Seruan dari Malang Mendukung Pelaksanaan Hak Angket

Sekelompok orang mengatasnamakan Aliansi Rakyat Malang Menggugat untuk Indonesia berunjuk rasa mendukung hak angket.

KOMPAS/DAHLIA IRAWATI

Rabu (6/3/2024), sekelompok orang mengatasnamakan Aliansi Rakyat Malang Menggugat untuk Indonesia berunjuk rasa mengusung tiga hal. Di antaranya adalah tuntutan agar pemerintah menurunkan harga sembako, mengembalikan cita-cita Reformasi 1998, serta mendukung dilakukannya hak angket.

MALANG, KOMPAS — Sekelompok orang mengatasnamakan Aliansi Rakyat Malang Menggugat untuk Indonesia berunjuk rasa mengusung tiga hal. Di antaranya adalah tuntutan agar pemerintah menurunkan harga sembako, mengembalikan cita-cita Reformasi 1998, serta mendukung dilakukannya hak angket.

Unjuk rasa puluhan orang itu digelar pada Rabu (6/3/2024) di depan Gedung DPRD Kota Malang. Selain berorasi, ibu-ibu peserta unjuk rasa juga membunyikan tetabuhan dari alat-alat rumah tangga, seperti panci dan wajan.

”Situasi bangsa ini sedang tidak baik-baik saja. Makanya, unjuk rasa ini dilakukan. Demokrasi yang diperjuangkan selama ini kini dirusak oleh pemimpin bangsa sendiri. Hal lain lagi, ekonomi semakin tidak stabil dengan terus naiknya harga sembako. Ini menyulitkan rakyat kecil,” kata Koordinator Aliansi Rakyat Malang Menggugat untuk Indonesia (ARMMI) Roni Agustinus.

Baca juga: Hak Angket Kecurangan Pemilu, Fraksi di DPR Saling Tunggu

KOMPAS/DAHLIA IRAWATI

Sekelompok orang mengatasnamakan Aliansi Rakyat Malang Menggugat untuk Indonesia berunjuk rasa di depan Gedung DPRD Kota Malang, Rabu (6/3/2024).

Menurut Roni, upaya turun ke jalan yang mereka lakukan itu sebagai salah satu cara menyampaikan aspirasi agar terdengar oleh pusat. Mereka pun menyampaikan seruan melalui DPRD Kota Malang agar diteruskan ke DPR RI sebagai perwakilan rakyat di tingkat pusat.

”Tiga hal yang kami tuntut ini saling berkaitan. Yaitu, turunkan harga sembako yang menjerat rakyat kecil. Jangan terlalu sibuk mengutak-atik hasil pemilu dan merusak demokrasi demi kepentingan sekelompok orang. Kembalikan demokrasi dan cita-cita Reformasi 1998,” katanya.

Untuk bisa meminta pertanggungjawaban pemerintah, Roni mengatakan, mereka mendukung dilakukannya hak angket DPR. Sebab, dengan itu, rakyat akan tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan demokrasi di Tanah Air saat ini.

”Kita akan tahu kondisi sebenarnya seperti apa. Biar kalau ada kecurangan dalam pemilu, misalnya, maka akan terbongkar. Demokrasi harus kita kembalilkan roh dan marwahnya. Jangan dirusak oleh kepentingan politik tertentu,” katanya.

Baca juga: Ribuan Warga Kota Malang Jadi Sasaran Operasi Pasar Murah Sembako

KOMPAS/DAHLIA IRAWATI

Aliansi Rakyat Malang Menggugat untuk Indonesia berunjuk rasa mengusung tiga hal. Di antaranya adalah tuntutan agar pemerintah menurunkan harga sembako, mengembalikan cita-cita Reformasi 1998, serta mendukung dilakukannya hak angket, Rabu (6/3/2024).

Endah Purwati Ningsih, demonstran dari elemen relawan Malang, menilai bahwa pemerintah harus bertanggung jawab atas hilangnya marwah dan roh demokrasi di Tanah Air belakangan ini. Sebab, diduga ada upaya-upaya untuk menunggangi cita-cita luhur demokrasi demi kepentingan politik tertentu.

”Demokrasi sudah hilang roh dan marwahnya. Kita didik anak-anak kita dengan kejujuran dan kebenaran. Namun, dalam pesta demokrasi barusan, kita dipertontonkan begitu banyak muslihat dan upaya yang tidak etis demi kepentingan sekelompok orang,” kata Endah.

Bahkan, menurut dia, pemerintah pun sampai lupa mengurusi tugas utamanya, yaitu menjaga stabilitas ekonomi. Hingga dampaknya harga sembako melejit dan membuat rakyat kecil kian terimpit.

”Harga sembako mahal, rakyat kecil terjepit. Ini karena pendapatan bulanan tetap, sementara naiknya harga-harga membuat pengeluaran keluarga semakin besar. Di sini, ibu-ibu harus berjuang memutar otak agar dalam kondisi terjepit ini tetap bisa memenuhi kebutuhan keluarga,” katanya.

KOMPAS/YOLA SASTRA

Pedagang sedang mengambilkan beras pesanan pembeli di salah satu toko beras di Pasar Raya Padang, Kota Padang, Sumatera Barat, Kamis (29/2/2024). Harga beras di pasar ini Rp 17.000-Rp 17.500 per kg untuk kualitas atas dan Rp 15.000-Rp 16.500 per kg untuk kualitas menengah. Harga tersebut naik Rp 500-Rp 2.000 per kg dibandingkan dengan sebulan lalu.

Harapan Endah, pemerintah memberikan ruang bagi rakyatnya untuk bisa menikmati perekonomian yang stabil dan keluarga sejahtera sehingga kita bisa memikirkan serta menyejahterakan masyarakat lainnya.

Agung Sinta, pengunjuk rasa asal Kota Batu, mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo sebagai pimpinan tertinggi bangsa ini telah menunjukkan ketidaknetralannya dalam Pemilu 2024. Ia harus bertanggung jawab pada rusaknya demokrasi bangsa yang telah diperjuangkan selama ini.

”Aturan hukum diubah untuk kepentingan politik, lurah diintimidasi untuk mendukung pasangan tertentu, dan proses penghitungan suara yang karut-marut. Siapa bertanggung jawab atas ini semua? Tentu saja Presiden. Sebab, ia beberapa kali menunjukkan ketidaknetralannya dengan mendukung calon tertentu. Ini kemudian diikuti oleh perangkat negara lainnya,” tutur Sinta.

Harga sembako mahal, rakyat kecil terjepit.

Dengan berbagai sorotan di atas, Aliansi Rakyat Malang Menggugat untuk Indonesia menyampaikan tuntutannya melalui DPRD Kota Malang agar diteruskan ke DPR RI.

Ketua DPRD Kota Malang I Made Rian Diana Kartika mengatakan, terkait kenaikan harga bahan kebutuhan pokok, ia akan mendesak Penjabat Wali Kota Malang untuk melalukan operasi pasar. Adapun terkait keputusan yang sifatnya nasional, ia akan teruskan tuntutan ini ke Jakarta.

”Hari ini juga akan kami sampaikan ke ketua DPR RI. Tuntutan dari kawan-kawan semua sudah kami terima. Semoga apa yang disampaikan ini didengar dan tidak hanya menjadi hiasan atau retorika, tetapi betul-betul akan ditindaklanjuti,” kata Made.

Baca juga: Jejak Pemulihan Ekonomi Malang Seusai Terpuruk