Segera Susun Anggaran Cabang Olahraga
JAKARTA, KOMPAS — Pengurus cabang perlu segera menyusun dan mengajukan rencana anggaran pemusatan latihan serta kebutuhan untuk berlaga di Asian Games 2018. Hal itu memengaruhi proses pencairan anggaran dan persiapan kontingen.
Hal itu mengemuka dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Rabu (1/11), di Jakarta. Rapat membahas tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2017 tentang Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional, yang baru-baru ini diterbitkan. Menpora Imam Nahrawi dan Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Tono Suratman hadir dalam rapai itu.
Seusai rapat, Puan menjelaskan, dengan perpres baru itu, tak ada lagi pelatnas yang dilakukan Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas (Satlak Prima). Selanjutnya, pelatnas menjadi tanggung jawab pengurus cabang.
Agar pelatnas dan persiapan kontingen tidak lagi terkendala pendanaan, pemerintah meminta agar pengurus cabang mengajukan rencana anggaran sebelum Desember 2017. Apalagi, pemerintah juga sudah memasukkan anggaran peningkatan prestasi atlet Asian Games 2018 pada APBN 2018.
"Kalau tidak ada hambatan, anggaran itu sudah cair Januari 2018 ini. Tetapi, kalau pengurus cabang belum mengajukan rencana anggarannya, otomatis penyaluran anggaran ke mereka bisa tertunda," ujar Puan.
Dari evaluasi SEA Games 2017, salah satu faktor penghambat prestasi olahraga Indonesia adalah seringnya terjadi masalah teknis ketika persiapan. Di antaranya keterlambatan penyaluran anggaran honor dan dana untuk membeli alat latihan atlet.
Nahrawi berharap koordinasi antarpihak terkait semakin baik dengan adanya perpres baru itu. Selain itu, juga tidak ada lagi pengambinghitaman satu pihak terkait prestasi olahraga nasional. "Prestasi olahraga nasional itu tanggung jawab bersama, bukan satu pihak saja," katanya.
Dalam Asian Games mendatang, cabang yang jadi prioritas kontingen Indonesia untuk meraih medali bakal berkurang dari 23-24 cabang menjadi 16-17 cabang. Menurut Tono, pengurangan ini berdasarkan evaluasi peluang dan masalah yang dihadapi semua cabang.
Asian Paragames
Secara terpisah, Ketua Umum Panitia Pelaksana Asian Paragames Indonesia (Inapgoc) 2018 Raja Sapta Oktohari berharap diberi diskresi penggunaan anggaran 2017 sebesar Rp 86 miliar, yang hingga saat ini belum masuk ke kas Inapgoc. "Dengan sisa waktu yang sangat pendek hingga akhir tahun 2017, anggaran itu tidak akan bisa diserap kalau tidak ada diskresi," ujarnya.
Meski diskresi itu diberikan, menurut Okto, masalah Asian Paragames juga belum tuntas karena masih kekurangan dana. "Dari kebutuhan kami Rp 2,6 triliun, disampaikan tidak akan bisa dipenuhi. Sampai saat ini anggaran kami pada 2018 masih Rp 826 miliar. Kalau masih Rp 826 miliar, hampir pasti Asian Paragames 2018 tidak dapat dilaksanakan. Kami sudah melakukan sinkronisasi dengan Inasgoc, kementerian, dan lembaga terkait, dan hasilnya angka kebutuhan anggaran itu bisa ditekan menjadi Rp 1,4 triliun. Ditambah pajak, kebutuhan itu menjadi Rp 1,6 triliun," katanya.
Okto menegaskan, dirinya dan timnya tidak bisa mempertaruhkan nama baik bangsa dengan memaksakan penyelenggaraan Asian Paragames dengan dana yang sangat tidak mencukupi.
"Kebutuhan-kebutuhan yang kami ajukan itu sesuai dengan standar yang dibutuhkan untuk kegiatan Asian Paragames. Buat apa menjadi tuan rumah kalau akhirnya mempermalukan diri kita sendiri," ungkapnya.
(DRI/OKI)