Meski Anggaran Direvisi, Pembangunan Stadion Barombong Tetap Jalan

JENNY PORANGA/HUMAS PEMPROV SULSEL

Suasana pertemuan antara Humas Pemprov Sulsel, waratwan, dan Dispora Sulsel yang menjelaskan soal kemajuan pembangunan Stadion Barombong

MAKASSAR, KOMPAS - Walau pemerintah pusat merevisi anggaran untuk Stadion Barombong di Makassar, Sulawesi Selatan, pembangunan stadion berkapasitas 40.000 penonton ini tetap dilanjutkan menggunakan anggaran yang dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sulsel.

Dana APBN yang sedianya dikucurkan Rp 9 miliar tahun ini dialihkan untuk Asian Games dan akan dianggarkan lagi pada tahun 2019.

"Jadi istilahnya rasionalisasi atau revisi anggaran. Memang anggaran untuk tahun ini dari APBN tak dikucurkan karena dialokasikan untuk kebutuhan Asian Games. Kemungkinan anggaran dari APBN akan dialokaikan lagi di 2019. Namun, pembangunan tetap jalan karena masih ada anggaran dari APBD Sulsel," kata Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Sulsel, Sri Endang Sukarsih, Senin (23/7/2018) sore di Makassar.

Sebelumnya Pada Senin pagi, Sri juga menjelaskan hal ini kepada wartawan dalam pertemuan yang digelar Humas Pemprov Sulsel. Pertemuan antara Humas, wartawan dan instansi terkait ini, sekaligus menjawab banyaknya kekhawatiran terkait akan mandeknya pembangunan stadion Barombong akibat revisi anggaran.

"Banyak yang bertanya soal penyelesaian Stadion Barimbong. Sebagian berpikir bahwa pembangunan akan terhenti karena revisi anggaran. Karena itulah kami mengundang kadispora untuk menjelaskan lebih detail," kata Kepala Biro Humas Pemprov Sulsel, Devo Khaddafi.

Pembangunan Stadion terbesar di Sulsel dan bertaraf internasional ini semula direncanakan rampung tahun 2019, namun dengan revisi anggaran, kemungkinan baru bisa digunakan pada tahun 2020. Anggaran Rp 9 miliar dari APBN yang belum dicarikan tahun ini sedianya untuk membiayai pemasangan dan pemeliharaan rumput lapangan.

"Sejauh ini pekerjaan tetap jalan. Yang kami target rampung tahun ini adalah pengerjaan rangka atap stadion. Selebihnya adalah fasilitas pelengkap yang ada di dalam maupun bagian luar stadion," kata Sri Endang Sukarsih.

DODY/HUMAS PEMPROV SULSEL

Kadispora Sulsel Sri Endang Sukarsih jelaskan Pembangunan stadion Barombong yang tetap akan dilanjutkan walau pusat revisi anggaran.

Kemajuan pembangunan Stadion Barombong sampai dengan bulan Juni 2018, adalah pembuatan rangka atap. Pekerjaan atap stadion ini, anggarannya bersumber dari APBD Sulsel sebesar Rp 64,5 miliar.

Dijadwalkan pekerjaan atap ini dapat rampung akhir November nanti. Dimulai sejak 2011 lalu, hingga tahun ini, pembangunan stadion ini sudah menelan anggaran Rp 266,8 miliar.

Pembangunan Stadion Borombong dimulai dengan menggunakan dana bantuan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga sebesar Rp.14,5 miliar, pada tahun 2011 dan Rp 10,5 miliar tahun 2012.

Awalnya pembangunan hanya berupa lapangan sepak bola dan lintasan atletik. Namun seiring kebutuhan, proyek ditingkatkan dengan pembangunan stadion yang lebih lengkap dengan total anggaran Rp 330 miliar.

Selanjutnya, karena alasan perubahan perkembangan lingkungan strategis di Kawasan Stadion Barombong dan peningkatan fasilitas, Pemprov Sulsel kembali melakukan Revisi.

Hasilnya mengalami perubahan dengan dirancangnya stadion bertaraf internasional yang total akan menelan anggaran sebesar Rp 565,7 miliar. Sejauh ini proyek telah menghabiskan anggaran Rp 266,8 miliar (80,79 persen), yang bersumber dari APBD sebesar Rp 224,5 miliar dan APBN sebesar Rp 17,3 miliar (tahun 2014)

Saat ini kekurangan dana mencapai Rp 235 miliar. Dana ini akan digunakan untuk pembangunan akhir Stadion Barombong mulai 2019 sampai dengan 2020, antara lain pekerjaan plafon, lantai, fasilitas kesehatan, fitting, dan pekerjaan luar meliputi jalan keliling stadion, tempat parkir, dan lainnya.

"Kami harap, kekurangan anggaran ini akan bisa diatasi dengan sharing budget antara APBD dan APBN yakni Rp 124 miliar APBD, dan Rp 110 miliar APBN, sehingga bisa menutupi. Soal kemungkinan keterlibatan pihak swasta, tentunya ada aturan main. Sebenarnya, sudah ada BUMN yang menemui, tapi dengan persyaratan kepala daerah harus memiliki masa tugas tiga tahun lagi," tambah Sri.