logo Kompas.id
NusantaraJalan Panjang Menggapai...
Iklan

Jalan Panjang Menggapai Konektivitas Antardaerah

Ikhtiar mewujudkan konektivitas antardaerah terus dilakukan lewat pembangunan infrastruktur darat, laut, dan udara.

Oleh
TIM KOMPAS
· 12 menit baca
Rangkaian moda transportasi kereta ringan (LRT) melintas di lengkung jembatan bentang (<i>loongspan</i>) di atas Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Selasa (29/08/2023). LRT Jabodebek yang baru beroperasi ini melengkapi transportasi publik yang telah dibangun pemerintah pusat dan Pemrov DKI Jakarta, yaitu angkutan massal cepat (MRT) Jakarta, kereta rel listrik (KRL), dan kereta bandara, serta yang dibangun Pemrov DKI, yaitu LRT Jakarta dan Transjakarta.
KOMPAS/PRIYOMBODO

Rangkaian moda transportasi kereta ringan (LRT) melintas di lengkung jembatan bentang (loongspan) di atas Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Selasa (29/08/2023). LRT Jabodebek yang baru beroperasi ini melengkapi transportasi publik yang telah dibangun pemerintah pusat dan Pemrov DKI Jakarta, yaitu angkutan massal cepat (MRT) Jakarta, kereta rel listrik (KRL), dan kereta bandara, serta yang dibangun Pemrov DKI, yaitu LRT Jakarta dan Transjakarta.

Di usia ke-78, bukan perkara mudah bagi Indonesia mewujudkan konektivitas antardaerah. Pembangunan infrastruktur secara masif terus dilakukan untuk mendukung konektivitas darat, laut, dan udara. Namun, jalan yang harus dilalui masih cukup panjang untuk menggapai mimpi konektivitas yang menjangkau 17.001 pulau di Tanah Air.

Pembangunan infrastruktur bandara menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan konektivitas antardaerah. Pengoperasian Bandara Mentawai di Sumatera Barat mulai 25 Oktober 2023, misalnya, diharapkan mempermudah mobilitas masyarakat dan mendorong sektor pariwisata di Kepulauan Mentawai.

”Saya yakin dengan semakin terbukanya akses suatu daerah, konektivitas semakin baik, masyarakat akan mendapat multiplier effect yang besar dan kesempatan mengembangkan usaha baru. Ini kita harapkan meningkatkan kesejahteraan kita semua,” kata Presiden Joko Widodo saat meresmikan pengoperasian Bandara Mentawai, Rabu (25/10/2023).

Bandara Mentawai yang dibangun dengan anggaran Rp 487 miliar ini menggantikan bandara lama, Bandara Rokot Sipora. Bandara lama tak bisa dikembangkan lagi karena dibatasi laut dan ketinggiannya hanya 1 meter di atas permukaan laut.

Helimursida (53), warga Desa Sipora Jaya, Pulau Sipora, Kepulauan Mentawai, mengatakan, keberadaan Bandara Mentawai menambah pilihan transportasi masyarakat. Transportasi dari Pulau Sipora ke Padang atau sebaliknya tidak lagi hanya kapal, tetapi juga pesawat.

Baca juga: Bandara Terpencil di Sumatera Butuh Dukungan

Presiden Joko Widodo meresmikan pengoperasian Bandara Mentawai, Sumatera Barat, Rabu (25/10/2023).
BPMI SEKRETARIAT PRESIDEN-RUSMAN

Presiden Joko Widodo meresmikan pengoperasian Bandara Mentawai, Sumatera Barat, Rabu (25/10/2023).

Terlepas dari harga tiket pesawat yang lebih mahal dibanding kapal, durasi perjalanan Sipora-Padang dengan pesawat juga lebih singkat menjadi sekitar 40 menit. Sementara itu, dengan kapal cepat sekitar 3,5 jam dan feri sekitar 13 jam.

Helimursida berharap agar bandara baru bisa berfungsi sesuai kapasitasnya. Sejauh ini pesawat yang tersedia hanya pesawat kecil jenis Cessna Grand Caravan dari Susi Air dengan kapasitas penumpang 12 orang.

