penyerapan tidak ada, kesejahteraan masyarakat bagaimana?” tambah Frans.