Media promosi Asian Games Jakarta-Palembang 2018 menghiasi jalan protokol Jenderal Sudirman di kawasan Semanggi, Jakarta, Jumat (3/11/2017) malam.
JAKARTA, KOMPAS — Hingga Selasa (16/1) petang, 7 dari 48 cabang dan disiplin olahraga belum juga mengambil berkas ataupun menandatangani nota kesepahaman (MOU) bantuan dana pemerintah untuk peningkatan prestasi olahraga nasional. Sebagian cabang merasa tidak dirangkul pemerintah untuk membicarakan masalah anggaran tersebut. Apalagi mereka belum sepakat dengan besaran anggaran yang bakal diterima.
Tujuh cabang dan disiplin olahraga yang belum mengambil berkas itu ialah bisbol/sofbol, jet ski, judo, kurash, menembak, pentatlon, dan sambo. Adapun 26 cabang dan disiplin telah menandatangani MOU, sedangkan 15 cabang dan disiplin baru mengambil berkas. Dua cabang lain, yakni kabadi dan hoki, baru diverifikasi karena pengajuan proposalnya terlambat.
Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Sambo Indonesia Krisna Bayu mengaku belum pernah diajak secara resmi oleh pemerintah untuk membahas anggaran itu. Bahkan, ketika Rapat Koordinasi Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional untuk Persiapan Asian Games 2018, Jumat (12/1), pihaknya tidak diberi kesempatan berbicara mengenai keluhannya.
”Sejauh ini, komunikasi hanya melalui Whatsapp (WA). Menurut saya, masalah anggaran besar seperti ini tidak etis dibicarakan hanya melalui WA,” ujarnya.
Krisna bersikeras tidak mengambil berkas apalagi menandatangani MOU karena tidak sepakat dengan anggaran yang akan diterima. Dalam pengajuan proposal pelatnas, sambo mengajukan anggaran untuk 15 atlet, 5 pelatih, dan 1 manajer dengan besaran Rp 18 miliar. Anggaran itu termasuk untuk honor hingga try out ke Eropa. Namun, setelah diverifikasi, pemerintah hanya mengabulkan Rp 3,6 miliar.
”Dana itu hanya cukup untuk 4 atlet, 2 pelatih, dan 1 manajer. Bagaimana kami bisa berkontribusi,” ucapnya.
Itikad baik
Secara terpisah, Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Gatot S Dewa Broto sudah menginstruksikan Deputi IV Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora Mulyana untuk proaktif menemui dan berkomunikasi dengan cabang-cabang agar proses administrasi MOU bantuan pelatnas tersebut segera rampung. Instruksi itu sudah dilaksanakan.
Di samping itu, Kemenpora juga tak kaku dengan ketentuan penandatanganan MOU, termasuk ketua umum ataupun sekretaris jenderal cabang boleh tanda tangan dalam bentuk scan apabila tidak ada di Jakarta. Bagi cabang yang kepengurusannya belum dilantik, mereka bisa menunjuk ketua umum atau sekjen sementara untuk tanda tangan.
”Sekarang kami harap ada itikad baik dari cabang,” katanya.
Tarik ulur yang masih alot itu sebagian besar justru terjadi di cabang bukan unggulan untuk meraih medali emas. Cabang unggulan yang berpotensi meraih emas justru relatif lebih kooperatif. Mereka bersedia menandatangani MOU walau tetap berharap anggaran ditambah.
Bulu tangkis, misalnya, sebagai cabang yang berpotensi meraih tiga emas, mereka sudah menandatangani MOU sejak awal Januari. Ketua Bidang Pembinaan Prestasi PP PBSI Susy Susanti mengutarakan, pihaknya berharap pemerintah menambah dana bulu tangkis.
Dari usulan Rp 33,3 miliar, PBSI akan menerima Rp 15 miliar. ”Itu hanya cukup untuk uji coba dalam turnamen internasional pada Januari-Agustus. Kalau ada revisi, kami butuh sekitar Rp 10 miliar lagi,” katanya.
Pada Jumat, Menpora Imam Nahrawi mengatakan, pihaknya terus mengevaluasi semua pelatnas hingga jelang Asian Games 2018. Dari evaluasi itu, cabang unggulan tidak tertutup kemungkinan akan mendapat tambahan dana. (DRI/IYA)