”Kalau bisa ada pesawat yang lebih memadai. Arus bolak-balik penumpang semakin lama semakin tinggi. Kalau hanya mengandalkan pesawat kecil, tentu tidak memadai,” ujarnya, Kamis (21/12/2023).

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perhubungan Kepulauan Mentawai Lahmuddin Siregar mengatakan, pemerintah daerah masih berupaya agar kapasitas pesawat atau maskapai di Bandara Mentawai bisa ditingkatkan. Salah satunya dengan mengundang tiga maskapai, yaitu Wings Air, Citilink, dan Pelita Air, agar bisa mengoperasi pesawat jenis ATR 72-600 berkapasitas 78 penumpang.

Bandara Siboru digadang-gadang menjadi jembatan udara yang menghubungkan Fakfak dengan daerah lain, seperti Sorong, Papua Barat Daya; Timika, Papua Tengah; Kaimana, Papua Barat; dan Amahai, Maluku. Adapun Bandara Douw Aturure di Papua Tengah akan menghubungkan Nabire dengan beberapa kota di Papua, seperti Timika, Manokwari, dan Jayapura.

Presiden Joko Widodo menggunakan pesawat kepresidenan Boeing Business Jet dalam kunjungan kerja ke Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, Rabu (25/10/2023). Di Kepulauan Mentawai, Presiden meresmikan Bandara Mentawai.
BPMI SEKRETARIAT PRESIDEN-RUSMAN

Presiden Joko Widodo menggunakan pesawat kepresidenan Boeing Business Jet dalam kunjungan kerja ke Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, Rabu (25/10/2023). Di Kepulauan Mentawai, Presiden meresmikan Bandara Mentawai.

Upaya mengembangkan transportasi udara juga dilakukan di Tanah Papua, di antaranya, lewat pembangunan Bandara Siboru di Fakfak, Papua Barat, dan Bandara Douw Aturure Baru di Nabire, Papua Tengah. Dua bandara yang resmi beroperasi pada Kamis (23/11/2023) itu diharapkan membuka akses masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi sejumlah wilayah di Papua.

Bandara Siboru digadang-gadang menjadi jembatan udara yang menghubungkan Fakfak dengan daerah lain, seperti Sorong, Papua Barat Daya; Timika, Papua Tengah; Kaimana, Papua Barat; dan Amahai, Maluku. Adapun Bandara Douw Aturure di Papua Tengah akan menghubungkan Nabire dengan beberapa kota di Papua, seperti Timika, Manokwari, dan Jayapura.

Yusuf Kabes (53), tokoh masyarakat di Kampung Werpigan, Distrik Wartutin, Fakfak, berharap keberadaan Bandara Siboru dapat menghidupkan sektor-sektor ekonomi daerah, termasuk menyerap tenaga kerja masyarakat setempat. ”Mungkin yang sudah terlihat sekarang ini jalan di depan rumah kami ini akan selalu mulus karena di sini (akses utama) menuju bandara,” katanya, Kamis (21/12/2023).

Baca juga: Memacu Konektivitas Transportasi Udara di Nusantara

Presiden Joko Widodo meninjau terminal Bandar Udara Siboru, Kabupaten Fakfak, Papua Barat, Kamis (23/11/2023).
BPMI SEKRETARIAT PRESIDEN/KRIS

Presiden Joko Widodo meninjau terminal Bandar Udara Siboru, Kabupaten Fakfak, Papua Barat, Kamis (23/11/2023).

Pembangunan pelabuhan

Konektivitas antardaerah juga digenjot lewat pembangunan infrastruktur pelabuhan. Salah satu yang menjadi proyek strategis di kawasan timur Indonesia adalah pembangunan Makassar New Port (MNP) di Sulawesi Selatan. Sebagai proyek strategis nasional, terminal peti kemas ini akan menjadi yang terbesar di kawasan timur Indonesia.

Proyek pembangunan tahap IA telah selesai dan beroperasi sejak 2018 lalu. Sementara proyek pembangunan IB dan IC ditargetkan rampung dan bisa beroperasi penuh pada akhir 2023 bersamaan dengan penyelesaian pembangunan akses tol ke pelabuhan. Proyek MNP dibangun sejak 2015 dan menelan biaya Rp 3 triliun. Terminal peti kemas baru di MNP memiliki kapasitas 2,5 juta TEUs.

