Jelang Pemilu, Nilai Transaksi Penarikan Uang di Kalteng Melonjak
Menjelang pemilihan presiden dan wakil presiden, perputaran uang tunai di Kalteng meningkat pesat.
Oleh
DIONISIUS REYNALDO TRIWIBOWO
·2 menit baca
PALANGKARAYA, KOMPAS — Jelang pemilihan umum, nilai transaksi penarikan uang di Kalimantan Tengah melonjak di awal Februari 2024. Meski begitu, inflasi di provinsi itu masih saja tinggi.
Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Tengah mengeluarkan data realisasi outflow atau penarikan uang selama Februari 2024 mencapai Rp 613,5 miliar. Angka itu dihitung pada periode 1-8 Februari 2024. Sementara selama Januari 2024, realisasi outflow di Kalteng hanya Rp 523,5 miliar.
Pengamat ekonomi dari Universitas Palangkaraya, Fitria Husnatarina, menjelaskan, perputaran uang tunai merupakan bagian aktivitas riil masyarakat. Peningkatannya bisa terjadi karena daya beli yang meningkat ataupun peristiwa tertentu.
”Pemilu atau peristiwa politik hanya salah satu bagiannya saja,” ujar Fitri di Palangkaraya, Jumat (9/2/2024).
Ariyanto, pekerja di tempat percetakan baliho di Pahandut, Kota Palangkaraya, merasakan efek pemilu itu. Dia menyebutkan, ada peningkatan pemesanan baliho, stiker, dan kertas kalender.
”Bahkan, sudah ada yang pesan sejak 2023. Rata-rata orang partai atau caleg (calon anggota legislatif),” ujar Ariyanto.
Dia mengatakan, saat ini tempat percetakannya telah menyelesaikan 150 baliho. Selain itu, ada pemesanan stiker hingga kertas kalender mencapai 4.000 lembar selama 2024. Namun, jumlah itu masih lebih sedikit ketimbang Desember 2023, yakni sekitar 10.000 lembar.
Ariyanto menyebut, usaha percetakan memang panen pesanan pada momen pemilu. Pada saat yang sama, jumlah pesaingnya pun bertambah.
”Setelah pemilu sepi lagi,” katanya.
Inflasi
Meski perputaran uang tinggi, hal itu tetap tidak bisa mencegah tingginya inflasi di Kalteng selama 2024. Pada Januari, inflasi di Kalteng menempati urutan kedelapan secara nasional dengan 3,40 persen. Jumlah itu lebih tinggi ketimbang target provinsi sebesar 2,50 persen.
Kelompok makanan, minuman, dan tembakau memiliki andil besar dengan nilai 0,30 persen. Selain itu, ada andil daging ayam potong, tomat, hingga ikan gabus.
Terkait ini, Pemerintah Provinsi Kalteng lantas menggelar rapat evaluasi. Staf Ahli Gubernur Kalteng Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Yuas Elko menjelaskan, rapat evaluasi dilakukan karena pihaknya khawatir inflasi akan memengaruhi kenaikan harga barang dan jasa.
Salah satu upaya yang dilakukan, kata Yuas, adalah mendorong produksi barang dan jasa lokal, khususnya dari Kalteng. ”Peningkatan daya saing produk lokal dapat membantu dan memperkuat nilai tukar ekonomi sehingga mampu menekan inflasi dan ketergantungan impor,” ujarnya.