Inflasi Maluku di Atas Nasional, Mendagri Minta Pemda Pantau Distribusi

Kepala daerah di Maluku perlu fokus menangani inflasi dan mempercepat serapan anggaran demi membantu ekonomi warga.

KOMPAS/PRIYOMBODO (PRI)

Pedagang mengisi waktu dengan melihat konten di ponsel saat menunggu pembeli di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Rabu (13/12/2023). Pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2024 diproyeksi akan terkoreksi imbas pelemahan ekonomi global dan tergerusnya daya beli masyarakat akibat. inflasi harga pangan.

AMBON, KOMPAS —Tingkat inflasi di seluruh kota dan kabupaten di Provinsi Maluku tahun 2023 berada di atas angka inflasi nasional. Sanksi keras bisa diberlakukan bagi kepala daerah yang tidak mampu mengendalikan inflasi.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan, inflasi Provinsi Maluku pada tahun 2023 tercatat 2,81 persen, lebih tinggi 0,2 persen dibandingkan tingkat inflasi nasional 2,61 persen. Meski tinggi, angka ini diklaim relatif aman mengingat pemerintah menetapkan batas inflasi paling rendah 2 persen dan paling tinggi 4 persen.

Tidak hanya di tingkat provinsi, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi di seluruh wilayah kabupaten dan kota di Kepulauan Maluku pada Desember 2023, berada di atas angka nasional. Inflasi tertinggi tercatat di Kota Ambon sebesar 2,77 persen dan di Kota Tual sebesar 3,32 persen.

KOMPAS/IRMA TAMBUNAN

Kenaikan harga pangan yang kerap terjadi, dikeluhkan para pedagang di Pasar Angso Duo, Jambi, Kamis (14/12/2023). Komoditas cabai salah satu yang kerap naik harganya dan menjadi penyumbang tertinggi inflasi di Kota Jambi.

Secara khusus, Tito menyoroti inflasi di Kota Tual, yang pada 2023 berada di atas inflasi nasional. Ia akan memberi sanksi keras bagi kepala daerah yang tidak mampu mengendalikan inflasi di daerah.

Bahkan, tahun 2023, Tito mencopot Penjabat Wali Kota Cimahi, Jawa Barat Dikdik Suratno karena hal tersebut. Inflasi tinggi membuat harga barang naik, dan mengganggu daya beli masyarakat. Ia meminta para kepala daerah di Maluku untuk memantau distribusi bahan pangan agar permasalahan dapat diselesaikan.

Baca juga: Bongkar Muat Kian Efisien

”Inflasi Desember tinggi karena banyak yang merayakan Natal dan Tahun Baru di wilayah ini. Namun, Kota Tual sudah lima kali inflasinya lebih tinggi dari nasional, masih diberi kesempatan karena Penjabat Wali Kota Tual masih baru menjabat. Saya pasti beri teguran keras kepada penjabat kepala daerah yang gagal mengendalikan inflasi,” ucapnya seusai memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Ambon, Maluku, Kamis (11/1/2024).

HUMAS PROVINSI MALUKU

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bertemu Gubernur Maluku Murad Ismail dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, di Ambon, Maluku, Kamis (11/1/2024).

Untuk meredam inflasi, pemerintah pusat telah mengucurkan dana dekonsentrasi dari Badan Pangan Nasional berkisar Rp 10 miliar-Rp 15 miliar ke seluruh pemerintah provinsi. Ia meminta agar dana digunakan dengan tepat, seperti menggelar operasi pangan murah secara rutin. Selain perayaan hari raya keagamaan, inflasi juga didorong oleh peningkatan harga beberapa komoditas seperti beras dan cabai merah.

Selain operasi pangan murah, Pemerintah Provinsi Maluku diminta untuk membelanjakan anggaran dengan tepat. Hal ini penting agar masyarakat bisa merasakan dampak dari program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, khususnya menjaga daya beli di tengah tekanan inflasi. Namun, serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masih rendah.

Dalam temuan rapat tersebut, penyerapan APBD di beberapa kabupaten dan kota tahun 2023 yang hanya mencapai angka hingga 50 persen. Capaian ini dinilai buruk karena anggaran tidak turun menyentuh masyarakat. Belum lagi, penggunaan APBD di Maluku masih didominasi oleh belanja rutin sehingga hanya memberi dampak positif bagi pegawai pemerintahan saja.

Masih ada kabupaten dan kota yang serapan APBD 2023 nya hanya 50 persen. Ini merugikan rakyat karena uang tidak berputar di masyarakat.

Kehadiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat Daerah diharapkan bisa menyelesaikan masalah klasik dalam pengelolaan APBD ini. Ia pun memerintahkan pemerintah daerah untuk segera mempercepat penyerapan anggaran di masing-masing wilayahnya.

”Serapan anggaran yang rendah ini merugikan masyarakat karena uang tidak berputar ke mana-mana. Daya beli masyarakat menjadi turun, padahal ini dibutuhkan agar ekonomi tetap terjaga di tengah inflasi tinggi,” ujar mantan Kapolri ini.

Gubernur Maluku Murad Ismail menjelaskan, tingkat inflasi tahun 2023 sebesar 2,81 persen masih lebih rendah dibandingkan tahun 2022 lalu di angka 6,28 persen. Walaupun inflasi daerahnya berada di atas rata-rata nasional, ia mengklaim ekonomi Maluku tetap sehat yang tecermin dari tingkat pertumbuhan ekonomi tahun 2023 sebesar 5,69 persen. Provinsi Maluku pun menempati urutan kelima provinsi dengan tingkat pertumbuhan tertinggi tahun 2023.

Dalam meredam inflasi, pihaknya rutin menggelar operasi pangan murah di sejumlah kabupaten dan kota. Untuk memperlancar jalur distribusi pangan di pelabuhan, pihaknya juga memprioritaskan bongkar muat bahan pokok terlebih dahulu.

Baca juga: Pertumbuhan Ekonomi Tinggi di Indonesia Timur Belum “Menetes” ke Bawah

”Selain itu, tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 6,31 persen pada bulan Agustus 2023. Indeks Pembangunan Manusia naik dari 72,04 di tahun 2022, menjadi 72,75 pada tahun 2023.” ucapnya.