Perombakan Birokrasi di NTT, Dua Kerabat Laiskodat Diganti

Pejabat yang baru dilantik ataupun yang dikukuhkan agar fokus bekerja melayani masyarakat. Jangan suka mencari sensasi.

HUMAS PEMPROV NTT

Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur Ayodhia Kalake melantik sejumlah pejabat di Kantor Gubernur NTT di Kota Kupang pada Rabu (27/3/2024).

Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur Ayodhia Kalake untuk pertama kalinya merombak struktur birokrasi sejak memimpin daerah itu pada September 2023. Perombakan ditandai dengan pelantikan dan pengukuhan terhadap 29 pejabat.

Pelantikan yang berlangsung di Kantor Gubernur NTT di Kota Kupang pada Rabu (27/3/2024) itu sudah lama ditunggu publik. Banyak kalangan sepertinya tak sabar menginginkan suasana baru di lingkungan pemerintahan yang sebelumnya dipegang oleh Viktor Bungtilu Laiskodat (Gubernur NTT 2018-2023).

Mereka yang diganti di antaranya Henderina S Laiskodat dari jabatan Kepala Badan Kepegawaian Daerah NTT. Dia diganti oleh Yosef Rasi yang sebelumnya menjadi Kepala Dinas Sosial NTT. Ada juga Ruth Diana Laiskodat, yang posisinya sebagai Kepala Dinas Kesehatan, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil NTT digantikan oleh Lien Adriany.

Henderina dan Ruth merupakan keluarga dekat Viktor. Keduanya mendapat jabatan strategis selama Viktor berkuasa. Isu yang menyebutkan mereka tidak lagi memimpin dinas atau badan tidak terbukti. Mereka hanya berganti posisi. Henderina menjadi Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia NTT, sedangkan Ruth menjadi Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana NTT.

Pejabat lain yang diganti adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT Linus Lusi. Jabatan itu kini diisi oleh Ambrosius Kodo yang sebelumnya menjadi Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah NTT. Linus digeser menjadi Staf Ahli Gubernur Bidang Perekonomian dan Pembangunan.

Baca juga: Kekalahan Viktor Laiskodat di Pemilu NTT

KOMPAS/FRANSISKUS PATI HERIN

Suasana apel pagi di SMAN 1 Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, Rabu (1/3/2023). Hanya 19 dari 496 siswa yang hadir tepat waktu. Pemerintah Provinsi NTT memberlakukan jam belajar mulai pukul 05.30.

Linus sebelumnya menjadi sorotan publik lantaran mengeksekusi kebijakan waktu masuk sekolah mulai pukul 05.00 untuk sejumlah SMA di Kota Kupang. Jenjang SMA di bawah kendali pemerintah provinsi. Linus berkeras tetap menjalankan kebijakan itu kendati diprotes keras oleh publik.

Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi V DPRD NTT, misalnya, Linus tidak mengindahkan usulan agar kebijakan itu diihentikan sementara untuk dikaji ulang. ”Kita tetap lanjut,” ujar Linus kala itu. Yunus Takandewa, Ketua Komisi V, merasa tidak dihargai oleh Linus yang merupakan mitranya.

Kebijakan kontroversi pada Maret 2023 itu dihentikan oleh Ayodhia ketika memimpin NTT. Ayodhia mendengar aspirasi publik yang menolak kebijakan itu. Di sisi lain, kebijakan itu bertentangan dengan jam masuk sekolah di seluruh Indonesia. Apa yang dilakukan NTT dianggap sensasi belaka.

Banyak masalah

Dalam sambutannya ketika pelantikan dan pengukuhan, Ayodhia menekankan agar para pejabat eselon II kreatif, profesional, inovatif, dan berintegritas. ”Bangunlah semangat kerja kolaboratif, baik secara internal maupun secara eksternal, dengan perangkat daerah lainnya, kabupaten dan kota, kementerian dan lembaga, pemerintah pusat serta mitra kerja lainnya,” kata Ayodhia berpesan.

HUMAS PEMPROV NTT

Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur Ayodhia Kalake

Ia juga mengajak para pejabat, baik yang berpindah posisi maupun yang dikukuhkan pada posisi jabatan yang sama, agar melihat hal tersebut sebagai sesuatu yang positif. Setiap jabatan haruslah dimaknai sebagai medan pengabdian dan pelayanan kepada bangsa dan negara. Semua mereka diminta bekerja optimal.

Pelantikan dan pengukuhan pejabat terjadi di tengah banyaknya persoalan yang mendera daerah itu. Hampir seluruh wilayah NTT mengalami gagal tanam akibat curah hujan rendah. Harga pangan tidak terkendali. Harga beras kualitas medium mencapai Rp 18.000 per kilogram. Masyarakat yang telanjur bergantung pada beras berupaya mendapatkan beras termasuk dengan cara berutang.

Peternak, khususnya peternak babi, pun menjerit akibat virus demam babi afrika yang belum juga hilang. Peternak menderita kerugian cukup besar sehingga banyak yang tidak mau lagi beternak. ”Tahun ini sangat menderita. Kebun tidak ada hasil dan ternak mati semua,” kata Yacob Kase (50), warga Nekamese, Kabupaten Kupang.

Data lain menunjukkan, kemiskinan di NTT masih tinggi. Di wilayah perkotaan malah naik dari 8,84 persen per Maret 2022 menjadi 9,12 persen per Maret 2023. Adapun kemiskinan di perdesaan hanya turun tipis dari 23,86 persen menjadi 23,76 persen. Garis kemiskinan di NTT sebesar Rp 507.203 per kapita per bulan. Garis kemiskinan tersebut menggunakan pendekatan pengeluaran.

KOMPAS/FRANSISKUS PATI HERIN

Permukiman penduduk di pedalaman Pulau Timor, tepatnya di Desa Haekto, Kecamatan Noemuti Timur, Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur, Kamis (24/3/2022). Sebagian besar warga di daerah itu hidup di bawah garis kemiskinan.

Pengajar Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Widya Mandira, Kupang, Eusabius Separera Niron, berpendapat, mutasi pejabat merupakan hal yang wajar demi penyegaran tubuh birokrasi. Menurut dia, selama ini Penjabat Gubenur mencermati sepak terjang dan kinerja para pejabat yang dipimpin.

Niron berharap komposisi yang terbentuk saat ini dapat bekerja lebih cepat. Selain masalah pangan dan kemiskinan, masih banyak persoalan lain, seperti perdagangan manusia, kerusakan lingkungan, serta korupsi elite.

Kini publik menanti mesin birokrat menggerakkan pembangunan secara optimal. Haruslah bekerja dengan target terukur agar satu per satu persoalan dapat terurai. Fokuslah bekerja meraih prestasi, bukan mencari sensasi.

Baca juga: Sekolah Pukul 05.00, Obsesi Serasa Sensasi