Meski belum rampung dan beroperasi penuh, manfaat dari MNP sudah dirasakan pelaku usaha. Salah satunya waktu bongkar muat di pelabuhan menjadi lebih cepat dan memangkas biaya operasional. Hal ini diakui Steven Kristianto L, Branch Manager PT Meratus Line Makassar, beberapa waktu lalu. Jika sebelumnya port stay atau waktu bongkar muat sekitar 40 jam, kini bisa dipangkas menjadi 28 jam.

Saat ini jumlah kontainer yang bisa dibongkar mencapai 53 kontainer per jam. Ini juga berdampak jumlah call kapal atau kunjungan kapal yang meningkat.

”Bisa sampai empat call sepekan. Muatan segala macam, mulai dari rumput laut, beras, tepung, hingga gula, pun bisa lebih lancar dan cepat tiba ke tujuan. Setiap call rerata memuat 450 boks kontainer,” kata Steven.

Kondisi Pelabuhan Batu Makassar atau MNP, Senin (5/4/2021). Pelindo IV membangun akses tol menuju MNP untuk memudahkan arus keluar masuk kendaraan, terutama kontainer.
KOMPAS/RENY SRI AYU ARMAN

Kondisi Pelabuhan Batu Makassar atau MNP, Senin (5/4/2021). Pelindo IV membangun akses tol menuju MNP untuk memudahkan arus keluar masuk kendaraan, terutama kontainer.

Selain pelabuhan laut, pembangunan juga menyasar pelabuhan penyeberangan. Salah satu yang dikembangkan adalah pelabuhan di kawasan destinasi wisata superprioritas Danau Toba.

Dalam kunjungannya awal tahun lalu, Presiden Joko Widodo di antaranya meresmikan tujuh pelabuhan dan empat kapal motor penyeberangan (KMP) di kawasan Toba. Tujuh pelabuhan itu meliputi Pelabuhan Ajibata dan Balige di Kabupaten Toba, Pelabuhan Tigaras di Simalungun, Pelabuhan Simanindo di Samosir, Pelabuhan Marbun Toruan Bakti Raja di Humbang Hasundutan, Pelabuhan Muara di Tapanuli Utara, dan Pelabuhan Tongging di Karo.

Dampak dari pembangunan pelabuhan, salah satunya terlihat pada layanan penyeberangan dari Pelabuhan Ajibata di Kabupaten Toba ke Pelabuhan Ambarita di Kabupaten Samosir yang kian membaik. ”Wisatawan yang sebelumnya hanya bisa menunggu di mobil kini bisa menunggu di terminal pelabuhan dengan fasilitas dan layanan yang lebih baik,” kata M Agus Hidayat (30), pengemudi bus pariwisata.

Agus biasanya mengantar turis asing atau wisatawan dalam negeri dari Medan untuk berkeliling di kawasan Danau Toba. Pelabuhan itu menjadi akses utama untuk menyeberang ke Pulau Samosir. Wisatawan kini bisa menikmati pemandangan dari pelabuhan berstandar pariwisata.

Meski demikian, perlu ada peningkatan layanan, seperti penjualan tiket daring yang lebih baik. Kadang, tiket dinyatakan habis di aplikasi daring, tetapi ketika tiba di pelabuhan masih ada beberapa yang kosong. Selain itu, tangga eskalator di terminal pelabuhan juga belum beroperasi.

Dari segi harga, penyeberangan dengan pelabuhan dan kapal baru tergolong mahal, yakni Rp 422.500 untuk minibus berkapasitas 16 orang. Harganya hampir dua kali lipat dari penyeberangan dari KMP Tao Toba dari pelabuhan lama, yakni Rp 250.000. ”Harga boleh lebih mahal, tetapi layanannya harusnya jauh lebih baik,” kata Agus.

Baca juga: Ketegasan Aturan Tol Laut Dibutuhkan untuk Tekan Disparitas Harga

Kapal Motor Penyeberangan Kaldera Toba membawa Presiden Joko Widodo menyeberang dari Pelabuhan Ajibata ke Kabupaten Samosir, Sumatera Utara, Rabu (2/2/2022). Presiden meminta pembangunan di kawasan Danau Toba dimanfaatkan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.
KOMPAS/NIKSON SINAGA

Kapal Motor Penyeberangan Kaldera Toba membawa Presiden Joko Widodo menyeberang dari Pelabuhan Ajibata ke Kabupaten Samosir, Sumatera Utara, Rabu (2/2/2022). Presiden meminta pembangunan di kawasan Danau Toba dimanfaatkan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.

