Kepatuhan di Bali Tinggi, Ombudsman Ingatkan Jaga Pelayanan Publik di Tahun Politik

Ombudsman RI Perwakilan Bali mengingatkan jajaran pemerintah daerah tetap menjaga standar pelayanan publik di Bali.

KOMPAS/COKORDA YUDISTIRA

Materi Capaian Kinerja Tahun 2023 Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Bali yang ditampilkan saat pemaparan dari Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Bali Ni Nyoman Sri Widhiyanti di Kantor Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Bali, Kota Denpasar, Senin (8/1/2024).

DENPASAR, KOMPAS — Hasil penilaian kepatuhan pelayanan publik dari Ombudsman Republik Indonesia menunjukkan seluruh pemerintah daerah di Bali, termasuk Pemerintah Provinsi Bali, sudah menjalankan pelayanan publik sesuai standar pelayanan minimal dengan kategori kepatuhan tertinggi selama kurun 2023.

Meski demikian, Ombudsman Republik Indonesia mengingatkan jajaran pemerintah daerah di Bali agar tetap menjaga standar pelayanan publik tanpa diskriminasi selama 2024, yang menjadi tahun politik dengan dilaksanakannya Pemilu 2024.

Baca Berita Seputar Pemilu 2024

Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.

Kunjungi Halaman Pemilu

Dalam pertemuan dengan media di Kota Denpasar, Bali, Senin (8/1/2024), Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Bali Ni Nyoman Sri Widhiyanti mengatakan, Pemprov Bali dan seluruh pemda di Bali sudah berada di zona hijau dengan nilai di atas 90 atau dikategorikan kualitas tertinggi dalam mengimplementasikan standar pelayanan minimal (SPM) dalam pelayanan publik selama 2023.

KOMPAS/COKORDA YUDISTIRA

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Bali Ni Nyoman Sri Widhiyanti (tengah) ketika memaparkan materi Capaian Kinerja Tahun 2023 Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Bali di Kantor Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Bali, Kota Denpasar, Senin (8/1/2024).

Baca juga: Pegawai ASN hingga Kepala Desa di Bali Diingatkan Netral dalam Pemilu

Hasil penilaian Ombudsman RI menempatkan Pemprov Bali di peringkat ketiga nasional untuk kategori pemerintah provinsi, Kota Denpasar di peringkat kedua nasional untuk tingkat kota, dan dua kabupaten lainnya, yakni Kabupaten Badung dan Kabupaten Tabanan, masuk dalam kategori 10 besar tingkat kabupaten di Indonesia.

Hasil penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2023 kepada Pemprov Bali sudah diserahkan Ombudsman RI di Jakarta akhir tahun lalu. Senin (8/1/2024), Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Bali Sri Widhiyanti menyerahkan hasil dan piagam penghargaan dari Ombudsman RI itu kepada Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra di Ruang Rapat Sekda Kantor Gubernur Bali, Kota Denpasar.

Iklan

”(Senin) tadi agendanya penyerahan hasil. Terdapat tiga organisasi perangkat daerah, yang dinilai, dengan perolehan skor di atas 90,” kata Sri Widhiyanti di Kantor Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Bali, Kota Denpasar, Senin (8/1/2024).

ISTIMEWA/HUMAS PEMPROV BALI

Dokumentasi Humas Pemprov Bali menampilkan Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra (tengah) menerima piagam penghargaan dari Ombudsman RI, yang diserahkan Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Bali Ni Nyoman Sri Widhiyanti (kiri) di Ruang Rapat Sekda Kantor Gubernur Bali, Kota Denpasar, Senin (8/1/2024).

Ketiga organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Bali dimaksud ialah Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disdikpora); Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP); dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bali Mandara. Adapun skor keseluruhan, yang diperoleh Pemprov Bali, adalah 96,46 sehingga Pemprov Bali mendapat kategori A dan opini kualitas tertinggi.

Secara terpisah, Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra menyampaikan apresiasi atas pencapaian itu. Dari rilis Pemprov Bali disebutkan, Dewa meminta hasil itu dijadikan motivasi bagi jajaran pemda untuk bekerja lebih baik, terutama dalam pelaksanaan pelayanan publik. Dewa juga meminta seluruh OPD di Pemprov Bali juga mengikuti standar pelayanan publik sebagai bentuk pembenahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Lebih lanjut dalam acara temu media di Kantor Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Bali, Kota Denpasar, Senin (8/1//2024), Sri Widhiyanti mengatakan, pencapaian jajaran pemda di Bali selama 2023 itu agar dijaga dan ditingkatkan. Sri Widhiyanti menambahkan, pihak Ombdusman juga memberikan masukan, yakni agar pemda di Bali membuatkan surat keputusan tentang pelayanan publik terkait pemberian sanksi dan kompensasi bagi pelaksana pelayanan publik.

KOMPAS/COKORDA YUDISTIRA

Materi Capaian Kinerja Tahun 2023 Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Bali yang ditampilkan saat pemaparan dari Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Bali Ni Nyoman Sri Widhiyanti di Kantor Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Bali, Kota Denpasar, Senin (8/1/2024).

Baca juga : Ombudsman: Penjabat Dilaporkan Terafiliasi Elite Politik Tertentu

Ombdusman juga meminta pemda agar melengkapi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional-Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR) dengan penjelasan tindak lanjut pengaduan dari masyarakat. ”Harus dijelaskan penyelesaiannya, berapa lama waktu penyelesaiannya, dan hasilnya,” kata Sri Widhiyanti.

Menanggapi perihal pengawasan terhadap pelayanan publik oleh pemda selama penyelenggaraan Pemilu 2024, Sri Widhiyanti menyatakan, Ombdusman RI juga memperhatikan perihal netralitas aparatur sipil negara (ASN) dan non-ASN dalam hal pelaksanaan pelayanan publik. Sri Widhiyanti mengatakan, Ombudsman memperhatikan dan mengawasi agar pelayanan publik tidak dibiaskan dengan pilihan politik dari penyelenggara pelayanan publik sehingga tidak terjadi diskriminasi dalam pelayanan publik.

Pemprov Bali, menurut Sekda Bali Dewa, sudah melaksanakan langkah-langkah untuk memastikan seluruh ASN dan non-ASN di lingkungan Pemprov Bali menjaga netralitas saat Pemilu 2024 ataupun Pilkada 2024. Hal itu ditekankan Dewa ketika ditemui Kompas pada pertengahan Desember 2023. Jajaran pejabat, ASN, hingga non-ASN di Pemprov Bali, menurut Dewa, juga sudah menandatangani pakta integritas dan berikrar netral dalam pemilu ataupun pilkada mendatang.