Aksi Hari Buruh di Surabaya Dikawal 3.174 Petugas

Sebanyak 3.174 personel gabungan mengawal aksi Hari Buruh di Surabaya, Jawa Timur.

KOMPAS/BAHANA PATRIA GUPTA

Perempuan buruh menggunakan caping saat berunjuk rasa memperingati Hari Buruh Sedunia di depan Kantor Gubernur Jawa Timur, Kota Surabaya, Jawa Timur, Senin (1/5/2023).

SURABAYA, KOMPAS — Kepolisian Daerah Jawa Timur mengoordinasi 3.174 petugas gabungan TNI, Polri, dan pemerintah untuk mengawal aksi Hari Buruh di Surabaya, Rabu (1/5/2024).

Petugas gabungan terdiri dari 1.758 anggota Polda Jatim, 557 anggota Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya, 353 anggota kepolisian sektor, serta 506 personel TNI dan aparatur sipil negara.

Baca juga: ”May Day, Mayday This is Emergency!”

”Menurut pemberitahuan, aksi Hari Buruh di Surabaya akan terkonsentrasi di Gedung Negara Grahadi, DPRD Jatim, dan Kantor Gubernur Jatim,” ujar Kepala Bidang Humas Polda Jatim Komisaris Besar Dirmanto, dihubungi pada Rabu pagi.

Selain area jantung ibu kota Jatim, pengamanan juga dilakukan di sembilan gerbang tol di wilayah Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo. Pengamanan bertujuan untuk kelancaran lalu lintas yang akan terimbas aksi di pusat kota. Gerbang dimaksud ialah Romokalisari, Tandes, Dupak, Banyuurip, Kota Satelit, Gunungsari, Warugunung, Waru Utama, dan Berbek (Rungkut).

”Kami berharap peringatan Hari Buruh dapat berjalan dengan tertib dan lancar,” ujar Dirmanto.

KOMPAS/BAHANA PATRIA GUPTA

Buruh berunjuk rasa memperingati Hari Buruh Sedunia di depan Kantor Gubernur Jawa Timur, Kota Surabaya, Senin (1/5/2023). Salah satu tuntutan mereka adalah menolak omnibus law.

Secara terpisah, Kepala Polrestabes Surabaya Komisaris Besar Pasma Royce mengimbau warga yang akan beraktivitas pada Hari Buruh di Surabaya mengantisipasi kepadatan dan kemacetan. Petugas akan membuat rekayasa lalu lintas di sekitar pusat unjuk rasa buruh sehingga pengguna jalan tidak terjebak.

Aksi akan diikuti para buruh gabungan dari Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, dan Lamongan. Kemungkinan buruh yang akan masuk ke Surabaya sekitar 20.000 orang.

Pusat unjuk rasa ialah di Jalan Gubernur Suryo (Gedung Negara Grahadi), Jalan Indrapura (DPRD Jatim), dan Jalan Pahlawan (Kantor Gubernur Jatim). Lalu lintas dari Jalan Bubutan tidak akan belok kiri ke Jalan Indrapura, tetapi belok kanan ke Jalan Kebon Rojo dan ke arah Stasiun Surabaya Kota (Semut). Kendaraan dari Jalan Veteran tidak bisa terus ke selatan ke Jalan Pahlawan, tetapi harus belok kiri ke Jalan Kebon Rojo arah Semut.

Baca juga: Buruh Jatim Terus Gemakan Pencabutan Cipta Kerja

Gedung DPRD Jatim dan Kantor Gubernur Jatim relatif berdekatan. Karena pusat aksi berada di sini, petugas menyiapkan area parkir mendadak bagi peserta aksi. Area parkir disiapkan di Jalan Indrapura, Jalan Rajawali, Jalan Johar, Tugu Pahlawan, Jalan Pasar Besar, Jalan Sulung, dan Jalan Pasar Turi.

Pasma melanjutkan, lalu lintas menuju Jalan Gubernur Suryo akan dialihkan ke Jalan Embong Malang. Lalu lintas dari Jalan Tunjungan tidak bisa lewat Jalan Gubernur Suryo, tetapi putar balik ke Jalan Embong Malang. Lalu lintas menuju Jalan Tunjungan dialihkan ke Jalan Genteng Kali agar tidak terjebak kemacetan.

KOMPAS/AMBROSIUS HARTO MANUMOYOSO

Lalu lintas amat lengang di Jalan Tunjungan, Surabaya, Jawa Timur, saat Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah atau Rabu (10/4/2024). Saat Hari Buruh pada Rabu (1/5/2024) ini, Jalan Tunjungan terkena rekayasa lalu lintas.

Wakil Sekretaris Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jatim Nuruddin Hidayat mengatakan, aksi akan diikuti para buruh gabungan dari Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, dan Lamongan. Kemungkinan jumlah buruh yang akan masuk ke Surabaya adalah 20.000 orang.

Tuntutan yang akan disuarakan dalam aksi terutama penolakan dan pencabutan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Selain itu, percepatan pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, penolakan upah dan pesangon rendah, serta penolakan sistem kerja alih daya.

Nuruddin melanjutkan, untuk Jatim, buruh mendesak pengesahan peraturan gubernur tentang perlindungan tenaga kerja, peraturan daerah jaminan pesangon, dan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk iuran BPJS Kesehatan rakyat miskin.