Sebanyak 9.148 warga di 14 desa di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, terdampak banjir setinggi sekitar 1 meter. Hujan membuat Sungai Kapuas dan sejumlah anak sungai meluap membanjiri permukiman warga.
Oleh
EMANUEL EDI SAPUTRA
·3 menit baca
PONTIANAK, KOMPAS — Sebanyak 9.148 warga di 14 desa di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, terdampak banjir setinggi sekitar 1 meter. Hujan membuat Sungai Kapuas dan sejumlah anak sungainya meluap dan membanjiri permukiman warga.
Sungai Kapuas sepanjang 1.143 kilometer itu merupakan sungai terpanjang di Indonesia. Sungai Kapuas terletak di Kalbar membentang dari Kota Pontianak, ibu kota Provinsi Kalimantan Barat, hingga ke arah timur Kalbar melintasi Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Melawi, Kabupaten Sintang, dan di paling hulu Kabupaten Kapuas Hulu. Kapuas memiliki banyak anak sungai yang kerap meluap saat hujan.
Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kapuas Hulu, Sabtu (9/12/2023), 14 desa yang terendam banjir tersebut berada di dua kecamatan di Kabupaten Kapuas Hulu. Lokasinya berjarak sekitar 600 km dari Kota Pontianak.
Banjir di 14 desa di Kapuas Hulu tersebut ada yang terjadi sejak Sabtu (25/11/2023) dan ada pula yang terjadi sejak (27/11/2023) dan hingga Sabtu (9/12/2023) belum surut. Banjir yang terjadi di 14 desa merendam setidaknya 976 rumah dan 97 fasilitas umum.
Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Kapuas Hulu Yanto Susanto, Sabtu, menuturkan, ketinggian banjir berdasarkan laporan dari camat setempat sekitar 1 meter. Sejauh ini tidak ada warga yang mengungsi. Warga membangun panggung di rumah masing-masing dan bertahan di rumah.
Jalan utama juga ada yang masih digenangi banjir, yaitu akses yang menghubungkan Kecamatan Ambaloh Hilir menuju Desa Nanga Manday di Kecamatan Bika. Menurut Yanto, banjir setinggi 1 meter menggenangi jalan di ruas tersebut sejauh belasan kilometer. Meskipun demikian, warga memiliki akses alternatif karena, selain jalur darat, masih terdapat transportasi sungai.
”Kewaspadaan terhadap curah hujan berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) hingga tanggal 13 Desember. Peringatan dini setiap hari diinformasikan,” ujar Yanto.
Terkait sejauh mana logistik bantuan untuk warga terdampak banjir, Yanto menuturkan, saat ini pihaknya masih dalam proses pembuatan Surat Keputusan (SK) Tanggap Darurat Bencana Banjir. Jika SK sudah keluar, kata Yanto, pihaknya segera menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang terdampak banjir.
”Kami memiliki persediaan 100 ton beras. Untuk menyalurkan stok beras itu, diperlukan SK Tanggap Darurat dan kerja sama dengan dinas pertanian dan pangan yang kini sedang berproses,” kata Yanto.
Yanto menuturkan lebih lanjut, BPBD Kabupaten Kapuas Hulu hampir setiap hari mengimbau masyarakat secara berjenjang untuk memperkuat mitigasi bencana. Di sisi lain, banjir juga sekarang bisa diprediksi oleh masyarakat.
Potensi bencana yang perlu diwaspadai adalah banjir.
Prakirawan BMKG Bandara Supadio Pontianak, Supriyadi, menuturkan, hingga tanggal 13 Desember sebagian besar wilayah Kalbar masih diguyur hujan dengan intensitas tinggi. Di Kabupaten Kapuas Hulu hingga tanggal 11 Desember juga potensi hujan masih tinggi.
”Potensi bencana yang perlu diwaspadai adalah banjir,” ujar Supriyadi.
Berdasarkan data BPBD Provinsi Kalbar, di Kalbar terdapat 471 desa/kelurahan dan 104 kecamatan rawan banjir yang tersebar di 14 kabupaten/kota. Dari jumlah tersebut, Kabupaten Kapuas Hulu memiliki jumlah desa rawan banjir terbanyak, yaitu 104 desa/kelurahan.
Masih berdasarkan data BPBD Provinsi Kalbar, pada 2022 terdapat 55 kejadian bencana di Kalbar. Sebanyak 39 di antaranya merupakan bencana banjir dan merupakan jumlah bencana terbanyak yang terjadi.
Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalbar Nikodemus Ale menilai, banjir juga akibat menurunnya daya dukung lingkungan. Apabila melihat prakiraan cuaca yang dikeluarkan BMKG yang masih akan turun hujan hingga pertengahan Desember 2023 di Kabupaten Kapuas Hulu, bukan tidak mungkin akan semakin memperburuk kondisi banjir yang terjadi. Bencana banjir selalu akan mengorban masyarakat. Apalagi dengan karakter permukiman berada pada jalur daerah aliran sungai.
Pemerintah hendaknya melibatkan masyarakat dalam perencanaan penggunaan lahan serta membangun sistem peringatan kebencanaan sehingga bisa meminimalkan bencana ekologis dan membangun masyarakat sadar bencana.
Evaluasi perizinan juga harus dilakukan kepada perusahaan-perusahan yang berbasis hutan dan lahan agar tidak memperburuk kondisi lingkungan serta berani memberikan sanksi bagi perusahaan yang lalai dalam komitmen terhadap lingkungan hidup.