Indonesia-China Berambisi Jadikan Kalteng Lumbung Pangan

Proyek pengembangan sawah di Kalteng yang bekerja sama dengan China bakal dimulai Oktober 2024.

JURNASYANTO SUKARNO GREENPEACE

Seorang aktivis lingkungan menarik spanduk besar yang bertuliskan ”Food Estate Feeding Climate Crisis” di kawasan food estate singkong di Desa Tewai Baru, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Kamis (10/11/2022).

PALANGKARAYA, KOMPAS — Proyek pengembangan padi sawah di Kalimantan Tengah bakal berlanjut setelah pemerintah memulai kerja sama baru dengan China. Namun, sejumlah pihak khawatir hal itu hanya akan menambah deretan kisah sumbang dari angan-angan lumbung pangan di Kalteng.

Rencana pemerintah itu diutarakan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan di sela-sela Pertemuan Ke-4 High Level Dialogue and Cooperation Mechanism (HDCM) RI–RRT di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Jumat (19/4/2024), seperti dikutip dari Kompas.com.

Luhut menyampaikan telah meminta China memberikan teknologi menanam padi ke Indonesia. China disebut negara yang sukses swasembada pangan.

Bahkan, lebih dari sekadar rencana, keinginan itu telah menjadi kesepakatan. Proyek itu, menurut rencana, akan dimulai pada Oktober 2024.

Baca juga: Reevaluasi dan Reaktualisasi ”Food Estate”

Mendengar rencana itu, Herianto (48), petani asal Desa Belanti Siam, Kabupaten Pulang Pisau, Kalteng, tersenyum kecut. Menurut dia, kalau soal pertanian Indonesia tidak kalah baik dari negara lain.

Namun, ia menyayangkan masih banyak persoalan lain yang menghadang petani. Dia menyebut pupuk subsidi yang sulit didapat petani.

”Saya berharap, kalau memang ada proyek seperti itu, bisa membuat hidup petani lebih baik,” kata Herianto.

KOMPAS/DIONISIUS REYNALDO TRIWIBOWO

Rangkap (53), warga Tewai Baru, Kabupaten Gunung Mas, Kalteng, berjalan di tengah kebun singkong yang dikelola pemerintah dalam program strategis nasional food estate, Selasa (8/8/2023).

Datang sebagai transmigran tahun 1984, Herianto menjadi saksi terpuruknya proyek sejuta hektar lahan gambut 27 tahun lalu. Pada 1997, Herianto ingat bagaimana hutan dibongkar untuk dijadikan sawah. Hasilnya, hutan gambut rusak dan menjadi biang kebakaran hutan serta lahan.

Desa tempat tinggal Herianto hanya satu dari puluhan desa yang masuk dalam kawasan 1 juta hektar tersebut. Di kawasan yang sama, pemerintah juga membuat program cetak sawah pada 2016-2018, lalu program lumbung pangan atau food estate pada 2020. Herianto adalah salah satu peserta program food estate.

Program-program tersebut sampai saat ini dinilai belum bisa membuat Indonesia berdaulat pangan atau belum juga mempu meningkatkan ketahanan pangan. Hal itu disampaikan Direktur Save Our Borneo (SOB) Muhammad Habibi.

Baca juga: Sebagian Petani Food Estate di Kalteng Gagal Panen

Menurut pegiat lingkungan itu, berkaca dari program-program yang serupa sebelumnya, masyarakat Kalteng justru hanya mendapatkan bencana. Ia khawatir kerja sama dengan China untuk teknologi padi ini akan tetap menggunakan lahan yang juga dipakai food estate, cetak sawah, ataupun program sejuta gambut.

Meski Kalteng saat ini merupakan provinsi terluas di Indonesia, lanjut Habibi, tidak mudah mencari lahan yang cocok untuk padi dan teknologi yang digunakan, apalagi dengan sistem sawah. Petani-petani di Belanti Siam ataupun desa transmigran lainnya saja membutuhkan waktu minimal 11 tahun untuk bisa mendapatkan hasil seperti yang dinikmati sekarang.

”Ketimbang kerja sama seperti itu, anggaran yang besar itu bisa digunakan untuk mengembangkan lahan pertanian yang selama ini sudah dikelola masyarakat, kenapa harus sawah saja dan padi saja,” kata Habibi.

KOMPAS/DIONISIUS REYNALDO TRIWIBOWO

Singkong hasil program stretagis nasional food estate di Kabupaten Gunung Mas, Kalteng, Selasa (8/8/2023). Banyak tumbuhan singkong tumbuh tak sehat.

Berbeda dengan Habibi, senator asal Kalteng, Agustin Teras Narang, justru menyambut baik rencana itu. Ia berharap kerja sama itu bisa segera terealisasi.

”Bila benar dapat direalisasikan dengan terencana, perlu melibatkan para ahli, serta masyarakat atau petani setempat,” ucap Teras.

Dengan berbagai sejarah di belakang proyek serupa, Teras mengungkapkan kerinduannya atas Kalteng menjadi lumbung pangan dan energi. Itu sebabnya, saat dirinya masih menjabat sebagai Gubernur Kalteng periode 2005-2015, ia mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Di dalamnya tercantum tujuan daerah yang menjadi lumbung pangan.

”Meski sudah ada banyak macam kegagalan dalam upaya pengembangan sektor pertanian lewat model lumbung pangan di Kalteng sejak era Presiden Soeharto, tetapi saya selalu bersemangat bila ada itikad pengembangan yang bisa dilakukan,” ucap Teras.

Menanggapi hal itu, Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo mengungkapkan akan bergerak cepat menyiapkan Kalteng sebagai lumbung pangan nasional dan menyambut kerja sama tersebut. Sebelumnya, Kementerian Pertanian telah memberikan program optimalisasi lahan rawa dan irigasi di 10 kabupaten di Kalteng dengan total 81.000 hektar.

”Kami sambut baik rencana kerja sama itu dan Gubernur juga sudah minta untuk disiapkan itu, semua pihak harus bekerja dengan baik,” ucap Edy.