Komite Olahraga Nasional Indonesia dituntut membuktikan peran dan manfaatnya bagi pembinaan prestasi olahraga.
JAKARTA, KOMPAS Cabang-cabang olahraga berharap Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI bisa diandalkan sebagai mitra konsultasi teknis pembinaan prestasi olahraga. Selain itu, KONI juga ditantang membuat model pendampingan yang berdampak, efektif, dan efisien agar betul-betul berguna menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam mengembangkan potensi atlet.
”Dengan tugas pokok dan fungsi mereka, seharusnya mereka sudah mengerti bagaimana mendampingi struktur organisasi cabang olahraga, proses pembinaan, penjenjangan atlet, dan melihat kekurangan di setiap cabang olahraga,” kata Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi dalam rapat koordinasi dengan cabang-cabang olahraga serta KONI di Kantor Kemenpora, Jakarta, Senin (7/1/2019).
Imam mengatakan, KONI masih akan dilibatkan dalam proses verifikasi proposal anggaran pembinaan olahraga 2019. Agar anggaran tidak dikorupsi, akan dilibatkan tenaga ahli dari inspektorat serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dalam proses verifikasi proposal dari cabang olahraga. Saat ini, 30 cabang telah menyerahkan proposal. Anggaran ditargetkan tersalurkan akhir Januari.
”Harapannya, tim ahli dapat menilai anggaran riil yang dibutuhkan cabang olahraga. Jangan sampai ada lagi patok harga atau pangkas-pangkas anggaran. Semua harus sesuai kebutuhan,” ujar Pelaksana Tugas Harian Deputi IV Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional Kemenpora Chandra Bakti.
Tuntutan profesionalisme
Pemberian kepercayaan kepada KONI itu menuntut mereka bekerja profesional dalam pengawasan dan pendampingan cabang sesuai Perpres No 95/2017 tentang Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional.
Kepala Bidang Pembinaan Prestasi Olahraga PB Persatuan Angkat Berat, Binaraga, Angkat Besi Seluruh Indonesia Alamsyah Wijaya menegaskan, peran dan fungsi KONI itu belum berjalan optimal. Padahal, cabang butuh tempat berkonsultasi dalam menjalankan hal-hal teknis.
Berkaca pada 2018, menjelang Asian Games, KONI hanya memberikan pengawasan dan pendampingan seadanya. Hal itu karena jumlah tenaga pengawas dan pendamping hanya sembilan orang. Akibatnya, cabang tidak bisa berkonsultasi secara mendalam mengenai hal-hal teknis, seperti pengelolaan anggaran, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pelatihan.
”Pada 2019 ini, kami harap peran dan fungsi KONI lebih dipertegas. Setidaknya, mereka harus menyiapkan akademisi ataupun tenaga ahli yang lebih banyak untuk tempat bertanya cabang. Bisa dibayangkan, pada SEA Games 2019 di Filipina ada 56 cabang olahraga. Kalau KONI tidak ada tenaga ahli yang memadai, kami bisa bingung juga,” kata Alamsyah.
Fokus program kerja
Alamsyah berharap KONI fokus saja dengan peran dan fungsinya sebagai pengawas dan pendamping. KONI tidak perlu masuk ke ranah program pembinaan. Ranah tersebut biarlah menjadi fokus setiap cabang. ”Dengan begitu, KONI tidak perlu lagi mengajukan anggaran (pembinaan) ke Kemenpora. Ini juga demi tertib administrasi,” ujarnya.
Asas tertib administrasi keuangan menjadi sorotan setelah operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi, 18 Desember 2018, terkait dana hibah dari Kemenpora ke KONI. Kasus dugaan korupsi itu menjerat tersangka Deputi IV Kemenpora Mulyana; Pejabat Pembuat Komitmen Kemenpora Adhi Purnomo; staf Kemenpora, Eko Triyanto; dan Sekretaris Jenderal KONI Ending Fuad Hamidy.
Fokus KONI pada tugas pokoknya itu juga untuk mencegah adanya program-program yang tidak perlu. Misalnya, KONI pernah membuat pelatihan mental atlet di markas militer sebelum ikut kejuaraan multicabang.
”Sejak pemisahan KONI dan KOI pada 2011, peran KONI seperti tidak jelas. Hal itu perlu dievaluasi agar KONI terasa manfaatnya untuk cabang,” ujar Kepala Bidang Pembinaan PB Persatuan Catur Seluruh Indonesia Kristianus Liem, beberapa waktu lalu.
Ketua Umum KONI Tono Suratman berkomitmen membantu kontingen Indonesia meraih kesuksesan di SEA Games 2019. KONI juga sudah turut mendampingi cabang menyiapkan proposal anggaran SEA Games 2019 sejak Agustus.
”Kami berusaha agar kinerja KONI benar-benar optimal dan tidak terjadi penyelewengan. Antisipasinya, saya akan lebih kontrol sistem tata kelola keuangan, tertib administrasi, dan koordinasi agar lebih baik,” kata Tono. (DRI/DNA)