Belum Dianggarkan, Atlet Penyandang Disabilitas Batanghari Tak Peroleh Bonus
Atlet penyandang disabilitas di Kabupaten Batanghari menuntut bonus prestasi yang mandek cair selama 6 bulan.
Oleh
IRMA TAMBUNAN
·2 menit baca
MUARA BULIAN, KOMPAS — Atlet penyandang disabilitas di Kabupaten Batanghari, Jambi, berunjuk rasa menuntut bonus prestasi dalam Pekan Paralimpik Provinsi Jambi 2023. Nilai yang dijanjikan Pemerintah Kabupaten Batanghari sebesar Rp 980 juta untuk atlet peraih medali emas, perak, dan perunggu. Namun, dana yang dijanjikan itu tidak kunjung dicairkan dalam enam bulan ini karena belum dianggarkan.
Ketua National Paralympic Committee (NPC) Kabupaten Batanghari Eka Rosa mengatakan, Pekan Paralimpik Provinsi (Peparprov) Jambi telah selesai digelar pada 19-23 November 2023. Namun, hingga enam bulan berselang, para atlet peraih medali tak kunjung menerima bonus sebagaimana dijanjikan Pemkab Batanghari.
”Jika ditotal, nilai bonusnya Rp 980 juta,” ujarnya seusai pertemuan terbatas di ruang Sekda Batanghari, Muara Bulian, Batanghari, Jambi, Rabu (24/4/2024).
Sebelum pertemuan, sekitar pukul 09.00 WIB, sekitar 50 atlet penyandang disabilitas melancarkan aksi protes damai. Massa memulai aksi jalan alias long march dari sekretariat NPC menuju Kantor Bupati Batanghari yang berjarak 1 kilometer. Di depan halaman kantor, massa menggelar orasi.
Wakil Ketua NPC Batanghari Heri Candra mengatakan, prestasi para atlet telah membawa Batanghari menjadi juara umum dalam Peparprov Jambi 2023. Mereka berhasil memperoleh 56 medali emas, 19 perak, dan 4 perunggu.
Para atlet sebelumnya dijanjikan menerima bonus Rp 10 juta untuk perolehan medali emas, Rp 5 juta medali perak, dan Rp 2,5 juta untuk perunggu. Dengan perolehan medali para atlet, jika dijumlahkan nilainya sebesar Rp 980 juta.
Kali ini kami menuntut hak kami karena bonus yang seharusnya kami dapatkan tak cair. Ini sudah berulang sejak 2021.
Ia menyesalkan pihak Pemkab Batanghari yang tak kunjung mencairkan dana bonus. Padahal, pada Pekan Olahraga Provinsi Jambi, para atlet KONI yang memperoleh medali sudah menerima dana bonus. Nilainya total Rp 1,7 miliar. ”Atlet KONI sudah langsung menerima bonus prestasi, mengapa atlet (penyandang) disabilitas tidak mendapatkan kesetaraan haknya,” ucap Heri.
Atlet paralimpik atletik, Sobirin, mengatakan, dirinya memperoleh tiga medali emas pada nomor tolak peluru, lempar lembing, dan lempar cakram pada peparprov yang lalu. Ia bahkan berhasil memecahkan rekor. ”Seharusnya ia menerima bonus senilai Rp 30 juta.
Menurut dia, dana bonus dari pemkab mandek sejak 2021. Pada Peparprov 2021, para atlet juga tak mendapatkan bonus medali. Padahal, mereka berhasil membawa kabupaten itu juara umum. Saat itu, atlet sudah coba menuntut haknya, tetapi tak mendapatkan respons. ”Kali ini kami menuntut hak kami karena bonus yang seharusnya kami dapatkan tak cair. Ini sudah berulang sejak 2021,” ujarnya.
Padahal, NPC telah mengusulkan pengalokasian anggaran bonus atlet sejak satu tahun sebelumnya, tetapi usulan tak mendapat perhatian serius.
Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Batanghari Sargawi mengakui, dana bonus untuk atlet NPC berprestasi tak masuk usulan APBD tahun ini sehingga alokasi dana bonus hanya untuk atlet KONI daerah. Namun, pihaknya akan mengajukan alokasi dana bonus atlet paralimpik berprestasi itu dalam pembahasan APBD Perubahan pada Juli nanti.
Pengurus NPC Provinsi Jambi, M Usman, menyesalkan tidak seriusnya pemda dalam pembinaan atlet penyandang disabilitas. Hal itu menyebabkan para atlet kecewa karena merasa direndahkan.
”Padahal, NPC telah mengusulkan pengalokasian anggaran bonus atlet sejak satu tahun sebelumnya, tetapi usulan tak mendapat perhatian serius,” ucapnya.
Pada 2021, para atlet juga tidak mendapatkan bonus prestasi perolehan medali. Pada Peparprov tersebut, NPC Batanghari memperoleh 49 medali emas, 22 perak, dan 9 perunggu. Jika dijumlahkan, nilai bonus yang diperoleh atlet paralimpik sebesar Rp 850 juta, tetapi juga belum diberikan.