Bantuan Server Diberikan, Ratusan Desa di Ende Buat Laporan Keuangan secara Daring
Wahana Visi Indonesia memberi bantuan server agar 255 desa di Ende bisa membuat laporan keuangan secara daring.
Oleh
FRANSISKUS PATI HERIN
·3 menit baca
ENDE, KOMPAS — Organisasi kemanusiaan Wahana Visi Indonesia memberikan bantuan server untuk membantu 255 desa di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur, agar bisa membuat laporan keuangan secara daring. Sistem pelaporan keuangan secara daring itu penting untuk membantu kelancaran kerja perangkat desa serta meminimalisasi penyalahgunaan kewenangan.
Berkat kehadiran server itu, hingga Jumat (22/3/2024), sebanyak 150 desa di Ende sudah menggunakan pelaporan secara daring dalam aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Sistem itu dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Project Manager Financing Wash for Universal Coverage Wahana Visi Indonesia, Maya Sinlae, mengatakan, bantuan berupa server itu bertujuan untuk membantu kelancaran kerja perangkat desa. Selama ini, perangkat desa mengoperasikan Siskeudes secara offline atau luring sehingga tidak efektif dan efisien.
”Ketika masih sistem offline, perangkat desa harus bolak-balik dari desa ke ibu kota kabupaten sampai puluhan kali. Waktu tempuh perjalanan bisa sampai empat jam. Waktu, tenaga, dan uang terbuang hanya untuk urusan Siskeudes,” tutur Maya.
Oleh karena itu, Wahana Visi Indonesia mendorong parangkat desa beralih ke sistem daring. Namun, untuk melakukan hal itu, dibutuhkan server. Di sisi lain, pemerintah daerah tidak memiliki anggaran yang cukup untuk pengadaan server.
Itulah kenapa, Wahana Visi Indonesia memberikan bantuan server. Pada September 2023, server bantuan itu diberikan dan mulai digunakan oleh perangkat desa di Ende.
Menurut Maya, pemberian barang merupakan hal yang sangat jarang dilakukan Wahana Visi Indonesia. Dalam sejumlah program, lembaga itu lebih mengutamakan advokasi, pendampingan, dan peningkatan kapasitas.
”Kami berikan ini karena kami menilai Pemkab Ende punya komitmen yang selaras dengan misi Wahana Visi Indonesia,” katanya.
Misi itu adalah keberpihakan pada nasib anak-anak dengan menghadirkan akses kebutuhan dasar, misalnya air bersih dan sanitasi. Hasilnya, berdasarkan pemantauan di Siskeudes, semua desa menganggarkan belanja untuk air bersih dan sanitasi. Bahkan, beberapa desa telah membuat peraturan desa yang mengatur khusus tentang air bersih dan sanitasi.
Lebih cepat
Kepala Urusan Keuangan Desa Saga, Kecamatan Detusoko, Ende, Firminus Rettu Kota, mengatakan, melalui sistem daring, dirinya bisa mengerjakan laporan di Siskeudes dari desa. Apalagi, desa yang berjarak 29 kilometer dari ibu kota kabupaten itu sudah terjangkau internet. Berada di ketinggian, jaringan internet di sana cukup kuat.
”Kalau dulu, ia harus bertemu operator di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Untuk urus Siskeudes, dalam satu tahun saya pulang-pergi bisa sampai 50 kali. Dibiayai perjalanan dinas hanya dua kali, selebihnya pakai uang pribadi. Jadi, sistem online ini sangat membantu,” katanya.
Kendati demikian, Firminus berharap, para perangkat desa diberi pelatihan atau buku panduan untuk mengoperasi Siskeudes. Sebab, hingga sekarang, sebagian perangkat desa belum memahami sistem itu dengan baik.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ende Christiana Farida Muda Mite mengatakan, kehadiran bantuan server itu tidak hanya membantu perangkat desa, tetapi juga tenaga teknis di dinas tersebut yang jumlahnya sangat terbatas. Selama ini, pelaporan Siskeudes dari 255 desa itu hanya ditangani oleh empat petugas.
Christiana berterima kasih kepada Wahana Visi Indonesia atas bantuan tersebut. Kini, dari 22 kabupaten/kota di NTT, Ende menjadi daerah ketiga yang menerapkan Siskeudes secara daring. Meski begitu, masih ada beberapa desa di Ende yang belum mengpeorasikan Siskeudes secara daring karena belum terjangkau jaringan internet.
Christiana juga berkomitmen mendorong pemerintah desa untuk memajukan pembangunan, terutama pemenuhan air bersih dan sanitasi. ”Misi Wahana Visi Indonesia terkait air bersih dan sanitasi senapas dengan pembangunan berkelanjutan secara global. Rencana pembangunan kabupaten juga mengakomodasi hal tersebut,” katanya.
Ketika masih sistem offline, perangkat desa harus bolak-balik dari desa ke ibu kota kabupaten sampai puluhan kali.