Presiden Joko Widodo (keempat kanan) didampingi Menko PMK Puan Maharani (ketiga kanan), Menpora Imam Nahrawi (kelima kanan), Ketua INAPGOC Raja Sapta Oktohari (kedua kanan) dan Direktur Utama BRI Suprajarto (keenam kanan) berfoto bersama atlet Asian Para Games 2018 saat silaturahmi di Istana Bogor, Jawa Barat, Sabtu (13/10). Presiden memberikan bonus sebagai bentuk apresiasi dari pemerintah kepada para atlet peraih medali Asian Para Games 2018.
JAKARTA, KOMPAS - Komite Paralimpiade Nasional atau NPC Indonesia membutuhkan dukungan pemerintah supaya tidak lagi mengambil uang kontribusi dari bonus atlet-atlet disabilitas. Dukungan pemerintah bisa dengan mengucurkan dana operasional organisasi ataupun memfasilitasi NPC mendapatkan sponsor.
”Dalam hal NPC Indonesia mengambil uang kontribusi dari atlet mencapai 30 persen dari total bonus setiap atlet, hal itu tidak bisa dibenarkan. Dari aspek akuntabilitas, pemotongan tidak dibenarkan. Itu hak atlet. Bahkan, pajak saja tidak dibebankan kepada atlet penerima bonus, tetapi dibayar pemerintah.
Untuk itu, agar pengambilan uang kontribusi tersebut tidak terjadi lagi, pemerintah harus memberikan dukungan penuh,” ujar pengamat olahraga, Djoko Pekik Irianto, dihubungi dari Jakarta, Senin (22/10/2018).
Djoko mengatakan, pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) patut memberikan dukungan dana lebih besar kepada NPC di daerah ataupun pusat. Sebenarnya sebagian NPC di daerah sudah mendapatkan dukungan dana dari pemerintah, tetapi nilainya tidak besar. Contohnya, di Provinsi DI Yogyakarta, alokasi anggaran untuk NPC hanya 25 persen dari total anggaran untuk KONI.
Selain itu, lanjut Djoko, NPC tidak boleh berpangku tangan. Mereka juga wajib proaktif mencari sumber pendanaan dari sponsor atau swasta. Apalagi, saat Asian Para Games 2018, banyak pihak yang memberikan perhatian positif untuk mereka. Hal itu bisa menjadi momentum mereka menggaet dukungan sponsor.
Dalam kesempatan berbeda, Sekretaris Kemenpora Gatot S Dewa Broto mengatakan, Kemenpora juga sangat tidak setuju NPC mengambil uang kontribusi dari para atlet. Walaupun, menurut NPC Indonesia, kebijakan itu telah disepakati lewat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sejak 2004, hal itu tetap dianggap tidak benar.
Bahkan, kebijakan itu dinilai melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Di sisi lain, uang kontribusi atlet itu pun pertanggungjawaban penggunaannya belum tentu transparan.
Atas dasar itu, lanjut Gatot, pemerintah berupaya menyediakan anggaran operasional untuk NPC mulai tahun depan. ”Hal itu sudah kami rencanakan. Awal tahun 2019, anggaran itu akan kami berikan untuk operasional NPC sebagaimana yang kami berikan kepada KONI dan KOI selama ini,” ujar Gatot. (DRI)
