Prima Tetap Berjalan

JAKARTA, KOMPAS — Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas atau Satlak Prima tetap melanjutkan program peningkatan performa tinggi 271 atlet Asian Games 2018. Satlak Prima akan terus melanjutkan kerjanya sampai terbit aturan baru tentang Program Indonesia Emas atau Prima.Ketua Satlak Prima Achmad Soetjipto menyatakan mendukung pembubaran Satlak Prima jika hal itu akan memotong birokrasi anggaran Prima. Soetjipto menyebutkan, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi sudah memerintahkan Satlak Prima tetap menjalankan Prima sampai aturan baru terbit."Kalau pembubaran memperpendek alur birokrasi keuangan semuanya jadi lebih bagus, saya mendukung pembubaran itu. Pada Minggu (9/10), kami menerima perintah Menpora untuk terus bekerja sampai terbit aturan baru tentang Prima," ujar Soetjipto di Jakarta, Senin (9/10).Hingga kemarin, 271 atlet cabang olahraga prioritas telah ditetapkan sebagai peserta Prima menuju Asian Games 2018. Satlak Prima telah menyusun program pelatihan lengkap hingga Desember, termasuk rencana mengirimkan atlet peserta Prima menjalani pemusatan latihan di luar negeri mulai November hingga pertengahan Desember."Anggaran Satlak Prima tahun 2017 masih ada Rp 100 miliar, cukup untuk menjalankan Prima bagi 271 atlet. Kami targetkan 80-100 atlet Prima bisa berlatih di luar negeri mulai November. Kami mengusulkan percepatan pencairan anggaran dengan mekanisme bantuan langsung kepada PB (pengurus besar organisasi induk cabang olahraga). Jadi, setelah menerima hibah dana pemerintah, PB sendiri yang akan membayar. Kalau mekanisme hibah ini lancar, Prima akan lancar," kata Soetjipto.Wakil Ketua Satlak Prima Lukman Niode menyebutkan, hingga Senin, tim nasional renang dan balap sepeda telah mengajukan nama atlet yang akan berlatih di luar negeri."Atlet renang akan berlatih di Australia, sementara atlet balap sepeda ke Belanda. Atletik dan rowing juga sudah membicarakan training camp atletnya. Pelari jarak jauh akan berlatih di Kenya, atlet rowing akan berlatih di Belanda," kata Lukman.Perbaiki urutanTerkait dengan rencana pembubaran Satlak Prima, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, itu karena pemerintah ingin penyelenggaraan Asian Games 2018 berjalan lancar, termasuk sukses dalam capaian prestasi atlet."Prestasi itu tergantung dari kegiatan cabang olahraganya. Dengan sistem sekarang ini, terlalu banyak bosnya di cabang olahraga, mulai dari menterinya, KONI, KOI, Satlak Prima, sehingga menjadi tidak jelas, siapa yang harus berbuat apa. Oleh karena itu, pemerintah ingin perbaiki urutannya organisasi itu dengan singkat. Sama dengan dulu Asian Games itu, Inasgoc (Panitia Penyelenggara Asian Games Indonesia) itu dulu empat layer, sekarang kita jadikan dua saja, jadi lebih efisien dan fokus, dan keputusannya jadi lebih lancar," kata Kalla kepada wartawan Kompas, Suhartono, di Brussels, Belgia, Senin.Bukan satuan kerjaSecara terpisah, mantan pebulu tangkis nasional yang juga Staf Khusus Bidang Olahraga Menpora Taufik Hidayat mengingatkan, Satlak Prima bukan satuan kerja ataupun kuasa pemegang anggaran (KPA). Menurut dia, membubarkan Satlak bukan solusi kemacetan birokrasi pencairan anggaran pelatnas."Satlak Prima tidak mengurusi masalah keuangan dan distribusi penyaluran dana bagi pelatnas Prima. Segala urusan uang kebutuhan pelatnas Prima merupakan wewenang KPA Kemenpora. Kalau alasan pembubarannya kemacetan pencairan dana Prima, bisa salah arah," kata Taufik, yang juga salah satu Wakil Ketua Satlak Prima itu.Taufik menilai, pengalihan tugas Satlak Prima kepada KONI juga bukan solusi kemacetan birokrasi pencairan anggaran di Kemenpora. "Memangkas birokrasi dengan melibatkan lembaga lain akan membuat birokrasi tetap panjang," katanya. (ROW)