IPM Terseok-seok, Jateng Selatan Butuh Akselerasi Pembangunan

Name: IPM Terseok-seok, Jateng Selatan Butuh Akselerasi Pembangunan
Uploaded: 2024-04-30T10:35:22Z
Duration: 20 min 32 s
Description: Wilayah Jawa Tengah sisi selatan butuh percepatan pembangunan serta akses ke sumber ekonomi, kesehatan, dan pendidikan.

Wilayah Jawa Tengah sisi selatan butuh percepatan pembangunan serta akses ke sumber ekonomi, kesehatan, dan pendidikan.

Oleh

WILIBRORDUS MEGANDIKA WICAKSONO

· 5 menit baca

Indeks Pembangunan Manusia di kabupaten-kabupaten di wilayah Jawa Tengah sisi selatan hanya berkisar 2,1 hingga 5,08 poin dalam lima tahun terakhir atau periode 2018-2023. Akses terhadap sumber ekonomi, pendidikan, serta kesehatan yang layak perlu diperbanyak. Percepatan pembangunan diharapkan bisa mengungkit kesejahteraan warga di wilayah Barlingmascakeb.

Antrean warga tampak mengular ketika operasi pangan murah digelar di halaman Kelurahan Teluk, Purwokerto Selatan, Banyumas, Jawa Tengah, Jumat (15/3/2024). Harga bahan pokok, terutama beras, melejit hingga Rp 17.000 per kilogram.

Kusmirah (63) sudah datang ke kelurahan sejak pagi supaya bisa mendapatkan beras 5 kilogram dengan harga murah Rp 51.000 per kantong atau Rp 10.200 per kilogram. ”Suami tidak bekerja, di rumah ada enam orang. Ini untung ada beras murah,” kata Kusmirah.

Kusmirah mengatakan, suaminya yang biasanya bekerja sebagai kuli panggul di kompleks pergudangan kini tidak lagi bekerja karena ada pengurangan tenaga kerja. Di rumahnya, tinggal anak menantunya yang bekerja sebagai pengemudi ojek daring. ”Saya ibu rumah tangga, ga kerja, yang kerja anak mantu saya, ngojek. Anak saya satu perempuan, ada cucu dua sekolah semua,” tutur Kusmirah yang berharap harga-harga segera kembali normal.

Jeritan serupa disampaikan Narti (63). ”Semua naik. Tidak ada yang tidak naik. Mumet (pusing), apalagi janda. Suami sudah meninggal,” kata Narti yang turut mengantre untuk mendapatkan beras murah.

Fluktuasi harga sembako sangat terasa bagi masyarakat kecil dan rentan seperti Kusmirah dan Narti. Kestabilan harga pangan juga lapangan pekerjaan untuk mendapatkan pendapatan yang layak menjadi idaman masyarakat akar rumput.

Menilik data BPS, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Tengah beserta kabupaten/kota di dalamnya memang terus meningkat dalam lima tahun terakhir. IPM Jawa Tengah pada 2018 tercatat 71,12. Pada 2019, angka IPM Jateng menjadi 71,73. Kemudian 71,87 pada 2020, pada 2021 menjadi 72,16, lalu pada 2022 menjadi 72,80, dan pada 2023 menjadi 73,39.

Untuk wilayah Banyumas, IPM pada 2018 tercatat 71,30, pada 2019 angkanya menjadi 71,96, dan pada 2020 menjadi 71,98. Kemudian, pada 2021 menjadi 72,44, pada 2022 IPM menjadi 73,30, dan menjadi 73,96 pada 2023. Dalam lima tahun terakhir, angkanya meningkat 2,66 poin.

Penjabat Bupati Banyumas Hanung Cahyo Saputro menyampaikan, dari sisi perekonomian, pihaknya senantiasa mengantisipasi inflasi di Banyumas, menjaga ketersediaan barang, mengupayakan harga-harga barang tetap terjangkau, menjamin distribusi barang itu lancar, dan dikomunikasikan dengan pemerintah pusat juga pemda sekitar. ”Kalau memang misalnya ada kesulitan distribusi, kita akan hubungi daerah-daerah sekitar,” kata Hanung.

Selain itu, lanjut Hanung, khusus untuk menggenjot IPM, pihaknya sedang menyiapkan strategi dan menyusun data dasar. ”Saya sedang merumuskan tentang bagaimana pendidikan dan pengangguran itu bisa diselesaikan. Saya sedang menyusun database, yaitu data pengangguran se-Kabupaten Banyumas itu totalnya berapa. Kemudian, kita identifikasi per desa, per RW, per RT itu by name dan by address,” papar Hanung.

