Awasi Kinerja Aparatur, Wali Kota Surabaya Kembali Berkantor di Kelurahan

Kinerja aparatur kelurahan di Surabaya, Jawa Timur, terus diawasi untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

PEMERINTAH KOTA SURABAYA

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi (depan, kedua dari kiri) menerima keluhan warga saat berkantor di Kelurahan Ujung, Kecamatan Semampir, Selasa (7/5/2024). Ia berkantor di kelurahan-kelurahan untuk mengawasi pelayanan administrasi kependudukan oleh aparatur kepada masyarakat.

SURABAYA, KOMPAS — Kinerja aparatur Pemerintah Kota Surabaya, Jawa Timur, di 154 kelurahan dan 31 kecamatan perlu diawasi. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi kembali berkantor di kelurahan dan kecamatan secara bergiliran demi peningkatan layanan administrasi kependudukan untuk masyarakat.

Rabu (8/5/2024) merupakan hari ketiga bagi Eri memenuhi keinginan berkantor di kelurahan. Hari ini, mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya itu berkantor di Kelurahan/Kecamatan Asemrowo dan Kelurahan Balongsari, Kecamatan Tandes.

Baca juga: Lurah dan Camat di Surabaya Pun Berkantor di Balai Rukun Warga

Kemarin, Eri berkantor di Kelurahan Tanjung Perak, Kecamatan Pabean Cantian. Selain itu, ia juga berkantor di Kelurahan Ujung, Kecamatan Semampir. Dua hari lalu atau hari perdana kegiatan, Eri berkantor di Kelurahan/Kecamatan Bubutan dan Kelurahan Perak Barat, Kecamatan Krembangan.

Kegiatan ini berlangsung bersamaan dengan saat partai-partai politik membuka pendaftaran calon wali kota untuk Surabaya. Pemungutan suara pemilihan umum serentak akan berlangsung pada 27 November 2024. Meski demikian, Eri berkilah, kegiatan berkantor di kelurahan dan kecamatan bukan bagian dari upaya mempertebal dukungan dan simpati politik.

KOMPAS/SONYA HELLEN SINOMBOR

Tim CFCI Unicef menemui puluhan ibu di Kampung Puspaga di Balai RW 005 Kecamatan Genteng, Surabaya, Jawa Timur, Selasa (26/3/2024), Tim CFCI selama tiga hari berada di Kota Surabaya dalam rangka penilaian Kota Surabaya yang menjadi calon kota layak anak tingkat dunia.

Eri memastikan maju kembali demi jabatan wali kota. Eri dan Wakil Wali Kota Surabaya Armuji telah mendaftar ke Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang mengusung mereka dalam kontestasi 9 Desember 2020. Selain itu, pasangan birokrat-politikus ini telah mendaftar ke Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Demokrat, dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Ada layanan pengurusan akta kelahiran yang hilang tidak bisa sehari dan dimaklumi karena dokumen itu bukan dikeluarkan oleh Surabaya sehingga harus terlebih dahulu mengurus rekomendasi dari daerah asal.

Adapun kegiatan berkantor di kelurahan pernah dilakukan Eri pada Mei 2021-2022. Ketika itu, Eri baru beberapa bulan menjabat. Eri-Armuji dilantik pada 26 Februari 2021 dalam masa penanganan pandemi Covid-19. Berkantor di kelurahan merupakan program awal Eri untuk mendekatkan diri dengan aparatur dan warga.

Baca juga: Eri Cahyadi-Armuji Berpeluang Kembali Maju dari PDI-P Surabaya

Dengan berkantor di kelurahan, Eri mendapati kenyataan bahwa belum semua layanan administrasi kependudukan berlangsung secara prima. Layanan pembuatan kartu tanda penduduk, kartu keluarga, dan akta kelahiran ditargetkan selesai dalam sehari dan sudah terealisasi.

”Ada layanan pengurusan akta kelahiran yang hilang tidak bisa sehari dan dimaklumi karena dokumen itu bukan dikeluarkan oleh Surabaya sehingga harus terlebih dahulu mengurus rekomendasi dari daerah asal,” ujar Eri. Ia juga mendapati masih ada tanda bukti tanpa disertai kepastian waktu layanan adminduk selesai. Hal ini sudah diselesaikan dengan komitmen dari aparatur.

KOMPAS/BAHANA PATRIA GUPTA

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi makan bersama petugas kebersihan seusai kedatangan Piala Adipura di Balai Kota Kota Surabaya, Jawa Timur, Rabu (6/3/2024).

Direktur WE Institut Sugeng Siswanto mengatakan, kegiatan berkantor di kelurahan tidak bisa begitu saja dikaitkan pemikiran bahwa Eri ingin mempertebal dukungan dan simpati. Dalam konteks sebagai petahana yang berkuasa, kegiatan Eri tidak bisa dipandang sebagai kampanye. Selaku wali kota, Eri berwenang dan berhak untuk berkegiatan yang dipandang perlu demi kelancaran pemerintahannya.

”Dalam penilaian kami, kegiatan itu tidak efektif untuk mendulang dukungan sebab tingkat penerimaan dan kesukaan warga terhadap Eri amat tinggi,” ujar Sugeng yang juga Ketua Ikatan Alumni Statistika Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) itu.

Baca juga: Empat Nama Jadi Terpopuler Jelang Pilkada Surabaya, Termasuk Eri dan Dhani

Dari survei politik dan jaring aspirasi masyarakat terhadap 1.000 responden dari 100 kelurahan di 31 kecamatan di Surabaya, WE Institut menyimpulkan, popularitas sementara Eri hampir sempurna (99,8 persen). Eri melampaui Armuji (94 persen), musisi Ahmad Dhani dari Gerindra (90,4 persen), dan politikus muda Fuad Bernadi (46,5 persen) dari PDI-P yang juga putra Menteri Sosial Tri Rismaharini (Wali Kota Surabaya 2010-2020).

Untuk elektabilitas atau keterpilihan, Eri juga meraih angka tertinggi dengan 61,8 persen. Selanjutnya ialah Armuji (10 persen) dan Fuad Bernadi (3,5 persen). Sebanyak 61 persen responden menyatakan akan konsisten dengan pilihan mereka, sedangkan 39 persen masih mungkin berubah.

KOMPAS/AMBROSIUS HARTO MANUMOYOSO

Suasana pemaparan survei politik dan jaring aspirasi masyarakat Kota Surabaya oleh WE Institut di Surabaya, Jawa Timur, Senin (6/5/2024). Dari survei, sejumlah nama menonjol untuk bertarung dalam Pilkada Surabaya 2024, terutama pasangan petahana Eri Cahyadi dan Armuji.

WE Institut yang merupakan lembaga konsultan baru dan berpusat di Sidoarjo itu menyatakan, 38,5 persen responden amat puas dan 49,2 persen responden cukup puas dengan kinerja Eri. Sementara responden yang kurang dan tidak puas sebesar 12,1 persen. Eri juga dipandang sebagai pejabat yang sering berkunjung ke masyarakat. Sebanyak 34,1 persen responden menilai Eri sering berkunjung, sedangkan yang menilai Eri cukup sering berkunjung sebanyak 46,2 persen responden.

”Dari survei kami terlihat bahwa penerimaan responden terhadap Eri amat tinggi sehingga kegiatannya berkantor di kelurahan tidak lagi efektif jika untuk mendulang dukungan,” kata Sugeng.