Proses Birokrasi Olahraga Akan Disederhanakan

JAKARTA, KOMPAS — Proses birokrasi pembinaan olahraga nasional akan disederhanakan. Langkah ini merupakan bagian dari evaluasi pemerintah terkait kegagalan kontingen RI dalam SEA Games Kuala Lumpur 2017. Hal itu diungkapkan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wapres, Jakarta, Selasa (5/9). Menurut Kalla, pembinaan kita terlalu terfokus pada birokrasi. Panjangnya rantai birokrasi membuat keputusan-keputusan strategis terlambat diambil. Pencairan dana pelatnas, misalnya, sering terlambat karena panjangnya rantai birokrasi. Akibatnya, pembinaan atlet kurang tertangani. Jadi, wajar prestasi olahraga Indonesia stagnan. Karena itulah, menurut Kalla, birokrasi akan disederhanakan. Kalla menambahkan, kegagalan di SEA Games 2017 sudah didiskusikan dengan Presiden Joko Widodo. Dalam diskusi disepakati, pemerintah akan mengambil langkah strategis demi perbaikan sistem pembinaan."Saya sudah bicara dengan Menpora (Imam Nahrawi), juga sudah diskusi dengan Presiden. Kami akan segera mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki sistem pelatihan, bagaimana agar prestasi olahraga lebih baik tahun depan," tutur Kalla.Dalam diskusi Evaluasi Kontingen RI di SEA Games 2017 di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Selasa, pengamat olahraga Fritz Simanjuntak menyampaikan, seharusnya Menpora berani melakukan sesuatu demi terhindar dari masalah terkait berbagai keterlambatan fasilitas atlet. Fritz mengatakan, diskresi Menpora itu salah satunya dengan mempermudah pencairan uang APBN. Melalui perintah Menpora, pencairan itu diharapkan lebih cepat dan tidak berbelit-belit. "Kan, bisa melakukan diskresi. Kalau tidak korupsi, kenapa takut," ujarnya. Menurut dia, sebagai pemimpin, Imam harus bisa melihat kepentingan atlet-atlet yang akan membela negara. Ia berpendapat, yang terpenting adalah bertindak. "Masa atlet butuh peralatan, tetapi harus menunggu proses APBN dahulu," katanya.Terkait kegagalan dalam SEA Games 2017, Ketua Satlak Prima Achmad Soetjipto mengatakan, ada banyak faktor di balik kegagalan pemenuhan target itu. Namun, problem dana menjadi alasan paling utama."Kegagalan kita di SEA Games lalu salah satunya karena banyaknya biaya yang belum keluar. Seperti uang saku atlet, pengadaan fasilitas, dan peralatan-peralatan lainnya yang tidak terduga," ujar Soetjipto.Menurut dia, Satlak Prima tidak bisa sepenuhnya disalahkan. "Kami bukan satuan kerja. Kami tidak berwenang terkait uang. Satlak Prima hanya fokus pada pengembangan prestasi, sedangkan pencairan adalah tugas dari Kemenpora," katanya.Wakil Ketua Komisi X DPR Utut Adianto mengungkapkan, dari data rapat dengar pendapat umum pada 13 Juli 2017, hingga Juni lalu, Satlak membina 817 atlet dengan 331 ofisial dari 52 cabang. Data itu merefleksikan betapa pembinaan Satlak tidak terfokus karena jumlah 817 atlet dari 52 cabang terlalu banyak. "Pembinaan atlet kita kurang fokus. Sayangnya, setiap kali habis gagal seperti sekarang, yang namanya evaluasi tidak sampai ke mana-mana. Soal cabang prioritas, kita tunggu saja apakah terwujud," ujarnya. KONI Jabar berpendapat, perbaikan pembinaan atlet, seperti mengintegrasikan program pusat dan daerah, dinilai lebih penting. "Dengan pembinaan terintegrasi, daerah mengetahui pelatihan apa yang dibutuhkan untuk memaksimalkan atlet. Pusat tinggal melanjutkannya saat memasuki program nasional," ujar Ketua KONI Jabar Ahmad Saefudin. (TAM/NTA/DD06/DD12/ADP)