JAKARTA, KOMPAS — Panitia Penyelenggara Asian Games Indonesia atau Inasgoc akan mendapatkan keleluasaan cukup banyak, terutama dalam pengadaan barang dan jasa. Kendati demikian, karena mengelola dana APBN, Inasgoc juga harus memiliki sekretariat dengan personel aparatur sipil negara.
Penyelenggara Asian Games ditangani Inasgoc dan Dewan Olimpiade Asia (OCA). Wakil Presiden Jusuf Kalla yang juga Ketua Pengarah Asian Games dalam beberapa kesempatan menyatakan, penyelenggaraan ajang multicabang olahraga di tingkat Asia ini tak mungkin dibiayai sepenuhnya dari APBN. Oleh karena itu, Kalla mendorong pembiayaan melalui sponsor.
Kendati demikian, status Inasgoc sebagai panitia nasional perlu ditegaskan. Menurut Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Agus Prabowo, karena sumber pembiayaan Inasgoc dari APBN dan sponsor, sebaiknya Inasgoc menjadi satuan kerja (satker) pemerintah. Sebagai satker, kendati anggota Inasgoc terdiri atas aparatur sipil negara (ASN) dan non-ASN, terdapat kesekretariatan yang diisi ASN.
Sekretariat Inasgoc mengelola anggaran negara sesuai aturan yang berlaku. Adapun anggaran yang diperoleh dari sponsor ditangani sesuai kontrak bisnis biasa.
Hal ini dibahas pula dalam rapat persiapan Asian Games yang dipimpin Jusuf Kalla di Kementerian Pemuda dan Olahraga, Rabu (15/3). Keberadaan Inasgoc serta pengadaan barang dan jasa khusus ini pun harus diatur secara khusus.
“Payung hukumnya Perpres (Peraturan Presiden), tetapi pedoman operasionalnya juknis (petunjuk teknis),” tutur Agus.
Perpres tersebut akan mengatur pembentukan Inasgoc dan cara pengadaan barang jasa untuk Asian Games. "Perpres ini kira-kira berbunyi, Inasgoc dibiayai oleh APBN. Manakala APBN dibelanjakan, caranya diatur dalam juknis tersendiri," kata Agus.
Dengan pengaturan tersendiri, pengadaan barang dan jasa untuk Asian Games bisa sangat leluasa dan lebih fleksibel dari Peraturan Presiden No 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Tak semua pengadaan bernilai Rp 200 juta harus dilelang. Bahkan, dalam penjelasan lelang, bisa saja merek barang disebutkan sesuai yang ditentukan OCA.
Meskipun leluasa, Inasgoc tetap harus akuntabel. Semua pengeluaran dan pemasukan pun akan diaudit. Namun, Inasgoc dan pengaturan khusus ini berakhir saat penyelenggaraan Asian Games usai. Saat ini, draf perpres sudah diproses di Sekretariat Negara. (INA)
