Pilkada Serentak Diproyeksikan Ungkit Pertumbuhan Ekonomi Jatim
Sebanyak 38 kabupaten/kota di Jatim akan menggelar Pilkada 2024. Pilkada mendorong konsumsi dan pertumbuhan ekonomi.
Oleh
DEFRI WERDIONO
·3 menit baca
MALANG, KOMPAS — Pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 diharapkan bisa mendorong konsumsi di Jawa Timur dan pada akhirnya bisa mendorong pertumbuhanekonomi sebesar 4,7-5,5 persen pada tahun ini.
Deputi Kepala Bank Indonesia (BI) Jawa Timur M Noor Nugroho menyampaikan hal itu pada acara Sinergi Menuju Ekonomi Kreatif, Tangguh, Teruji, dan Terdigitalisasi (Sekartaji) dengan tema ”Sinergi Pengendalian Inflasi dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan dan Resiliensi Pertumbuhan Ekonomi”, di Malang, Jawa Timur, Selasa (30/4/2024).
Hadir pada kesempatan ini sejumlah pihak, antara lain pemerintah daerah di wilayah kantor perwakilan BI Malang, meliputi Probolinggo, Pasuruan, dan Malang Raya.
”Kita berharap pilkada serentak di semester II-2024 memberikan dorongan pada konsumsi. Dengan konsumsi yang cukup kuat, maka ekonomi Jatim diharapkan tumbuh 4,7-5,5 persen pada 2024 dengan laju inflasi yang kita harapkan tetap dalam koridor target 2,5 plus minus 1 persen,” ujarnya.
Ada 38 kabupaten/kota di Jatim bakal melaksanakan pilkada tahun ini, termasuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jatim. Menurut Noor, menjadi keniscayaan jika konsumsi bakal meningkat saat pesta demokrasi, termasuk demokrasi di tingkat lokal.
Disinggung bagaimana cara mengantisipasi lonjakan konsumsi saat pilkada serentak nantinya, Noor menjelaskan, salah satunya ketersediaan pangan diharapkan mencukupi. Berdasarkan informasi yang pihaknya terima, hasil panen mencukupi.
Menurut Noor, sejalan dengan ekonomi nasional, ekonomi Jatim tumbuh positif pada 2023 sebesar 4,95 persen. Kendati melambat, masih tumbuh cukup tinggi.
Perekonian Jatim diperkirakan akan meningkat pada triwulan I-2024. Perekonomian itu terutama ditopang oleh permintaan domestik, khususnya konsumsi rumah tangga, seiring pencairan gaji aparatur sipil negara, tunjangan hari raya, dan safari politik jelang pemilu.
Dibandingkan dengan 2023, kinerja ekonomi Jatim pada 2024 juga diperkirakan lebih tinggi. Dengan proyeksi 4,7-5,5 persen, ada sejumlah tantangan dan peluang. Salah satunya adalah perekonomian global yang diperkirakan mulai stabil meski belum cukup kuat.
”Namun, kita juga punya beberapa peluang, ekspor ke ASEAN masih cukup tinggi. Potensi peningkatan nilai tambah produk ekspor dan substitusi impor untuk produk makanan dan minuman,” ucapnya.
Ada beberapa upaya untuk menjaga inflasi, yakni melalui strategi terkait keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif antara pusat dan daerah.
Bagaimana kerja sama antardaerah terkait pasokan beras, bawang merah, daging ayam, dan jagung. Juga penyelenggaraan pasar murah, termasuk fasilitasi pembentukan kios dan warung sebagai penjualan komoditas pangan strategis.
Hingga 22 April telah dilaksanakan operasi pasar di 456 titik di Jatim untuk beras, minyak, telur, cabai, dan bawang merah.
”Semakin masif dan luasnya implementasi pengendalian inflasi ini diharapkan bisa menjaga inflasi tetap dalam rentang sasaran 2,5 plus minus 1 persen,” katanya.
Pelaksana Tugas Asisten Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Jatim Joko Irianto memaparkan, pada 2023, pertumbuhan ekonomi provinsi paling timur di Pulau Jawa itu mencapai 4,95 persen.
Hal ini menjadikan Jatim sebagai penyumbang perekonomian terbesar kedua di Indonesia dengan persentase 14,22 persen dan produk domestik regional bruto terbesar kedua di Pulau Jawa, yakni 24,99 persen.
Menurut Joko, tim pengendalian inflasi Jatim terus memperkuat delapan komitmen untuk pengendalian inflasi, mulai dari keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif sehingga dapat menjaga inflasi sesuai sasaran.
Dibandingkan dengan 2023, kinerja ekonomi Jatim pada 2024 juga diperkirakan lebih tinggi. Dengan proyeksi 4,7-5,5 persen, ada sejumlah tantangan dan peluang. Salah satunya adalah perekonomian global yang diperkirakan mulai stabil meski belum cukup kuat.
Sementara itu, Penjabat Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengatakan, pada 2023, inflasi di wilayahnya hingga awal 2024 juga terkendali. Bahkan, di awal 2024 terjadi deflasi. Kenaikan harga yang terjadi jelang Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 bisa dikendalikan. ”Sekarang agak sedikit naik karena hari raya dan itu terjadi di seluruh Indonesia,” ujarnya.
Ada beberapa strategi untuk mengendalikan inflasi di Kota Malang, antara lain melalui pasar murah hinga warung tekan inflasi yang diadakan di pasar-pasar. Ada ide, hal serupa akan dilakukan sampai kelurahan sehingga bisa mengendalikan inflasi.