Hanung melanjutkan, dalam data itu akan disertakan pula tingkat pendidikan terakhir warga. Apakah akan disekolahkan lagi atau langsung diperkerjakan. ”Misalnya yang umurnya sudah 40-an, kemudian cuma lulusan SD, ada dua pilihan apakah tetap meng-upgrade tingkat pendidikannya atau kita intervensi supaya dapat pekerjaan. Satu, pekerjaannya bisa dimasukkan ke perusahaan. Yang kedua apakah kita latih, kita kasih modal untuk jualan, misalnya,” katanya.

IPM Kabupaten Cilacap pada 2018 tercatat 69,56 dan pada 2023 menjadi 72,04 atau naik hingga 2,48 poin. IPM Purbalingga pada 2018 tercatat 68,41 kemudian pada 2023 menjadi 70,51 (2023) atau naik 2,1 poin. IPM Banjarnegara pada 2018 tercatat 66,54 dan menjadi 69,16 pada 2023 atau naik 2,62 poin. Adapun IPM Kebumen pada 2018 tercatat 66,80 dan menjadi 71,88 pada 2023 atau naik 5,08 poin.

Wajah pendidikan

Penjabat Bupati Cilacap Awaluddin Muuri menyampaikan, program penguatan pendidikan, seperti pelatihan guru penggerak, menjadi salah satu cara meningkatkan IPM di Cilacap. ”Pengembangan guru penggerak menjadi salah satu upaya untuk memperbaiki IPM di Cilacap. Ini salah satu cara kami menaikkan IPM karena keberhasilan kami, pemerintah daerah, itu dilihat dari nilai-nilai itu dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kami kejar terus,” katanya.

Sejumlah kasus bullying pelajar sempat mencoret wajah pendidikan Cilacap. Misalnya pada September 2023, viral video perundungan seorang anak SMP dipukuli dan disaksikan teman-temannya. Dalam tahun yang sama, pada Januari, lima pelajar SMK ditangkap Polresta Cilacap karena merusak gedung salah satu sekolah (Kompas.id, 26/1/2023).

Atas fenomena itu, Awaluddin menyampaikan, itu adalah sebagian kecil atau oknum. ”Ini tentunya sebagian kecil, tetapi memang oknum. Intinya kami berusaha itu menjadi pelajaran bagi kita apa langkah-langkah upaya agar kejadian-kejadian yang sudah ada tidak terjadi lagi. Kita bisa mulai bukan hanya saja di sekolah, melainkan juga di desa dan keluarga. Kita semua bahu-membahu supaya hal itu seminim mungkin,” tuturnya.

Dihubungi terpisah, Selasa (30/4/2024), Suharno, Guru Besar Bidang Ilmu Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jendral Soedirman Purwokerto, menyampaikan, IPM secara umum terdiri dari komponen pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. ”Untuk kategori Jateng selatan tidak terlalu jelek, tetapi di bawah beberapa kota, seperti Kota Semarang dan Kota Surakarta,” tutur Suharno.

Suharno mengatakan, perlu langkah strategis jangka pendek dan jangka panjang untuk mengejar peningkatan IPM. Namun, secara umum, jika dibandingkan dengan wilayah lain, seperti di pantura, akses, sarana, dan prasarana di sisi selatan Jawa masih perlu ditingkatkan.

”Terkait akses, kalau kita melihat, misalnya dibandingkan pantura, perlu peningkatan akses, sarana, dan prasarana. Kemudian, perlu percepatan kegiatan ekonomi atau ruang lingkup ekonomi yang bisa menggerakkan Jateng selatan,” ujarnya.

Selain itu, kata Suharno, promosi potensi ekonomi lokal juga perlu digencarkan. Misalnya, Bandara Purbalingga yang ada kini bagaikan mati suri, bisa dihidupkan lagi. Rencana pembuatan tol serta pembangunan kawasan industri bisa dipercepat untuk menyerap tenaga kerja yang jamak.

Perlu langkah strategis jangka pendek dan jangka panjang untuk mengejar peningkatan IPM.

Di bidang pendidikan, terobosan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam membangun SMK Negeri di Purbalingga perlu direplikasi setidaknya ada di setiap kabupaten. Adapun bidang kesehatan, anggaran yang tadinya tertahan akibat pandemi Covid-19 bisa dialokasikan untuk upaya preventif kesehatan bagi masyarakat kurang mampu.

Membangun ketahanan ekonomi, kesehatan, dan pendidikan masyarakat menjadi bekal dan modal untuk menghadapi beragam badai ketidakpastian. Percepatan dan pemerataan pembangunan di selatan Jateng kiranya segera terwujud supaya masyarakat kian kokoh menyambut masa depan.

Editor:

RINI KUSTIASIH

bps banyumas indeks pembangunan manusia ipm ipm jateng