Benahi Laporan Cabang

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Kondisi Bendung Rentang, bagian kantong lumpur Saluran Induk Cipelang di Kecamatan Jatitujuh, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, pada Sabtu (1/12/2018). Bendung Rentang pernah difungsikan menjadi arena kano/kayak slalom pada Asian Games 2018 dan mempunyai potensi untuk kegiatan serupa berkelas internasional.

Laporan penggunaan anggaran cabang-cabang olahraga bermasalah dan berpotensi menjadi temuan pelanggaran. Kemenpora kini bergerak cepat karena tutup buku pada 15 Desember.

JAKARTA, KOMPAS Kementerian Pemuda dan Olahraga menemukan sejumlah masalah dalam laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran pemusatan latihan nasional dari cabang-cabang olahraga.

Penggunaan anggaran banyak yang tidak sesuai dengan rencana penggunaan di dalam proposal. Hal itu berpotensi besar menjadi temuan pelanggaran saat diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Kemenpora, hingga Senin (3/12/2018), baru menerima laporan 25 cabang olahraga dari 40 cabang peserta Asian Games 2018. Selain itu, Komite Nasional Paralimpiade (NPC) Indonesia yang menaungi cabang-cabang peserta Asian Para Games 2018 juga belum melaporkan penggunaan anggaran pelatnas.

Deputi IV Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional (PPON) Kemenpora Mulyana di Jakarta, Senin (3/12), mengatakan, masalah yang ditemukan itu, antara lain, ada cabang yang melakukan penambahan atlet.

Ada pula cabang yang melakukan pembayaran yang seharusnya tanggung jawab Bidang PPON Kemenpora, seperti membayar uang kesehatan atau dokter, transportasi keberangkatan dan kepulangan atlet selama pemusatan latihan atau ikut kejuaraan, serta sewa lapangan.

Semua itu tidak sesuai dengan proposal yang diajukan oleh cabang pada awal 2018 dan aturan yang ada. ”Contohnya, pembayaran uang kesehatan atau dokter itu sebenarnya harus diajukan dan dibayar oleh PPON Kemenpora.

Namun, sejumlah cabang langsung membayar sendiri dengan uang yang telah diberikan kepada mereka. Padahal, dalam proposal tidak ada tanggung jawab penggunaan uang untuk membayar itu. Karena tidak sesuai peruntukan, hal itu bisa menjadi masalah saat diaudit BPK,” ujar Mulyana.

Namun, Mulyana menilai, semua masalah itu masih mungkin dibenahi. Apalagi, cabang memberikan alasan kuat untuk melakukan itu. Misalnya, mereka membayar uang kesehatan itu karena keperluan mendesak atau karena ada atlet di cabang bersangkutan yang sakit atau cedera sehingga harus segera mendapatkan penanganan medis.

”Kini, kami harap mereka juga bisa menunjukkan bukti-bukti pembayaran itu, seperti kuitansi, tiket, dan boarding pass. Hal itu mendesak agar ketika laporan diaudit BPK, ketidaksesuaian tersebut tidak menjadi temuan. Namun, semuanya akan kami bahas lebih lanjut dengan cabang-cabang itu pada pertemuan Rabu (5/12),” kata Mulyana.

Mendesak

Terkait cabang-cabang olahraga yang belum menyelesaikan laporan, Kemenpora mendesak semuanya segera menyelesaikan tanggung jawab mereka. Kemenpora memberikan tenggat hingga 10 Desember.

Laporan itu penting karena sebagai syarat bagi cabang untuk mengajukan proposal rencana kegiatan 2019. Tahun depan, cabang punya agenda besar, kualifikasi Olimpiade 2020 dan SEA Games 2019.

”Sekarang, paling mendesak, kami harus segera menyelesaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran 2018 karena pada 15 Desember sudah tutup buku dan 31 Desember sudah ganti tahun anggaran,” ujar Mulyana.

Pada kesempatan terpisah, Sekretaris Jenderal NPC Indonesia Pribadi menyatakan, laporan terlambat karena kegiatan besar pada 2018, yakni Asian Para Games, baru selesai 13 Oktober. NPC juga mengutamakan prinsip kehati-hatian dalam membuat laporan. ”Laporan ini harus dibuat detail dengan bukti-buktinya. Jadi, harus teliti agar tak jadi temuan,” ujarnya.

Hibah alat

Terkait hibah peralatan eks Asian Games 2018, empat dari 41 cabang olahraga belum menyerahkan surat permohonan, yaitu PB SI (jujitsu), PB IJBA (jet ski), PB PBI (boling), dan PB PGI (golf).

Karena tenggat permohonan hibah pada 30 November, maka Kemenpora akan mengambil alih peralatan itu. Selanjutnya, Kemenpora akan menyalurkan peralatan itu ke pihak lain yang juga menginginkannya.

”Tetapi, sekarang kami akan mengirim surat dulu ke cabang-cabang itu untuk meminta ketegasan bahwa mereka tidak mau mengambil alat-alat itu. Sebab, kami juga tidak mau nanti mereka ribut-ribut jika alat-alat itu sudah kami serahkan ke pihak lain,” ujar Sekretaris Kemenpora Gatot S Dewa Broto. (DRI)