Proyek jalan tol

Di sektor transportasi darat, pembangunan jalan tol terus dilakukan di sejumlah wilayah. Salah satunya pembangunan Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu) di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Kehadiran infrastruktur itu akan mempermudah akses ke Bandara Internasional Jawa Barat di Kertajati, Kabupaten Majalengka.

Pengoperasian penuh jalan tol sepanjang 62 kilometer itu memangkas waktu tempuh dari Bandung ke Bandara Kertajati menjadi hanya satu jam. Pengoperasian jalan tol itu diharapkan juga meramaikan bandara yang beroperasi sejak 2018 itu.

”Sejak ada (Jalan) Tol Cisumdawu, meskipun tol berbayar, mobil itu (perjalanannya) enak. Sekarang sehari mobil bisa dua kali PP (pergi-pulang),” ucap H Tatang Sumantri, pemilik MS Trans, perusahaan transportasi darat di Kabupaten Majalengka, Jabar, Kamis (21/12/2023).

Sebelum Jalan Tol Cisumdawu beroperasi penuh Juli lalu, mobil shuttle dari Majalengka ini menggunakan jalur Cadas Pangeran di Sumedang menuju Bandung. Kemacetan pun berpotensi terjadi karena jalannya tidak selebar tol dan dipadati kendaraan besar, seperti truk.

Sebuah mobil melintasi terowongan kembar di Tol Cisumdawu, Sumedang, Jawa Barat, Sabtu (8/4/2023).
ADRYAN YOGA PARAMADWYA

Sebuah mobil melintasi terowongan kembar di Tol Cisumdawu, Sumedang, Jawa Barat, Sabtu (8/4/2023).

Akhirnya, waktu tempuhnya lama. Tatang mencontohkan, dari wilayah Cikijing ke Bandung perjalanan membutuhkan sekitar lima jam. Adapun waktu dari pusat Kota Majalengka ke Bandung menghabiskan empat jam. Setiap hari pihaknya hanya bisa melayani satu kali PP.

Iklan

”Kalau sekarang sejak ada Tol Cisumdawu, perjalanan dari Majalengka ke Bandung bisa dua jam. Kalau dari Bandara Kertajati ke Gerbang Tol Pasteur (Bandung) paling lama 1,5 jam,” kata Tatang. Itu sebabnya, setiap hari ia bisa melayani penumpang dua kali perjalanan PP.

Penambahan intensitas perjalanan ini meningkatkan jumlah penumpang. Ia mengklaim, tingkat okupansinya bisa naik hingga 50 persen saat akhir pekan. Setiap minibus MS Trans berkapasitas 10 kursi. Saat ini pihaknya memiliki 22 minibus yang melayani berbagi trayek.

Manfaat Jalan Tol Cisumdawu juga dirasakan Amalina (29). Warga asal Sumedang itu mengatakan, waktu tempuh menuju Kota Bandung menjadi lebih cepat sejak Cisumdawu beroperasi pada pertengahan 2023.

Sebagai aparatur sipil negara (ASN) yang kerap melakukan perjalanan ke Kota Bandung, Tol Cisumdawu mampu menghemat waktu hingga lebih dari setengah jam. Jika menggunakan jalur arteri, durasi perjalanan dari Sumedang menuju Bandung membutuhkan waktu lebih dari 1,5 jam.

Baca juga: Jalan Tol di Sumsel Terus Terhubung

Sejumlah mobil melintas di Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu) seksi 4 sampai 6 atau persisnya di dekat Gerbang Tol Ujung Jaya, Dawuan, Jawa Barat, Rabu (19/4/2023).
STEPHANUS ARANDITIO

Sejumlah mobil melintas di Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu) seksi 4 sampai 6 atau persisnya di dekat Gerbang Tol Ujung Jaya, Dawuan, Jawa Barat, Rabu (19/4/2023).

