Anggaran Tambahan Diusulkan

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Media sosialisasi Asian Games Jakarta-Palembang 2018 terpasang di Gedung RRI, Jakarta, Jumat (22/12). Pemerintah Indonesia bertekad menyukseskan pesta olahraga terbesar di Asia tersebut.

Sebelumnya, Panitia Penyelenggara Asian Games Indonesia (Inasgoc) mengajukan total kebutuhan anggaran penyelenggaraan senilai Rp 8,7 triliun. Adapun Panitia Penyelenggara Asian Para Games Indonesia (Inapgoc) mengajukan dana Rp 2,7 triliun.

Dari total kebutuhan itu, pemerintah melalui Kemenpora telah mengalokasikan anggaran negara untuk Asian Games sebesar Rp 3,79 triliun, terdiri dari Rp 2 triliun pada APBN 2017 dan Rp 1,79 triliun pada APBN 2018. Dengan demikian, masih ada kekurangan Rp 4,91 triliun.

Adapun untuk Asian Para Games, total anggaran yang disediakan negara sebesar Rp 912 miliar, terdiri dari Rp 86 miliar pada APBN 2017 dan Rp 826 miliar pada APBN 2018. Masih ada kekurangan sekitar Rp 1,7 triliun dari total kebutuhan.

Sekretaris Kemenpora Gatot S Dewa Broto mengatakan, anggaran tambahan, antara lain, digunakan untuk pengorganisasian acara, pembayaran gaji karyawan, dan pelunasan uang muka. Tambahan anggaran tidak dialokasikan untuk renovasi dan pembangunan gedung olahraga karena semua hal terkait infrastruktur menjadi tanggung jawab Kementerian PU dan PR.

”Nominal tambahan anggaran sudah diperhitungkan secara cermat. Kami sudah berulang-ulang rapat bersama Inasgoc, Inapgoc, termasuk perwakilan dari Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan,” kata Gatot, Jumat (22/12).

Kekurangan anggaran penyelenggaraan Asian Games sebesar Rp 4,91 triliun dan Asian Para Games sekitar Rp 1,7 triliun itu seharusnya ditutup dari usaha penggalangan dana sponsor oleh Inasgoc dan Inapgoc.

”Pengajuan anggaran tambahan ini hanya usaha. Soal disetujui atau tidak, itu wewenang Kemenkeu. Yang penting semua prosedur sudah diikuti,” kata Gatot.

Secara terpisah, anggota Komisi X DPR, Yayuk Basuki, mengatakan, elemen terpenting dari pengajuan anggaran adalah pengawasan dan penyerapan dana. Dari pantauan sementara, APBN 2017 untuk persiapan penyelenggaraan Asian Games dan Asian Para Games masih belum seluruhnya terserap.

Dukungan swasta, menurut dia, dibutuhkan dalam penyelenggaraan kedua pesta olahraga ini. Inasgoc dan Inapgoc tidak bisa hanya bergantung pada pemerintah. Sosialisasi dan promosi butuh biaya besar sehingga kerja sama, baik swasta maupun badan usaha milik negara (BUMN), sangat dibutuhkan.

”Seharusnya BUMN diwajibkan berkontribusi,” katanya.

Sosialisasi

Sejauh ini, sosialisasi Asian Games terlihat lebih mencolok dibandingkan dengan Asian Para Games. Menurut Yayuk, meski waktu penyelenggaraan Asian Games lebih cepat, materi promosi seharusnya bisa disatukan dan tidak terkesan ada pembedaan di antara keduanya.

Terkait persiapan infrastruktur Asian Games dan Asian Para Games, DPR dan pemerintah berencana meninjau progres pembangunan arena di Jakarta dan Palembang pada pertengahan Januari. Peninjauan sekaligus untuk mengidentifikasi fasilitas yang belum ramah terhadap difabel. Isu soal fasilitas untuk atlet difabel di wisma atlet dan arena sempat menjadi sorotan utama Komite Paralimpiade Asia (APC).

Selama tiga hari, sejak Rabu (20/12), Inapgoc menerima kunjungan delegasi teknis perwakilan cabang angkat berat dari Uni Emirat Arab. Sekretaris Jenderal Inapgoc Bayu Rahadian mengatakan, pertemuan dengan delegasi teknis akan digelar tiga kali. Selain mendiskusikan arena, mereka juga akan merekomendasikan perlengkapan alat. Hingga saat ini, baru 11 dari 18 delegasi teknis yang diundang.

Asian Para Games yang berlangsung 6-13 Oktober akan diikuti sekitar 4.000 atlet dari 43 negara. Mereka akan bertanding di 18 cabang. Adapun Asian Games, 18 Agustus-2 September, akan mempertandingkan 40 cabang dengan 67 disiplin dan 462 nomor pertandingan. Jumlah cabang itu terbagi atas 32 cabang Olimpiade, termasuk 4 cabang Olimpiade yang baru, serta 8 cabang non-Olimpiade. (KRN)