Rawan Banjir di TPS, KPU Kapuas Hulu Menyiapkan Rumah Lanting

BPBD KABUPATEN KAPUAS HULU

Banjir di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, Sabtu (13/1/2024). Hingga Rabu (17/1/2024) 11 kecamatan di Kapuas Hulu masih direndam banjir,

PONTIANAK, KOMPAS — Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, memetakan tempat pemungutan suara atau TPS rawan banjir. Mereka juga telah mengantisipasi dengan berbagai langkah jika TPS terkena banjir, misalnya menyiapkan rumah lanting sebagai alternatif TPS.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kapuas Hulu Muhammad Yusuf, Minggu (28/1/2024), menuturkan, dari 23 kecamatan di Kabupaten Kapuas Hulu, sembilan di antaranya berada di daerah rawan banjir. KPU Kapuas Hulu kini sedang memetakan berapa jumlah TPS yang rawan terkena banjir di sembilan kecamatan itu.

Baca Berita Seputar Pemilu 2024

Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.

Kunjungi Halaman Pemilu

“Sebab, dalam satu kecamatan belum tentu semua TPS rawan terkena banjir. Ini sedang direkap di jajaran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS). Malam ini (Minggu) atau besok (Senin) diharapkan sudah terdapat gambaran potensi per TPS,” tuturnya.

Kendati demikian, antisipasi juga sudah dilakukan. Pada saat bimbingan teknis para anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) beberapa waktu lalu, KPU Kapuas Hulu telah meminta KPPS menyiapkan lokasi TPS alternatif.

Kalau TPS banjir bagaimana orang mau mencoblos.

Mereka (KPPS) sudah menyiapkan tempat relokasi TPS apabila pada hari pecoblosan terjadi bencana banjir. Di salah satu daerah di Kapuas Hulu, TPS ada yang disiapkan di sekolah. Jika sekolah terendam banjir, KPPS setempat sudah menyiapkan rumah lanting sebagai alternatif TPS. Rumah lanting mengapung di atas danau dan sungai jika terjadi banjir tidak masalah.

Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kalbar Faisal Riza menuturkan, Bawaslu juga sedang memantau perkembangan TPS yang ada di Kabupaten Sambas yang rawan banjir. Ada akses menuju TPS yang banjir.

BPBD PROVINSI KALBAR

Banjir menggenangi jalan nasional di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, Kamis (18/1/2024).

Iklan

Namun Bawaslu masih melihat perkembangannya. Jika H-2 pencoblosan jalur menuju TPS masih banjir, maka akan direkomendasikan untuk digeser ke tempat lokasi yang tidak banjir. ”Kalau TPS banjir bagaimana orang mau mencoblos,” tuturnya.

Sejumlah daerah di Kalbar di awal Januari 2024 diterjang banjir. Berdasarkan data BPBD Kabupaten Kapuas Hulu per tanggal 17 Januari, 30.169 jiwa terdampak banjir di 11 kecamatan dan 50 desa di Kabupaten Kapuas Hulu setinggi 1 meter. Kemudian, dari data BPBD Kabupaten Sambas per tanggal 17 Januari banjir terjadi di 8 kecamatan dan 20 desa. terdapat 2.034 keluarga terdampak banjir setinggi 50 cm-1 meter.

Berdasarkan data BPBD Provinsi Kalbar banjir di Kabupaten Sintang terjadi pada 12-17 Januari. Setidaknya terdapat 9.438 keluarga atau 28.463 jiwa terdampak. Rumah yang terdampak banjir sebanyak 3.659 unit di 9 kecamatan dan 92 desa. Banjir bahkan sempat merendam jalan nasional di Kabupaten Mempawah.

Baca juga: Banjir dan Baskom demi Demokrasi

Catatan Kompas, di Kalbar terdapat 471 desa/kelurahan dan 104 kecamatan rawan banjir yang tersebar di 14 kabupaten/kota. Dari jumlah tersebut, Kabupaten Kapuas Hulu memiliki jumlah desa rawan banjir terbanyak, yaitu 104 desa/kelurahan.

Pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak, Jumadi, menilai KPU tentu sudah memiliki data dari pengalaman pemilu sebelum-sebelumnya terkait rawan bencana. Namun KPU perlu berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan BPBD, terutama jika perlu perlu bantuan dalam hal distribusi logistik ke TPS.

KOMPAS/EMANUEL EDI SAPUTRA

Rumah lanting di Kecamatan Suhaid, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, Jumat (28/6/2019).

Jumadi mengatakan, kerawanan bencana juga memiliki potensi rawan kecurangan dan malaadminsitrasi. Perlu pengawasan ketat di daerah rawan bencana oleh Bawaslu. Tujuannya, bagaimana proses pemilu berjalan baik, tetapi juga memenuhi asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Baca juga: Rumah Lanting, Panggung Peradaban yang Kian Hilang

Dalam kondisi bencana juga sulit memastikan tingkat partisipasi. Apalagi kalau lokasi TPS jauh dan sulit dijangkau dalam keadaan banjir atau longsor. Apalagi, kalau sampai ada masyarakat yang diungsikan karena bencana.

”Tentu kita berharap tidak terjadi bencana pada hari pencoblosan,” ujarnya.