Pembangunan jalan tol juga dilakukan di luar Pulau Jawa. Pada 26 Oktober 2023, Jalan Tol Indralaya-Prabumulih sepanjang 64 kilometer di Sumatera Selatan resmi dioperasikan. Pembangunan yang dimulai sejak 2019 ini menelan biaya Rp 12,5 triliun.

”Ini investasi besar, tetapi manfaat untuk negara dan masyarakat akan luar biasa kalau kita bisa menaikkan produktivitas. Artinya, tol ini harus disambungkan dengan kawasan pertanian, wisata, perkebunan, ataupun industri,” kata Presiden saat peresmian.

Pemerintah akan membangun jalan tol sepanjang lebih-kurang 2.800 kilometer untuk menyambungkan Sumatera, dari Lampung hingga Aceh. Dari total jalan itu, koridor utamanya mencapai lebih-kurang 1.800 kilometer. Tujuan pembangunan itu adalah untuk meningkatkan kecepatan mobilitas barang dan jasa. ”Diharapkan daya saing kita menjadi semakin baik,” kata Presiden.

Keberadaan Jalan Tol Palembang-Prabumulih yang menjadi perpanjangan Jalan Tol Palembang-Indralaya dinilai cukup bermanfaat untuk pengendara yang mengejar waktu. Bambang (49), warga Prabumulih, mengatakan, perjalanan Palembang-Prabumulih atau sebaliknya menjadi lebih cepat sekitar satu jam dibanding biasanya dua jam kalau menggunakan jalan nontol atau jalan provinsi.

Hanya saja, kalau tidak ada keperluan mendesak, warga masih lebih senang menggunakan jalan provinsi. ”Kalau tidak ada keperluan mendesak, mending jalan santai menggunakan jalan provinsi. Di jalan provinsi kita bisa jajan dan lihat-lihat suasana sekitar. Kalau lapar atau ingin mencoba suatu makanan, tinggal cari dan berhenti,” ujar Bambang.

https://cdn-assetd.kompas.id/lkO21uqpZPfwQ-up5wMdf-wYFss=/1024x1046/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2021%2F12%2F19%2F20211219-ARS-Jalan-Sumatera-mumed_1639928145_png.png

Transportasi massal

Pengembangan transportasi darat tidak melulu berupa pembangunan jalan tol. Pembangunan angkutan umum massal juga dilakukan, salah satunya dengan membangun terminal penumpang.

Di Kota Medan, Sumatera Utara, Kementerian Perhubungan merevitalisasi Terminal Amplas. Terminal dengan fasilitas modern dan diresmikan Presiden pada 9 Februari 2023 itu digadang-gadang menjadi simbol peradaban baru transportasi di Sumut. Sebelum direvitalisasi, Terminal Amplas sangat kumuh dan banyak aksi premanisme sehingga ditinggalkan penumpang dan perusahaan otobus.

”Fasilitas yang namanya terminal bus harus yang baik, yang bersih, yang nyaman, tidak seperti terminal yang lalu-lalu, kotor, yang banyak premannya. Siapa yang mau naik bus kalau hal tadi masih terjadi,” kata Presiden saat itu sekaligus meresmikan Terminal Tanjung Pinggir di Pematang Siantar, Sumut.

Hampir satu tahun Terminal Amplas beroperasi, tetapi terminal tipe A itu belum dimanfaatkan secara maksimal. Bus antarkota masih menjual tiket di loket milik pribadi di sepanjang Jalan Sisingamangaraja di dekat terminal.

”Dari segi bangunan, Terminal Amplas cukup bagus. Namun, kami belum bisa pindah ke sana karena tempat penjualan tiket belum cukup untuk semua bus,” kata Manajer CV Makmur Tinton Hutapea. Bus CV Makmur yang melayani rute Medan-Dumai-Pekanbaru itu hingga kini masih menjual tiket di loket busnya.

Baca juga: Whoosh Tambah Jadwal Jadi 36 Perjalanan Per Hari

Masyarakat beraktivitas di Terminal Amplas tipe A yang baru diresmikan Presiden Joko Widodo di Kota Medan, Sumatera Utara, Kamis (9/2/2023). Terminal Amplas dengan fasilitas dan layanan modern menjadi peradaban transportasi massal baru di Kota Medan.
KOMPAS/NIKSON SINAGA

Masyarakat beraktivitas di Terminal Amplas tipe A yang baru diresmikan Presiden Joko Widodo di Kota Medan, Sumatera Utara, Kamis (9/2/2023). Terminal Amplas dengan fasilitas dan layanan modern menjadi peradaban transportasi massal baru di Kota Medan.

