Putuskan Perubahan Nomor

JAKARTA, KOMPAS — Usulan perubahan nomor pertandingan di Asian Games 2018 harus secepatnya diputuskan pemerintah. Hal ini penting agar kepastian tentang nomor pertandingan itu bisa dibicarakan dan diputuskan pada pertemuan Komite Koordinasi (Corcom), awal Desember 2017. "Keputusan disetujuinya perubahan itu masih menunggu pertemuan Coordination Committee Dewan Olimpiade Asia (OCA) yang ke-8, Desember 2017, karena semua keputusan di tangan OCA. Untuk nomor yang dikurangi, sekarang masih dianalisis," kata Wakil Sekretaris Jenderal Panitia Penyelenggara Asian Games Indonesia (Inasgoc) Harry Warganegara, Selasa (17/10). Harry mengatakan, pengurus- pengurus cabang meminta agar nomor-nomor andalan mereka ditambah setelah sebelumnya dicoret OCA. Usulan perubahan nomor pertandingan itu mendapat persetujuan Presiden OCA Sheikh Ahmed Al Fahad Al Sabah seusai bertemu Inasgoc dan Ketua Dewan Pengarah Inasgoc Jusuf Kalla, Minggu lalu. Harry menjelaskan, yang masih membutuhkan koordinasi adalah cabang-cabang yang nomornya dikurangi untuk mengganti 11 nomor yang diusulkan Kemenpora. Wakil Deputi I Inasgoc Djoko Pramono mengharapkan perubahan itu dapat diselesaikan lebih cepat karena Inasgoc masih harus berdiskusi dengan federasi-federasi olahraga Asia tentang perubahan itu. "Kalau bisa akhir Oktober ini sudah selesai. Saat pertemuan Desember itu seharusnya sudah final, tidak ada yang dikurangi lagi. Saat ini, masih ada kemungkinan cabang kita sendiri ada yang tidak setuju. Misalnya mereka setuju, federasi Asia belum tentu setuju. Prosesnya masih panjang," ujarnya.Djoko menyarankan Kemenpora dan Inasgoc duduk bersama untuk membicarakan masalah ini. "Momentum ini harus segera diambil. Kalau OCA sudah memberi lampu hijau, seharusnya federasi Asia juga mengerti," katanya. Bertemu BPK Ketua Inasgoc Erick Thohir kemarin menemui Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Menurut Erick, Inasgoc terus memperkuat koordinasi dengan BPK demi mewujudkan sukses administrasi Asian Games 2018. Sejak Inasgoc menjadi Satuan Kerja (Satker) sementara yang melekat pada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora, seluruh deputi, direktur, dan koordinator di Inasgoc telah mendapatkan pemahaman mengenai prosedur standar operasi (SOP) dalam pengelolaan keuangan negara."Koordinasi yang sudah sering kami lakukan dengan BPK terus diperkuat. Tahun depan akan banyak kegiatan yang dilakukan Inasgoc. Kami berupaya agar dengan dana yang besar tersebut, proses penganggaran, pelaksanaan, penggunaan dana, proses pencairan dan administrasi keuangan dilaksanakan secara akuntabel sesuai ketentuan. Karena itu, kami menginginkan agar dilakukan pemeriksaan BPK atas penggunaan anggaran negara yang dipergunakan Inasgoc untuk persiapan penyelenggaraan hingga Asian Games selesai," tutur Erick.Peraturan presidenTerkait rencana pembubaran Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas (Satlak Prima), Sesmenpora Gatot S Dewa Broto mengatakan, kemungkinan besar rancangan peraturan presiden (perpres) yang baru akan disahkan secepatnya. "Saya memang sudah melihat versi orisinalnya dan versi yang sudah diharmonisasi oleh beberapa kementerian. Hal itu sudah menjadi keputusan pemerintah," kata Gatot saat ditemui Kemenpora, Senin (16/10).Dia meyakini, perpres baru itu bisa mempercepat pengadaan peralatan untuk pelatnas dan memperlancar penyaluran honor atlet. "Tidak mungkin pemerintah ingin menjalankan program tanpa ada dasar dan target yang jelas," kata Gatot.Secara terpisah, Wakil Sekjen PB Forki Machrup Elrick mengatakan, dibutuhkan masa transisi untuk mempelajari aturan baru yang akan diterapkan jika Satlak Prima dibubarkan. "Pengurus cabang harus diedukasi dulu tentang masalah ini," katanya. (DD05/DD02/OKI)