Aparatur Sipil Negara Harus Pikirkan Lingkungan dan Sosial
Oleh
·2 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Lembaga Administrasi Negara meminta aparatur sipil negara untuk tidak hanya memikirkan sisi ekonomi pada setiap pembangunan. Namun, mereka harus berpikir juga soal kesejahteraan jangka panjang masyarakat yang memperhatikan lingkungan dan sosial sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.
”Aparatur sipil negara (ASN), kan, aktor penting dalam pemerintahan. Mereka yang mengonsepkan pembangunan. Masalahnya, mereka tidak punya cara berpikir pertumbuhan ekonomi hijau sehingga masih banyak pembangunan yang tidak memikirkan faktor lingkungan dan sosial,” tutur Adi Suryanto, Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN), saat diwawancarai seusai acara peresmian peningkatan kompetensi ASN untuk mencapai pertumbuhan ekonomi hijau, Selasa (19/9), di Kampus PPLPN LAN, Jakarta Pusat.
Adi mengatakan, ASN masih terlalu fokus pada sisi ekonomi saja, tanpa memikirkan kelanjutan pembangunan itu. ”Ini wilayah pemerintah, tidak bisa memikirkan ekonomis saja. ASN sering melepas tanggung jawab pembangunan ke pihak swasta. Jadi, tidak mengontrol lagi faktor-faktor yang mendukung pertumbuhan ekonomi hijau,” kata Adi.
Pertumbuhan ekonomi hijau sendiri merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang merupakan rancangan dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Dalam RPJMN, pembangunan harus mengarah pada kelestarian lingkungan.
Direktur Bappenas Josaphat Rizal Primana mengatakan, untuk mewujudkan RPJMN itu, setiap pembangunan harus bertumpu pada tiga syarat, yaitu bertumbuh, berkualitas, dan hijau. ”Pertumbuhan kita saat ini sudah 5,1 persen. Namun, belum tentu semuanya berkualitas dan hijau. Padahal, untuk bisa jadi pembangunan jangka panjang, dibutuhkan dua syarat itu,” ujar Josaphat.
Oleh karena itu, LAN dibantu oleh Global Green Growth Institute (GGGI) akan meningkatkan kompetensi pertumbuhan ekonomi hijau pada berbagai lapisan ASN, seperti kementerian, tingkat provinsi dan kota. Pelatihan itu sendiri baru akan dimulai pada 2018. (DD06)