Mereka berharap penjualan tiket di Terminal Amplas bisa lebih memadai. Ruang tunggunya sudah cukup bagus, tetapi kapasitasnya masih kurang besar untuk menampung semua penumpang PO bus di Medan.

Saat ini bus hanya diwajibkan masuk ke terminal untuk pengutipan retribusi, tetapi hanya sebagian bus yang sudah bisa menikmati layanannya. Sebagian besar bus masih menaikkan dan menurunkan penumpang di loket masing-masing.

Pembangunan transportasi darat juga dikembangkan lewat angkutan massal berbasis rel. Salah satu menonjol adalah kereta ringan (LRT) Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi (Jabodebek) dan Kereta Cepat Jakarta-Bandung Whoosh. Bahkan, kereta cepat yang mampu melaju hingga 350 kilometer per jam itu menjadi tonggak peradaban baru transportasi modern dan canggih di Tanah Air.

Kemudahan bertransportasi menggunakan Whoosh dirasakan Rachmadi Rasyad (29), warga di Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung. Perjalanan Bandung-Jakarta sejauh 142 kilometer menggunakan Whoosh dia tempuh dalam waktu 45 menit.

”Saya berharap waktu operasional Whoosh bisa ditingkatkan menjadi 24 jam. Namun, ada catatan, lampu penerangan di rute Whoosh harus dilengkapi,” kata Rachmadi.

Baca juga: KA Trans-Sulawesi Jembatan Interkoneksi Obyek Wisata di Sulsel

Kereta cepat Jakarta-Bandung WHOOSH, Rabu (22/11/2023).
KOMPAS/LUKI AULIA

Kereta cepat Jakarta-Bandung WHOOSH, Rabu (22/11/2023).

Sementara itu, Dede Suhendar (40), warga di Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, berharap fasilitas palang pintu dan petugas yang berjaga di pelintasan sebidang yang dilintasi kereta pengumpan untuk Whoosh. Sebab, aktivitas pelintasan kereta di wilayah tersebut meningkat dengan hadirnya kereta pengumpan rute Bandung-Padalarang tahun ini.

Dede berkaca pada kecelakaan yang ia saksikan sendiri di pelintasan sebidang tanpa palang pintu di Desa Cilame, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Kamis (14/12/2023) siang. Lima nyawa melayang saat satu minibus tertabrak kereta pengumpan Whoosh.

”Saya berharap fasilitas yang memadai di pelintasan sebidang. Upaya ini untuk mencegah kecelakaan kendaraan bermotor tertabrak kereta tidak terjadi berulang kali,” harap Dede.

KA Trans-Sulawesi

Pengembangan angkutan massal berbasis rel juga dilakukan di Sulawesi Selatan lewat proyek kereta api (KA) Makassar-Parepare. Proyek ini merupakan bagian dari pembangunan KA Trans-Sulawesi dan menjadi salah satu proyek strategis nasional.

Dimulai sejak 2015, pembangunan tahap awal KA Trans-Sulawesi ini direncanakan menghubungkan Makassar-Parepare sejauh sekitar 145 kilometer. Dari Makassar ke Parepare rel melintasi Kabupaten Maros, Pangkep, dan Barru. Setidaknya ada 14 stasiun pemberhentian antara Makassar dan Parepare.

Rangkaian kereta luar biasa (KLB) berhenti di tujuan akhir Stasiun Garongkong, Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan, Selasa (10/1/2023).
KOMPAS/RIZA FATHONI

Rangkaian kereta luar biasa (KLB) berhenti di tujuan akhir Stasiun Garongkong, Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan, Selasa (10/1/2023).

Saat ini ruas yang sudah tersambung adalah dari Stasiun Maros di Kabupaten Maros menuju Stasiun Garongkong di Kabupaten Barru. Jaraknya sekitar 80 kilometer dan melewati sembilan stasiun. Menurut rencana, dari Maros, rel dibangun ke Makassar melalui Mandai hingga MNP. Pembangunan rel yang menghubungkan Stasiun Maros ke Mandai sejauh 4 kilometer sudah rampung dan tinggal diuji coba.

Adapun yang belum dikerjakan adalah ruas Barru-Palanro di perbatasan Parepare sekitar 30 kilometer, ruas Palanro-Parepare sekitar 20-25 kilometer, dan ruas Mandai-Makassar tepatnya di MNP lebih dari 10 kilometer.

Sejak Oktober tahun lalu, kereta api ini diuji coba untuk angkutan penumpang secara gratis. Selanjutnya pada Desember resmi beroperasi dan berbayar. Saat ini untuk rute Makassar ke Barru sejauh 80 kilometer ongkosnya Rp 10.000. Sejak diuji coba secara gratis hingga berbayar, kereta selalu dipadati penumpang. Setiap hari dua kali kereta berangkat dari Maros dan dua kali pula berangkat dari Barru.

Dimulai sejak 2015, pembangunan tahap awal KA Trans-Sulawesi ini direncanakan menghubungkan Makassar-Parepare sejauh sekitar 145 kilometer. Dari Makassar ke Parepare, rel melintasi Kabupaten Maros, Pangkep, dan Barru. Setidaknya ada 14 stasiun pemberhentian antara Makassar dan Parepare.

Warga Makassar juga dimudahkan mengakses kereta karena ada kendaraan pengumpan, yakni Teman Bus, yang menjadi pemandu moda untuk mengantar langsung ke stasiun, termasuk singgah ke Bandara Sultan Hasanuddin. Ongkos Teman Bus dari Makassar ke stasiun Maros yang berjarak sekitar 30 kilometer hanya Rp 4.600. Teman Bus juga menjadi salah satu program Kemenhub untuk menekan kemacetan di Makassar.

”Saya kuliah di UNM, tetapi orangtua di Barru. Setiap minggu saya bisa pulang, bahkan jika harus pulang mendadak, saya bisa pergi dan pulang di hari yang sama. Paling banyak hanya 20.000 yang habis untuk ke Barru. Padahal, kalau naik kendaraan umum, ongkosnya Rp 100.000 atau Rp 200.000 pergi pulang. Itu pun lama karena macet,” kata Aida (20) yang ditemui di Stasiun Maros, Kamis (21/12/2023).

Calon penumpang memasuki rangkaian kereta luar biasa di Depo Kereta Maros, Sulawesi Selatan, untuk mengikuti perjalanan uji coba rute Maros-Garongkong yang menjadi fase awal dari proyek jalur kereta Makassar-Parepare, Selasa (10/1/2023).
KOMPAS/RIZA FATHONI

Calon penumpang memasuki rangkaian kereta luar biasa di Depo Kereta Maros, Sulawesi Selatan, untuk mengikuti perjalanan uji coba rute Maros-Garongkong yang menjadi fase awal dari proyek jalur kereta Makassar-Parepare, Selasa (10/1/2023).

Hal sama dikatakan Nadira (55). Setiap kali menengok anaknya di Barru, dia menghabiskan setidaknya Rp 200.000 pergi dan pulang. Namun, dengan kereta dan Teman Bus, dia membayar tak sampai Rp 20.000. Kamis pagi, dengan rombongan berjumlah lima orang, mereka ke Barru. Ongkos berlima ini bahkan lebih murah ketimbang harga satu tiket dengan bus.

Beragam pembangunan infrastruktur transportasi telah dirasakan masyarakat. Namun, tantangan untuk mewujudkan konektivitas antardaerah dan peningkatan daya saing ekonomi masih terbentang luas. Ikhtiar pembangunan infrastruktur perlu terus dilakukan hingga kemudahan mobilitas bisa dirasakan secara merata di seluruh Tanah Air. (NSA/JOL/DRI/RTG/FLO/IKI/REN/KAT)

Editor:
CHRISTOPERUS WAHYU HARYO PRIYO
Bagikan
Logo Kompas
Logo iosLogo android
Kantor Redaksi
Menara Kompas Lantai 5, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
+6221 5347 710
+6221 5347 720
+6221 5347 730
+6221 530 2200
Kantor Iklan
Menara Kompas Lantai 2, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
+6221 8062 6699
Layanan Pelanggan
Kompas Kring
+6221 2567 6000